Surabaya,JatimUPdate.id - Jaringan Mata Publik mempertanyakan perbedaan angka anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. Selisih angka antara pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pemaparan DLH di Komisi C DPRD Surabaya mencapai sekitar Rp214 miliar.
Dalam pembahasan TAPD, anggaran DLH disebut mengalami pengurangan sekitar Rp24 miliar. Namun, dalam pemaparan di hadapan Komisi C, DLH justru menyampaikan adanya kenaikan anggaran sekitar Rp190 miliar.
Baca juga: Saiful Bahri Soroti RPH Tambak Osowilangun yang Belum Berjalan Optimal
Perbedaan tersebut membuat Jaringan Mata Publik meminta Pemerintah Kota Surabaya menjelaskan angka yang menjadi dasar penyusunan anggaran DLH dalam PAK APBD-P 2026.
"Kami mempertanyakan angka yang sebenarnya. Kalau di TAPD disebut turun Rp24 miliar, sementara dalam pemaparan DLH justru naik Rp190 miliar, masyarakat tentu bertanya-tanya. Mana angka yang benar dan mana yang menjadi angka resmi Pemkot Surabaya?" ujar Korlap Jaringan Mata Publik, Kang Sem, melalui keterangannya, Kamis (3/9)
Menurut dia, perbedaan tersebut tidak bisa dianggap hanya sebagai persoalan administratif. Anggaran yang dibahas merupakan bagian dari APBD yang berasal dari uang masyarakat.
Kang Sem meminta Pemkot menjelaskan penyebab munculnya perbedaan angka tersebut, termasuk jika terdapat perubahan program atau pergeseran anggaran.
"Kalau memang hanya kesalahan penyajian data, segera luruskan dan sampaikan kepada publik. Tetapi kalau memang ada perubahan program atau pergeseran anggaran, masyarakat juga harus diberi tahu secara transparan," katanya.
Jaringan Mata Publik juga meminta Wali Kota Surabaya memastikan tidak ada perbedaan angka antara DLH, TAPD, Komisi C dan Badan Anggaran DPRD Surabaya.
Baca juga: Data Desil Surabaya Harus Akurat, Ajeng Dorong Koordinasi Kelurahan-PKH
Menurut Kang Sem, sinkronisasi diperlukan agar publik dapat mengetahui secara pasti berapa anggaran DLH dalam PAK APBD-P 2026 dan untuk program apa saja dana tersebut dialokasikan.
Selain meminta kejelasan angka, Jaringan Mata Publik mendorong Pemkot membuka informasi mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkungan DLH. Informasi yang diminta mencakup nilai anggaran, spesifikasi, jumlah barang, penyedia, lokasi penggunaan serta hasil program.
"Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Kami meminta transparansi. Kalau semua program dan pengadaan sudah sesuai aturan, tentu tidak perlu takut untuk membuka datanya kepada publik," kata Kang Sem.
Ia mengatakan keterbukaan anggaran diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan APBD.
Baca juga: Soal Fasilitas RPH Tambak Osowilangun Dianggap Tak Optimal, Fajar Buka Suara
"Yang kami minta adalah data yang jelas, angka yang final, program yang jelas, dan hasil yang bisa diukur. Karena ini menyangkut uang rakyat," katanya.
Jaringan Mata Publik juga meminta Wali Kota Surabaya menjelaskan apakah perubahan anggaran DLH telah diketahui secara detail oleh pemerintah daerah dan kapan angka final yang telah disinkronkan dengan TAPD akan disampaikan kepada masyarakat.
"Kami ingin Surabaya semakin bersih, pelayanan semakin baik dan anggaran benar-benar tepat sasaran. Karena itu, kami meminta keterbukaan. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui besarnya anggaran, tetapi tidak mengetahui hasil dan manfaatnya," pungkas Kang Sem. (Roy/Yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat