Surabaya,JatimUPdate.id - Tekanan fiskal menjadi pertimbangan Pemkot Surabaya dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD 2027. Pemerintah memastikan program pelayanan dasar tetap berjalan, tetapi sasaran penerima manfaat dan belanja pemerintah akan dipertajam.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, hingga penanganan rumah tidak layak huni tidak boleh berhenti meski kemampuan anggaran terbatas.
Baca juga: Baktiono: Direksi BUMD Harus Kompeten Bukan Hasil Deal Politik
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Surabaya dengan agenda penyampaian nota keuangan RAPBD 2027, Senin, (28/9) .
“Saya sampaikan kepada warga, dalam kondisi anggaran dengan tekanan fiskal seperti ini, sungguh-sungguh tidak boleh berhenti sama sekali. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak huni, itu harus tetap berjalan,” kata Eri.
Menurut Eri, keterbatasan APBD membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas. Ia mencontohkan penanganan rumah tidak layak huni yang membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar jika seluruh persoalan ingin dituntaskan.
“APBD itu hanya pemantik. Rumah tidak layak huni saja dibutuhkan sekitar Rp600 miliar kalau kita akan memperbaiki semuanya. Maka kita harus bisa menentukan prioritas,” ujarnya.
Penajaman sasaran juga akan diterapkan pada program bantuan sosial. Eri mengatakan penerima bantuan akan diprioritaskan kepada warga yang benar-benar tinggal di Surabaya, bukan hanya berdasarkan kepemilikan KTP Surabaya.
“Kalau ada warga Surabaya yang KTP-nya Surabaya, tetapi sudah tinggal di Gresik karena kantornya di Gresik dan bekerja di sana, ini yang mana yang kita berikan? Yang kita berikan bantuan adalah warga yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya,” kata dia.
Prinsip serupa, kata Eri, perlu diterapkan dalam akses pendidikan. Ia menyoroti kondisi ketika anak yang tinggal di suatu lingkungan justru kehilangan kesempatan bersekolah karena adanya peserta didik yang bukan keluarga inti atau tidak tinggal di kawasan tersebut.
“Maka saya berharap, ayo dibuka semuanya. Hari ini kita hanya untuk warga Kota Surabaya. Itu pilihan yang berat, tetapi kami tidak bisa memenuhi semuanya. Kami mengutamakan orang yang tinggal di Surabaya,” tegasnya.
Baca juga: Al Ahly dan Gerhana Juara SRC Futsal Surabaya, Seleksi PORPROV 2027 Berlanjut
Pemkot Surabaya juga akan mengevaluasi penggunaan kendaraan dinas. Eri mengatakan kendaraan operasional yang menggunakan solar dan bensin akan dikurangi. Penggunaan mobil listrik akan dilanjutkan pada 2027, terutama untuk kepala dinas.
“Mobil-mobil yang membutuhkan solar dan bensin akan kita evaluasi. Yang memegang kendaraan nanti juga tidak semuanya dinas. Yang memegang hanya kepala dinas, itu pun mobil listrik,” kata Eri.
Kendaraan operasional tetap disediakan untuk perangkat daerah yang membutuhkan, seperti Satpol PP dan kendaraan untuk pekerjaan infrastruktur.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan RAPBD 2027 yang disampaikan wali kota diproyeksikan sekitar Rp12,8 triliun.
Setelah nota keuangan disampaikan, DPRD akan memasuki tahapan pemandangan umum fraksi, jawaban wali kota, dan pembahasan RAPBD.
Baca juga: Matangkan Raperda Administrasi Kependudukan, Irvan Bantah untuk Kepentingan 2029
“Pembahasannya akan panjang, mulai 9 Oktober sampai 9 November. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Bahtiyar.
Bahtiyar mengatakan DPRD mendukung program prioritas Pemkot Surabaya yang berpihak kepada masyarakat.
Salah satunya penanganan rumah tidak layak huni yang menurut dia telah mencapai sekitar 3.000 unit melalui program Pemkot Surabaya, ditambah dukungan Kementerian Perumahan sekitar 2.000 unit.
“Kalau dikoneksikan, nantinya ada hampir 5.000 rumah tidak layak huni yang bisa dimanfaatkan. Ada juga bantuan pendidikan dan kesehatan. Apapun program yang pro-rakyat, tentunya DPRD akan mendukung,” ujarnya. (*)
Editor : Miftahul Rachman