Surabaya,JatimUPdate.id – CaKra Muda Indonesia, mendesak Ketua DPRD Kota Surabaya, Syafuddin Zuhri berdialog dengan massa Mimbar Bebas di halaman Gedung DPRD Surabaya, Selasa (10/11).
Founder CaKrA Muda Indonesia Abdul Aziz menegaskan Mimbar Benas untuk berdialog dengan Ketua DPRD Surabaya membahas dan mengevaluasi sejumlah kebijakan pemkot.
"Termasuk kebijakan Wakil Wali Kota Surabaya yang dinilainya telah mencederai kepentingan masyarakat," kata Aziz.
Aziz juga meminta DPRD Surabaya memberikan kepastian jadwal pertemuan.
Ia memberikan tenggat waktu 1 x 24 jam agar perwakilan massa dapat berdialog langsung dengan pimpinan DPRD.
"Kami ingin berdialog langsung dengan Ketua DPRD Kota Surabaya. Kapan kami dijadwalkan? Kami tunggu satu kali 24 jam untuk bisa bertemu," tegasnya.
Sayangnya, massa Mimbar Bebas tidak ditemui Ketua DPRD, malah ditemui Wakil Ketua Komisi B, Mochamad Machmud.
Machmud mengapresiasi penyampaian aspirasi tersebut dan menyebutnya sebagai bahan evaluasi bagi DPRD maupun pemkot.
"Saya senang sekali ada aspirasi seperti ini. Ini sebagai koreksi untuk kita agar ke depan lebih baik. Tahun 2027 harus lebih baik. Jangan bosan-bosan memberikan masukan. Kami terima aspirasi teman-teman dan akan kami tindak lanjuti," kata Machmud.
Ia juga menyatakan DPRD akan menampung berbagai masukan yang disampaikan, terutama berkaitan dengan nasib PKL.
Machmud membuka kemungkinan untuk mengundang perwakilan massa dalam pertemuan lanjutan.
Namun, suasana diskusi sempat memanas ketika Aziz menyinggung adanya sejumlah kelompok PKL yang telah mengajukan permohonan hearing atau audiensi kepada DPRD Surabaya, tetapi hingga kini belum mendapatkan tindak lanjut.
Baca juga: Fraksi PKS Ingatkan Pemkot Surabaya, Belanja RAPBD 2027 Jangan Cuma Habis Terserap
Menanggapi hal itu, Machmud mempertanyakan kelompok PKL yang dimaksud.
Ia menyebut banyak surat permohonan audiensi yang masuk ke DPRD.
"PKL yang mana? Karena surat yang masuk banyak," tanya Machmud.
Aziz kemudian mempertanyakan respons DPRD terhadap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui surat resmi.
Ia menilai lembaga legislatif seharusnya mengetahui dan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan warga.
Menurut Aziz, permintaan massa aksi sebenarnya cuma ingin mendapatkan kepastian waktu untuk berdialog langsung dengan Ketua DPRD Surabaya.
Baca juga: Dua Mimbar Bebas Akan Digelar di Surabaya, DPRD Minta Pemkot Tak Alergi Kritik
Menanggapi desakan tersebut, Machmud mengatakan akan meneruskan permintaan itu kepada pimpinan DPRD setelah pertemuan berlangsung.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak yang berwenang menjadwalkan audiensi belum hadir saat itu.
"Nanti setelah ini saya sampaikan supaya dijadwalkan ulang," jawab Machmud.
Meski demikian, Aziz meminta agar DPRD memberikan jawaban yang konkret, bukan janji tanpa kepastian waktu.
Aziz mengaku kecewa karena tidak ditemui Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri.
"Kami kecewa," demikian Abdul Aziz. (Roy/Yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat