Catatan Redaksi - Anggaran membengkak saat persoalan tak kunjung usai. Ironi ini sedang membayangi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surabaya.
Ketika volume sampah terus merangkak naik mendekati angka 560 ribu ton, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) justru mendapatkan suntikan dana segar melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026, yang mengerek alokasi pengelolaan sampah menjadi Rp 148 miliar.
Baca juga: Anggaran DLH Surabaya Membengkak, Sampah dan Kampung Pancasila Disorot
Langkah kritis Komisi C DPRD Surabaya yang mempertanyakan efektivitas anggaran ini patut diapresiasi.
Dalam sisa waktu tahun anggaran yang tinggal empat bulan, gelontoran dana besar memicu kontroversi, ini kebutuhan mendesak solusi jangka panjang, atau pemborosan belanja di akhir tahun?
Publik berhak merasa gusar akan kontradiksi ini. Sebab ketika Surabaya kerap dipuji atas prestasi lingkungan hidupnya. Namun pada saat yang sama, biaya operasional untuk mengurus sampah justru makin mahal.
Kritik legislatif terkait manajemen anggaran DLH dari pos belanja yang digabung dalam angka besar, pengurangan sarana seperti gerobak sampah, hingga urgensi pengadaan armada baru di saat jasa pihak ketiga masih berjalan menunjukkan mismanajemen prioritas.
Baca juga: RHU Usaha Berbasis Risiko, Suara Warga Indonesia Dorong Perda Pengendalian Miras di Surabaya
Sedangkan kebijakan yang mengabaikan kebutuhan dasar warga seperti sanitasi (MCK portable) demi belanja seremonial jelas merupakan kekeliruan fatal.
Penjelasan Kepala DLH terkait kebutuhan peremajaan armada dump truck yang menua memang masuk. Namun, kendaraan baru hanya akan mempercepat pemindahan sampah dari jalanan ke tempat pembuangan akhir (TPA), bukan menyelesaikan akar masalahnya.
Warga tidak dapat dihalangi menagih komitmen DLH akan target besar yang dibebankan Wali Kota, menurunkan output sampah rumah tangga hingga 40 persen. Mengubah tolok ukur keberhasilan seremonial perlombaan (seperti Green and Clean) menjadi indikator perubahan perilaku warga merupakan langkah awal yang tepat.
Baca juga: Menjaga Akurasi Data Pemilu di Kota Pahlawan
Namun, konsep ini jangan sampai cuma menjadi retorika di atas kertas kontrak kinerja.
Pun uang publik senilai ratusan miliar rupiah tidak dihabiskan hanya untuk membiayai akibat dari sampah yang terus menumpuk. Sebab tanpa strategi pengurangan sampah terukur dari sumbernya, penambahan anggaran cuma ritual pemborosan tahunan.
Warga Surabaya menanti bukti apakah anggaran baru ini benar-benar mengurangi volume sampah di kota ini, atau cuma mempermahal ongkos kegagalan dalam mengelolanya.
Editor : Redaksi