Baca juga: Militerisme Prabowo: Fakta atau Persepsi
Oleh Abdul Rohman Sukardi
Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.
Jakarta, JatimUPdate.id - Di tengah berbagai isu yang membentuk citra negatif Presiden Prabowo Subianto di media sosial, isu militerisme menempati posisi pertama. Sementara efisiensi menjadi isu nomor dua.
Sekali lagi itu berdasarkan traffic dan persebaran percakapan negatif di media sosial. Ini menarik. Efisiensi pada dasarnya bukan kebijakan yang buruk.
Justru, dalam logika pengelolaan anggaran, efisiensi berarti mengurangi belanja yang kurang prioritas. Kemudian mengarahkannya kepada program yang lebih strategis.
Lalu, mengapa efisiensi justru menjadi sumber bad image bagi Presiden Prabowo?
Salah satu kemungkinan jawabannya adalah belum adanya standar prioritas yang cukup jelas sebelumnya. Jika masyarakat, pelaksana program, maupun penerima manfaat tidak mengetahui secara tegas mengapa suatu program berada pada tingkat prioritas tertentu, maka ketika anggarannya tiba-tiba dipangkas, muncul keterkejutan.
Program yang sebelumnya dianggap layak dibiayai negara mendadak dinilai bukan prioritas. Reaksi kekecewaan pun sangat mungkin terjadi.
Dalam situasi seperti itu, efisiensi tidak lagi dipersepsikan sebagai penataan anggaran. Melainkan sebagai kehilangan. Pihak yang programnya dipangkas memiliki alasan untuk menyuarakan kekecewaan, mempertanyakan kebijakan, bahkan melakukan serangan balik di ruang publik.
Media sosial kemudian memperbesar dan mempercepat persebaran narasi tersebut. Presiden Prabowo disudutkan.
Kemungkinan kedua berada pada sisi pemerintah sendiri. Ialah kurangnya penjelasan mengenai perbedaan skala prioritas.
Baca juga: Survei Median: 56,1 Persen Publik Puas dengan Program Sekolah Rakyat
Pemerintah mungkin memiliki alasan mengapa anggaran sebuah program harus dikurangi. Tetapi jika tidak/kurang dijelaskan secara tegas mengapa program A lebih prioritas daripada program B, publik akan melihatnya sekadar sebagai pemotongan anggaran.
Padahal, persoalan anggaran bukan hanya soal apakah sebuah program bermanfaat. Banyak program pemerintah tentu memiliki manfaat. Persoalannya adalah mana yang harus didahulukan ketika uang negara terbatas.
Program yang bermanfaat tetap dapat ditempatkan di bawah prioritas program lain yang lebih urgent. Didahulukan dari program yang lebih mendesak, atau memiliki dampak lebih besar.
Karena itu, sentimen negatif terhadap efisiensi belum tentu menunjukkan bahwa publik menolak penghematan. Bisa jadi, sentimen tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan distribusi anggaran.
Ada program yang sebelumnya mendapatkan alokasi, kemudian dikurangi. Ada pihak yang sebelumnya memperoleh manfaat, kemudian terdampak.
Solusinya bukan menghentikan efisiensi. Melainkan membuat standar prioritas anggaran yang transparan dan berlaku lintas pemerintahan.
Pemerintah perlu merumuskan parameter yang jelas. Misalnya urgensi, kemendesakan, dampak, jumlah penerima manfaat, serta value for money, untuk menentukan program mana yang harus didahulukan, dipertahankan, ditunda, atau dihentikan.
Dengan standar tersebut, keputusan efisiensi tidak lagi bergantung semata pada keputusan politik pemerintah yang sedang berkuasa. Semua pihak memiliki referensi yang sama.
Ketika anggaran dipangkas, pemerintah dapat menjelaskan: bukan karena program ini tidak berguna. Tetapi karena ada program lain yang tingkat prioritasnya lebih tinggi.
Pada akhirnya, presiden Prabowo tidak membutuhkan pembelaan: bahwa efisiensi selalu benar. Ia membutuhkan sistem yang membuat alasan di balik efisiensi dapat dipahami dan diuji publik.
Jika standar prioritas itu jelas, efisiensi tidak lagi terlihat sebagai pemotongan. Ia menjadi mekanisme bersama untuk memastikan setiap rupiah negara diberikan kepada kebutuhan yang paling layak didahulukan.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com).
Editor : Redaksi