Kopdes Merah Putih Disebut Bisa Hemat Subsidi hingga Rp150 Triliun per Tahun
Jakarta, JatimUPdate.id - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menyebut keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih berpotensi membantu pemerintah menghemat anggaran subsidi yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.
Menurut Dony, potensi penghematan tersebut bahkan bisa mencapai Rp150 triliun per tahun apabila penyaluran subsidi didukung oleh data penerima yang terintegrasi.
"Teman-teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya," ujar Dony di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Kamis (10/9/2026).
Dony mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan sistem yang memungkinkan penyaluran subsidi dilakukan berdasarkan data penerima yang lebih akurat. Kementerian Keuangan bersama Kementerian Koperasi akan menyiapkan sistem daring untuk menentukan masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan subsidi.
Sistem tersebut ditargetkan mampu menghasilkan satu basis data atau single data penerima subsidi. Dengan demikian, potensi kebocoran maupun kesalahan sasaran dalam penyaluran subsidi diharapkan dapat ditekan.
"Kami menargetkan kalau ini sudah terjadi nanti, ada single data-nya, kebocoran subsidi itu akan berkurang," kata Dony.
Kopdes Jadi Saluran Distribusi
Dony menjelaskan, Kopdes Merah Putih nantinya tidak hanya berfungsi sebagai koperasi di tingkat desa. Koperasi tersebut juga diproyeksikan menjadi bagian dari jaringan distribusi pemerintah untuk menyalurkan berbagai barang bersubsidi kepada masyarakat.
"Ini mesti memahami fungsi daripada Kopdes ini. Kopdes ini menjadi channel distribution. Jadi di mana pun lokasinya, karena coverage-nya adalah desa," jelasnya.
Dengan cakupan hingga tingkat desa, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat penerima subsidi.
Konsep tersebut juga dinilai dapat memperkuat pengawasan distribusi barang bersubsidi. Pemerintah nantinya memiliki saluran distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus dapat mengintegrasikan penyaluran dengan data penerima.
Namun, klaim potensi penghematan hingga Rp150 triliun per tahun akan sangat bergantung pada kualitas data, ketepatan sasaran penerima, serta efektivitas sistem distribusi yang dibangun pemerintah.
Karena itu, integrasi data menjadi salah satu faktor penting agar program tersebut tidak sekadar memindahkan jalur distribusi subsidi, tetapi benar-benar mampu mengurangi kebocoran dan memastikan manfaat subsidi diterima masyarakat yang berhak.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
