SURABAYA, JatimUPdate.id - Wacana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) memunculkan sejumlah pertanyaan kritis, mulai dari urgensi pendirian, kebebasan akademik, akses mahasiswa, hingga potensi reproduksi elite birokrasi.
Persoalan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Universitas Republik Indonesia & Kepemimpinan Nasional: Antara Rekayasa Elite & Demokrasi Kritis” yang digelar Ranggah Rajasa Indonesia di HANAKA Social Space, Jalan Flores, Surabaya, Jumat (4/9/2026).
Baca juga: Berjuang Memastikan Hak Almarhum, Klaim JKK Muhammad Taufik Akhirnya Diterima
Diskusi diikuti sekitar 75 peserta, termasuk mahasiswa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Forum menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai latar belakang, antara lain Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Waludjo, Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) Jawa Timur Muhammad Lutfil Hakim, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Radius Setiyawan, serta Asisten Deputi Kepesertaan Usaha Kecil dan Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari yang mewakili Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Wakil Rektor Umsura Radius Setiyawan mempertanyakan arah dan desain URI. Menurut dia, pemerintah perlu terlebih dahulu menjelaskan peta jalan institusi tersebut, termasuk posisi, fungsi, orientasi pendidikan, mekanisme penerimaan mahasiswa, hingga relasinya dengan institusi negara.
Radius menilai persoalan pendidikan tinggi Indonesia saat ini bukan sekadar jumlah perguruan tinggi. Salah satu masalah yang lebih mendesak adalah rendahnya penyerapan lulusan perguruan tinggi oleh dunia kerja.
“Persoalan pertama dalam konteks pendidikan kita adalah tidak terserapnya mahasiswa dengan tingkat strata tertentu dalam industri,” kata Radius.
Karena itu, pendirian URI, menurut dia, harus didahului kajian kebutuhan atau need assessment. Pemerintah harus dapat menjawab apakah masyarakat benar-benar membutuhkan institusi baru dan persoalan apa yang hendak diselesaikan melalui URI.
Radius juga menyoroti aspek kebebasan akademik. Ia mempertanyakan desain kelembagaan URI apabila terdapat struktur atau nomenklatur yang terlalu dekat dengan kekuasaan birokrasi.
“Kenapa tidak namanya rektor? Kenapa ini? Apa bedanya dengan IPDN? Apa bedanya dengan kementerian?” ujarnya.
Menurut Radius, pertanyaan tersebut penting karena perguruan tinggi memiliki tradisi otonomi dan kebebasan akademik. Kampus tidak semestinya hanya menjadi perpanjangan tangan kekuasaan.
Ia bahkan mengingatkan kemungkinan URI berkembang menjadi instrumen kontrol terhadap kelompok akademik yang kritis.
“Karena negara frustrasi mendisiplinkan perguruan-perguruan tinggi negeri yang kritis, kita buat perguruan tinggi sendiri saja,” kata Radius.
Selain independensi akademik, Radius menyoroti persoalan akses. Jika URI diproyeksikan sebagai institusi pencetak calon pemimpin nasional, pemerintah perlu memastikan kesempatan belajar tidak hanya terbuka bagi kelompok tertentu.
Ia mengingatkan institusi pendidikan elite dapat menciptakan reproduksi elite apabila aksesnya tidak dirancang secara inklusif.
“Anak kita enggak bisa masuk. Ini kan kecenderungan di periode sekarang akan memunculkan reproduksi yang baru,” katanya.
Menurut Radius, kritik tersebut bukan berarti menolak pendirian URI. Ia justru mendorong pemerintah membuka desain institusi itu kepada publik agar dapat diuji secara akademik dan demokratis.
“Ketika ini dibangun dari atas, nanti bagaimana itu? Saya kira ini nanti menjadi wacana,” tandasnya.
Ketua Pengurus Wilayah KAUJE Jawa Timur Muhammad Lutfil Hakim melihat wacana URI dari perspektif berbeda. Menurut dia, gagasan tersebut perlu dipahami sebagai respons terhadap persoalan kualitas sumber daya manusia dan birokrasi yang selama ini dihadapi negara.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak membela gagasan pemerintah secara membabi buta, tetapi juga tidak langsung menghakiminya.
“Kita tidak boleh kemudian membela ide-ide besar Presiden secara membabi buta, tetapi kita juga tidak boleh menghakimi secara brutal ide-ide besar yang disampaikan oleh pemerintah atau Presiden,” kata Lutfil.
Menurut dia, URI dapat dipandang sebagai antitesis terhadap persoalan lama dalam kualitas birokrasi dan kepemimpinan nasional.
Lutfil menyoroti kerugian negara yang menurutnya tidak selalu berbentuk kehilangan anggaran secara langsung. Kegagalan program memenuhi kebutuhan publik juga dapat menjadi bentuk kerugian.
“Tidak ada pencurian di situ. BPK tidak menemukan kesalahan uangnya, tidak. Tetapi kualitas programnya, kualitas kebijakannya, itu tidak bersentuhan dengan kemanfaatan publik,” ujarnya.
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Lindungi 42.210 Pekerja Rentan lewat BPJS Ketenagakerjaan
Karena itu, URI perlu dirancang bukan sekadar sebagai kampus baru, tetapi sebagai institusi yang benar-benar mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul dan relevan dengan kebutuhan publik.
Lutfil juga mengingatkan pentingnya membedakan antara gagasan dan implementasi. Ia mengambil contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya memiliki tujuan besar dalam investasi sumber daya manusia, tetapi pelaksanaannya kemudian menghadapi berbagai persoalan teknis.
“Gagasan atau ide itu kan benar sebetulnya. Ketika alokasi APBN dikeluarkan, MBG itu judul besarnya adalah investasi tentang SDM di masa depan,” katanya.
Lutfil mengajukan dua pertanyaan penting. Pertama, apakah URI benar-benar mampu melahirkan SDM unggul. Kedua, apakah lulusan URI nantinya mampu bekerja secara efektif ketika masuk ke birokrasi maupun BUMN yang memiliki persoalan sistemik.
Ia bahkan mengusulkan agar URI tidak harus ditempatkan langsung dalam struktur birokrasi. Salah satu alternatifnya adalah membangun institusi semacam think tank yang berfungsi menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan.
Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Waludjo menegaskan pentingnya kajian kebutuhan sebelum URI dibangun.
Menurut dia, pemerintah perlu menjawab pertanyaan mendasar mengenai kebutuhan masyarakat.
“Lahirnya sebuah gagasan itu harus melalui need assessment: negara ini butuh URI atau tidak? Rakyat ini butuh URI atau tidak?” kata Djoko.
Ia meminta pemerintah melihat pembangunan URI secara holistik, bukan atomistik. Kajian harus mencakup kualitas dosen, lokasi, sistem pembelajaran, hingga prospek lulusan di dunia kerja.
“Lulusannya harus diakses oleh pekerjaan. Berapa bulan? Ada timeline yang dikembangkan. Itu yang menurut saya harus diperhatikan,” ujarnya.
Djoko menilai berbagai program pemerintah juga harus diuji melalui realitas empiris.
Baca juga: Presiden Prabowo Lantik Sudaryono Jadi Kepala BGN Gantikan Naniek S. Dayang Yang Mengundurkan diri
“Serba hipotetik, hipotesis semua. Kita ini buktinya. Buktinya MBG itu bagaimana, kemudian KDMP Merah Putih itu nanti bagaimana,” katanya.
Ia menegaskan dirinya tidak sedang menyerang pemerintah, melainkan ingin memastikan gagasan besar yang disampaikan Presiden dapat diuji berdasarkan hasil nyata.
“Saya hari ini tidak mengkritik pemerintah, tetapi saya ingin tahu bagaimana nanti terjadinya. Saya ingin tahu bukti-bukti yang akan datang dari sebuah ide dasar dari Presiden yang saya cintai ini,” ujar Djoko.
Ketua Ranggah Rajasa Indonesia (RRI) Eko Ridwan mengatakan diskusi tersebut digelar sebagai ruang untuk merespons berbagai isu strategis nasional, khususnya pendidikan, kebudayaan, kesenjangan sosial, dan arah kepemimpinan nasional.
Menurut Eko, wacana URI perlu dibedah secara terbuka karena menyangkut masa depan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Tema diskusi kali ini sangat menarik sekaligus sensitif. Program URI, bersama program unggulan lain seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), menjadi perhatian publik,” ujar Eko.
Ia menilai URI memiliki potensi untuk menjadi wadah pencetak sumber daya manusia unggul, termasuk untuk memenuhi kebutuhan kepemimpinan di pemerintahan maupun BUMN.
Namun, kehadiran institusi baru juga memunculkan pertanyaan mengenai posisinya di tengah perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah memiliki reputasi kuat.
“Apakah hadirnya URI ini nantinya akan menjadi kompetitor atau melengkapi PTN maupun PTS unggulan seperti ITB, UI, UGM, hingga Unair? Hal inilah yang perlu kita bedah bersama,” kata Eko.
Ia berharap forum tersebut dapat menjadi ruang dialog antara generasi muda, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk menguji berbagai gagasan pemerintah secara kritis sekaligus konstruktif.
“Harapan kami, acara ini menjadi benang merah bagi generasi muda dan tokoh pelaku perubahan dalam mengawal konstelasi kepemimpinan serta arah pendidikan Republik ke depan,” pungkas Eko.
Editor : Yuris. T. Hidayat