Adela Kanasya Adies Soroti Anggaran dan Pustakawan untuk Perkuat Literasi

Jakarta, JatimUPdate.id – Penguatan literasi nasional tidak cukup hanya dengan meningkatkan minat baca masyarakat. Ketersediaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola perpustakaan juga menjadi faktor penting yang harus diperkuat pemerintah.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adela Kanasya Adies, menilai dukungan anggaran yang memadai menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas literasi sekaligus membangun SDM unggul di Indonesia.

Menurut Adela, pengembangan literasi membutuhkan pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari penguatan perpustakaan, penyediaan bahan bacaan hingga peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan.

“Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas literasi dan kualitas SDM generasi muda, diperlukan dukungan anggaran yang memadai bagi Perpustakaan Nasional. Komisi X DPR RI terus berkomitmen mendorong dan berupaya memenuhi kebutuhan anggaran yang memadai tersebut,” ujar Adela dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/8/2026).

Anggaran Literasi Jangan Dipandang Sebelah Mata

Adela mengatakan pembangunan budaya literasi harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas manusia Indonesia. Karena itu, kebutuhan anggaran untuk sektor perpustakaan tidak semestinya dipandang sekadar sebagai pembiayaan operasional.

Ia menilai anggaran yang memadai diperlukan untuk memastikan masyarakat di berbagai daerah memiliki akses terhadap bahan bacaan berkualitas serta layanan perpustakaan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Terlebih, pemerataan literasi masih menjadi pekerjaan rumah. Berdasarkan data yang disampaikannya, hingga 2024 terdapat sekitar 219.415 unit perpustakaan di Indonesia. Namun, distribusi perpustakaan tersebut masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Sekitar 44,49 persen perpustakaan berada di Pulau Jawa, sedangkan Papua hanya sekitar 1,21 persen dan Maluku sekitar 1,78 persen.

Ketimpangan tersebut menunjukkan perlunya kebijakan anggaran yang memberikan perhatian lebih terhadap daerah-daerah yang akses literasinya masih terbatas, termasuk wilayah 3T.

Ribuan Pustakawan Sudah Tersertifikasi

Selain persoalan anggaran, Adela menilai kualitas pustakawan menjadi elemen yang tidak kalah penting dalam membangun ekosistem literasi.

Ia mengungkapkan, Perpustakaan Nasional mencatat sebanyak 5.565 pustakawan telah dinyatakan kompeten melalui sertifikasi hingga 2026.

Namun, angka tersebut belum membuat agenda penguatan profesionalisme tenaga perpustakaan selesai. Menurut Adela, luasnya jaringan perpustakaan Indonesia serta karakteristik daerah yang beragam membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.

Pustakawan, kata dia, tidak lagi cukup hanya bertugas mengelola koleksi buku. Mereka juga dituntut mampu mengembangkan layanan perpustakaan, memanfaatkan teknologi digital, membangun komunitas baca, serta membantu masyarakat menghadapi derasnya arus informasi.

Adela menilai transformasi perpustakaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga pengelolanya. Digitalisasi layanan tidak akan optimal apabila tidak didukung SDM yang memiliki kemampuan memadai.

Karena itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme pustakawan harus menjadi bagian dari strategi pengembangan literasi nasional.

“Untuk dapat meningkatkan literasi generasi muda, diperlukan berbagai dukungan dari berbagai pihak, baik pusat, daerah sampai dengan desa/kelurahan dan masyarakat,” kata Adela.

Dukungan tersebut, lanjutnya, mencakup penganggaran, ketersediaan SDM pengelola perpustakaan, ketersediaan dan keterjangkauan buku, pengembangan komunitas baca, serta transformasi perpustakaan.

Adela memastikan Komisi X DPR RI akan terus mendorong agar kebutuhan anggaran pengembangan literasi mendapatkan perhatian dalam pembahasan anggaran pemerintah.

Menurutnya, peningkatan kualitas literasi harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM nasional.

“Dalam rangka meningkatkan literasi bagi generasi muda di Indonesia, diperlukan upaya yang sistematis dan terencana,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar pengembangan budaya membaca tidak hanya mengandalkan perpustakaan. Agenda literasi perlu diperkuat melalui sekolah dan perguruan tinggi sehingga kemampuan membaca, memahami, mengevaluasi, dan mengelola informasi menjadi bagian dari proses pendidikan.

Dengan dukungan anggaran yang memadai dan pustakawan yang semakin profesional, Adela berharap perpustakaan dapat berkembang menjadi pusat pembelajaran masyarakat yang mampu menjawab tantangan literasi di era digital (*)

Editor : Redaksi