Purnamasidi Dorong Kebijakan Baru Atasi Problem Daya Beli Masyarakat

Depok, JatimUPdate.id – Persoalan daya beli masyarakat dinilai membutuhkan respons kebijakan yang tidak sekadar bersifat jangka pendek. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memastikan setiap kebijakan ekonomi mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat secara faktual.

Hal tersebut disampaikan Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI sekaligus Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI di The Margo Hotel Depok, Selasa (1/9/2026).

FGD tersebut mengangkat tema “Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial: Dinamika Daya Beli Masyarakat dan Alternatif Kebijakan.”

Purnamasidi mengatakan, pembahasan mengenai daya beli masyarakat harus diarahkan pada pencarian solusi kebijakan yang mampu mengatasi persoalan secara lebih mendasar.

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat.

“Menurut saya, itu menjadi respons kita bersama agar rekomendasinya ke depan bisa menjawab problem mendasar,” kata Purnamasidi.

Ia menilai forum pengkajian seperti FGD menjadi penting untuk melihat persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif.

Pasalnya, persoalan daya beli tidak dapat dilepaskan dari bagaimana negara merancang kebijakan ekonomi, keuangan negara, serta instrumen perlindungan sosial.

Purnamasidi juga menyoroti munculnya sejumlah paradoks dalam implementasi kebijakan. Secara regulatif, berbagai instrumen negara dinilai sudah tersedia dan cukup lengkap. Namun, kondisi faktual di masyarakat masih menunjukkan adanya persoalan yang belum sepenuhnya teratasi.

“Sesungguhnya secara regulatif sudah sangat komplit. Tetapi kemudian secara faktual kita mengalami beberapa paradoks,” ujarnya.

Karena itu, menurut Purnamasidi, pembahasan kebijakan tidak cukup berhenti pada evaluasi terhadap satu program atau satu instrumen tertentu. Diperlukan evaluasi yang lebih menyeluruh untuk memastikan kebijakan negara benar-benar memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Ia berharap hasil kajian Badan Pengkajian MPR RI dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan arah terhadap penyelesaian persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan ke depan dapat lebih responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat, terutama ketika terjadi tekanan terhadap daya beli.

Purnamasidi menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh kebijakan ekonomi negara harus tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, negara membutuhkan kebijakan yang mampu menjembatani antara kerangka regulasi dengan realitas kehidupan masyarakat sehingga berbagai instrumen ekonomi dan keuangan negara benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung.

“Menurut saya, itu menjadi respons kita bersama agar rekomendasinya ke depan bisa menjawab problem mendasar,” tegasnya.

Editor : Redaksi