Jakarta, JatimUPdate.id, – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) memiliki cadangan terbukti (proven) dengan nilai mencapai US$300 miliar atau sekitar Rp5.400 triliun. Namun, ia mengingatkan agar kabar itu tidak disambut berlebihan karena kekayaan tersebut belum diangkat dari perut bumi.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Convention Centre, Kamis (22/10/2026). Ia mengaku baru menerima laporan tersebut.
Baca juga: Dua Tahun Prabowo: Konsolidasi Kekuasaan dan Ujian Kepercayaan Publik
"Dari sekian ratus IUP, 5 IUP memiliki cadangan proven, yang sudah didasarkan atas studi cadangan JORC (Joint Ore Reserves Committee), nilainya adalah Rp5.400 triliun, US$300 miliar, 5 konsesi. Jangan tepuk tangan terlalu cepat, karena kekayaan itu masih di bawah tanah," ungkapnya.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Karena itu, pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau kita bicara pemerintah, kita harus bicara tanggung jawab kita kepada rakyat. Pemerintah bekerja untuk rakyat, karena itu kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi," tegasnya.
Ia pun meminta jajarannya lebih teliti dalam memberikan konsesi pertambangan. Menurutnya, konsesi hanya layak diberikan kepada pihak yang benar-benar mampu menjalankannya.
Prabowo menyoroti banyaknya konsesi yang diberikan, tetapi puluhan tahun tidak digarap. Pemerintah, kata dia, kini tengah menertibkan hal tersebut.
"Masalahnya, banyak konsesi kita berikan puluhan tahun tidak dikerjakan. Ini yang sedang kita tertibkan. Mungkin dulu para pengusaha tertentu spekulasi, minta saja. Dia bukan ahli tambang, dia nggak ngerti operasi tambang, tapi minta aja, dikasih, dipakai, entah untuk spekulasi, untuk dimasukkan di bursa-bursa. Ujungnya, kita rugi sebagai bangsa, puluhan tahun tidak dikerjakan," tegas Prabowo. (ries/yh?
Editor : Yuris. T. Hidayat