Digitalisasi Retribusi Pasar Sidoarjo Digenjot, 12 Pasar Sudah Gunakan MyRetribusi
Sidoarjo, JatimUPdate.id - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mempercepat digitalisasi pembayaran retribusi pasar.
Melalui aplikasi MyRetribusi, transaksi pedagang kini mulai beralih dari sistem tunai ke pembayaran digital yang dinilai lebih mudah, transparan, dan mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Percepatan tersebut ditandai dengan peluncuran program PASAR JAGO (Pasar Sidoarjo Jaringan Go-Digital) dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (13/8/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Iriyanto, mengatakan digitalisasi retribusi pasar mulai diintensifkan sejak Mei 2026.
Dari 19 pasar daerah yang menjadi sasaran, saat ini 12 pasar telah menerapkan pembayaran digital melalui MyRetribusi.
"Sejak awal implementasi pada Mei lalu, tercatat 2.109 transaksi. Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlahnya sudah mencapai 26.093 transaksi melalui dashboard MyRetribusi," ujar Yudhi.
Menurut dia, peningkatan transaksi tersebut menunjukkan pedagang mulai beradaptasi dengan sistem pembayaran digital.
Tak hanya memudahkan transaksi, digitalisasi juga berdampak terhadap penerimaan daerah. Rata-rata mutasi rekening pasar pada Januari-April 2026 tercatat sekitar Rp1,15 miliar per bulan.
Setelah MyRetribusi diterapkan pada Mei-Juli 2026, rata-rata penerimaan meningkat 23,7 persen menjadi sekitar Rp1,42 miliar per bulan.
"Digitalisasi memberikan sistem pembayaran yang lebih tercatat, transparan, dan mudah dipantau. Ini penting agar setiap transaksi pembayaran retribusi oleh pedagang dapat masuk dalam sistem dan pada akhirnya memberikan kontribusi optimal bagi PAD," kata Yudhi.
Yudhi menyebut tren penggunaan transaksi digital juga terus mengalami peningkatan. Pada Mei 2026, porsi penerimaan digital baru mencapai 2,7 persen.
Pemkab Sidoarjo juga menargetkan digitalisasi dapat menekan biaya administrasi. Mulai 2027, sistem pembayaran digital ditargetkan diterapkan secara penuh sehingga pencetakan karcis retribusi secara manual tidak lagi diperlukan.
Langkah tersebut diproyeksikan dapat menghemat anggaran sekitar Rp500 juta per tahun yang selama ini digunakan untuk pencetakan karcis.
Yudhi menegaskan keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada sistem yang dibangun. Peran juru pungut retribusi pasar juga dinilai sangat penting karena mereka menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan.
"Yang paling penting adalah bagaimana sistem tersebut benar-benar digunakan dan memudahkan masyarakat. Karena itu, kami memberikan apresiasi kepada para juru pungut yang mau beradaptasi dan menjadi bagian penting dari perubahan ini," ujarnya.
Pemkab Sidoarjo berharap dukungan lintas sektor terus diperkuat sehingga digitalisasi dapat diperluas ke seluruh 19 pasar daerah.
Digitalisasi, kata Yudhi, harus dipandang sebagai instrumen untuk membangun tata kelola penerimaan daerah yang lebih efektif dan akuntabel, bukan sekadar mengubah cara pembayaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengatakan transformasi digital di pasar tidak terjadi secara instan. Upaya tersebut telah dirintis sejak 2017 dan membutuhkan proses panjang untuk membangun kesiapan pengelola pasar, pedagang, serta masyarakat.
"Kalau kita melihat perjalanan sejak 2017 sampai sekarang, tentu itu bukan waktu yang singkat. Hampir sembilan tahun kita membangun pemahaman dan kesiapan bersama. Hari ini kita ingin menunjukkan bahwa komitmen digitalisasi itu sudah semakin nyata," kata Fenny.
Menurut Fenny, kehadiran MyRetribusi menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi di 19 pasar daerah Sidoarjo.
Digitalisasi diharapkan membuat layanan pembayaran retribusi lebih mudah, cepat, dan transparan. Pedagang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada transaksi tunai, sementara pemerintah memiliki catatan penerimaan yang lebih tertata.
"Digitalisasi ini bukan hanya soal bagaimana membayar retribusi. Lebih jauh, ini tentang bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang mengikuti kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Fenny menambahkan, transformasi digital ke depan harus diperluas ke berbagai lini pemerintahan daerah. Pembayaran digital diharapkan tidak berhenti pada retribusi pasar, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi dengan pemerintah.
"Ke depan, digitalisasi harus masuk ke semua lini. Kita ingin masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital. Sehingga pelayanan pemerintah menjadi lebih praktis, transparan, dan akuntabel," tegas Fenny.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Bank Indonesia turut menyampaikan bahwa penguatan sistem pembayaran digital merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem pembayaran sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Ekosistem pembayaran yang aman, efisien, dan mudah diakses dinilai penting untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih kondusif.
Peluncuran PASAR JAGO mendapat dukungan Bank Indonesia dan Bank Jatim melalui penguatan ekosistem pembayaran digital, termasuk penyediaan QRIS Experience dan infrastruktur pembayaran retribusi pasar.
Dengan program tersebut, Pemkab Sidoarjo menargetkan digitalisasi retribusi tidak hanya meningkatkan kemudahan bagi pedagang, tetapi juga memperkuat transparansi dan optimalisasi penerimaan daerah.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
