Ketua DPRD Surabaya Ajak Pemimpin Rumuskan Kebijakan Berbasis Kebutuhan Rakyat

Surabaya,JatimUPdate.id -Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri mengatakan relevansi pemikiran Bung Karno di era digital harus dimaknai berdirinya bangsa Indonesia lahir dari proses pergerakan.

Selain itu, kata Syaifuddin berdirinya bangsa ini lahir dari niat, dan keinginan agar NKRI menjadi satu perwujudan yang merdeka bagi warganya.

"Baik dari sisi keagamaan, sosial dan budaya," kata Syaifuddin, saat dialog kebangsaan PAC PDIP Kecamatan Bulak Surabaya bertajuk "Menggali Api Pemikiran Bung Karno untuk Kedaulatan Bangsa di Era Digital", di Taman Surabaya, Jum'at (19/6) malam.

Syaifuddin menjabarkan, relevansi pemikiran Bung Karno juga dapat dilihat dalam pidato sang proklamator saat rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 

Dari sudut pandangnya, Bung Karno saat itu mengajak stakeholder mendirikan bangsa untuk kepentingan bersama.

"Ketika kita memahami atas makna bangsa ini didirikan untuk apa? Ketika bangsa ini didirikan untuk semuanya, jelas bahasa Bung Karno pidatonya di BPUBKI," urai Syaifuddin.

Syaifuddin menegaskan, jika berdirinya bangsa di atas kepentingan semua, merawat bangsa ini merupakan tanggung jawab bersama.

Sebab kata Syaifuddin demokrasi sedianya membangun semua harapan stakeholder bangsa memiliki hak yang sama.

"Baik untuk menjadi pemimpin, menjadikan diri kita untuk bisa hidup sejahtera. Maka ketika untuk semua, maka ini tanggung jawab kita semua," tutur Syaifuddin.

Maka dari itu, Syaifuddin mendorong pemimpin dalam merumuskan kebijakan harus benar-benar berpihak kepada masyarakat.

"Ketika kebijakan dibuat, maka rakyatnya situasinya seperti apa, menginginkan apa? Itu didapat manakala pemimpinnya mengerti, tahu apa yang sesungguhnya harus dilakukan," tukas Syaifuddin.

Selain itu, Syaifuddin juga mengajak pemimpin ikhlas mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat.

Syaifuddin meyakini, jika pemimpin itu tulus tak merasa terbebani niat dan keinginannya menyejahterakan rakyatnya.

"Ketika masyarakat inginkan pemimpin yang betul-betul mengabdi atas kepentingan masyarakatnya, pemimpin tidak boleh terbebani atas niat dan keinginan untuk mensejahterakan rakyat," papar Syaifuddin.

Kendati Sekretaris DPC PDI Pejuangan tersebut tak menampik ongkos demokrasi saat ini dianggap sangat mahal.

"Nah prosesi-prosesi dalam konteks demokrasi kita ketahui bersama, bahwa demokrasi amat sangat mahal pada saat ini," beber Syaifuddin Zuhri. (Roy/Yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat