Oleh: Hadipras
"Esai ini disusun sebagai cermin bagi para penguasa yang kian kebal terhadap empati dan jeritan rakyat kecil."
JatimUPdate.id - Ada retak yang semakin menganga antara garis-garis angka di atas kertas kebijakan dengan denyut nadi di jalanan. Jurang ini kian lebar ketika penguasa memandang realitas dari balik teropong menara gading dan kenyamanan ruang-ruang privat para kroni—sebuah lingkar kekuasaan yang rakus menyerap sumber daya atas nama "keberlanjutan politik" dan "stabilitas nasional".
Di luar segmen masyarakat yang sibuk memamerkan kemewahan, terdapat bentangan luas rakyat yang hidup dalam kepanikan finansial yang sunyi. Ini bukan soal perilaku irasional, melainkan respons emosional yang lahir dari ketidakberdayaan struktural. Ketika perut harus diisi dan biaya hidup terus merangkak tanpa kompromi, kalkulasi rasional sering kali terdesak oleh kebutuhan mendesak untuk sekadar bertahan hidup esok hari.
Jurang ini terpampang nyata dalam angka. Rata-rata UMR nasional tahun 2026 sebesar Rp3,50 juta nyata-nyata tidak pernah mampu mengejar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sudah menembus Rp4,28 juta. Ada defisit struktural lebih dari Rp770 ribu saban bulan yang harus ditanggung oleh keluarga pekerja.
Dari 38 provinsi, hanya lima yang upah minimumnya mampu menyentuh batas layak. Ketika biaya pendidikan, kesehatan, dan bahan pokok merambat naik—didorong inflasi yang tak pernah benar-benar ramah—daya beli rakyat kecil tidak sekadar tergerus, melainkan lumat.
Dalam himpitan inilah, pinjaman online (pinjol) hadir bukan sebagai pilihan gaya hidup, melainkan jangkar penyelamat yang beracun. Ketika total utang pinjol menembus angka fantastis Rp103,73 triliun per Mei 2026, dan 86 persen di antaranya tersedot untuk kebutuhan konsumtif dasar, kita sedang menyaksikan potret masyarakat yang menutupi lubang gali dengan galian yang lebih dalam.
Mayoritas penggunanya adalah mereka yang berpenghasilan Rp2,5 hingga Rp5 juta—kelompok menengah-bawah yang dipaksa bertaruh dengan masa depan demi sejengkal perut hari ini.
Baca juga: Ketua DPRD Surabaya Ajak Pemimpin Rumuskan Kebijakan Berbasis Kebutuhan Rakyat
Ironisnya, di saat rakyat bertaruh nyawa di tingkat mikro, kebijakan makro justru menampilkan lakon yang bertolak belakang. Konsolidasi dan perampingan ratusan BUMN di bawah bendera Danantara demi klaim efisiensi anggaran secara langsung memangkas ruang-ruang pekerjaan formal. Pada saat yang sama, defisit APBN membengkak mendekati batas ambang undang-undang, memicu tumpukan utang negara yang kini melewati angka Rp10.000 triliun.
Negara terus berutang atas nama pembangunan, namun ruang gerak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak justru makin menyempit.
Sempurna sudah ironi ini ketika kebocoran anggaran akibat korupsi di berbagai mega-proyek—dari jalur transportasi cepat hingga infrastruktur pangan—terus menjadi berita harian.
Anggaran negara yang dihimpun dari utang dan pajak rakyat seolah menguap di lorong-lorong gelap kekuasaan, sementara rakyat di bawah diminta terus memaklumi penghematan dan kenaikan harga. Kebijakan publik tak lagi match dengan realitas tapak.
Situasi akan berubah menjadi bencana sosial yang sempurna jika kunci strategi pemerintah untuk menambal defisit justru mengandalkan penambahan dan perluasan beban pajak pada rakyat kecil. Menguras kantong masyarakat yang sudah berada di ambang batas daya tahan finansial demi menutupi ketidakefisienan tata kelola dan kebocoran anggaran adalah manifestasi dari kebutaan empati yang terang-terangan.
Baca juga: Lampu Kuning Ekonomi dan Paduan Suara “Yes Man” Wakil Rakyat
Ketika ruang gerak disempitkan oleh berkurangnya lapangan kerja, instrumen keuangan darurat seperti pinjol kian mencekik, dan penghasilan yang tak seberapa terus dipangkas instrumen perpajakan yang makin agresif, maka tekanan ekonomi tidak lagi sekadar menjadi angka defisit—ia berpotensi meledak menjadi keputusasaan massal.
Pada akhirnya, yang tersisa di akar rumput bukan lagi sekadar himpitan ekonomi, melainkan rasa kelelahan yang teramat sangat. Ada pupusnya harapan yang merayap perlahan ketika hadirnya negara tak lagi dirasakan sebagai pengayom, melainkan sebagai penagih. Rakyat tak lagi meratapi tingginya harga atau maraknya pinjol; mereka sedang menyaksikan panggung di mana janji kesejahteraan berubah menjadi beban, dan kepercayaan publik menguap tanpa bekas.
"Pada akhirnya, ketika pekik rakyat tak lagi didengar, alam mengambil alih panggung. Dentuman dari perut bumi yang menggetarkan Tanah Pasundan, beriringan dengan gumpalan abu erupsi Anak Krakatau, seolah menjadi sinyal metafisis yang presisi. Sebuah peringatan kosmis bagi kekuasaan yang bebal: bahwa ada batas bagi setiap pembiaran, dan ada saatnya alam menagih kembali keadilan yang diabaikan."
Editor : Redaksi