Oleh: Hadipras
JatimUPdate.id - Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dan penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru membawa angin penyesalan yang sama, hanya dibungkus dengan pita yang berbeda.
Baca juga: Harga BBM Subsidi Dipastikan Tak Naik, Pemerintah Siapkan Skenario Hadapi Harga Minyak Dunia
Ketika figur yang dikenal vokal dan cenderung eksperimental digantikan oleh seorang teknokrat murni yang dibesarkan di lorong-lorong birokrasi karier Kementerian Keuangan, publik sempat menghela napas lega. Ada ilusi seolah kepastian telah kembali, dan benteng tata kelola keuangan negara kini dijaga oleh pawang yang paham persis anatomi angka dan regulasi.
Namun, di sinilah letak ironi terbesar dalam panggung politik kekuasaan kita.
Kehadiran seorang teknokrat di tengah ambisi politik yang boros anggaran bukanlah tanda bahwa kekuasaan sedang bertobat. Ia dihadirkan bukan untuk mengerem laju kereta yang ugal-ugalan, melainkan untuk memastikan bahwa benturan yang akan terjadi dilapisi oleh dokumen-dokumen legal yang rapi.
Peran teknokrat perlahan terdistorsi: dari fiscal guardian—sang penjaga moral anggaran yang berani berkata tidak—menjadi seorang enabler yang mahir merekayasa akrobat pembiayaan.
Baca juga: Kejagung Setorkan Rp1,02 Triliun Hasil Pemulihan Aset ke Negara, Termasuk Dana Kasus Eddy Tansil
Atas nama kelancaran program strategis kekuasaan, prinsip dasar tata kelola acap kali ditawar, dilipat, dan diselipkan di antara celah-celah diskresi birokrasi.
Program-program mercusuar yang memakan biaya fantastis menuntut pengorbanan yang tak sedikit. Postur APBN diperas, alokasi produktif daerah dipangkas, dan kewajiban kontinjensi masa depan ditumpuk rapat-rapat di balik meja negosiasi yang tertutup.
Ketika teknokrasi kehilangan independensinya dan sekadar menjadi instrumen legitimasi bagi kepuasan politik instan, maka tata kelola publik bukan lagi soal kepatuhan, melainkan soal seni menyembunyikan risiko.
Baca juga: Duduk Santai Diatas Tumpukan Uang
Kita sedang menyaksikan bagaimana integritas kelembagaan diuji sampai ke batas tertipisnya. Di satu sisi, ada desakan politik yang menuntut eksekusi tanpa peduli rambu-rambu; di sisi lain, ada bayang-bayang krisis sistemik yang mengintai jika akuntabilitas terus diabaikan.
Di tengah kepungan ambisi yang mahal ini, arah bangsa seperti berjalan di atas tali tipis: antara harapan dan keputusasaan yang tak terelakkan.
Editor : Redaksi