Blitar, JatimUpdate.id — Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Blitar, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar rapat koordinasi di Ruang Candi Penataran, Kantor Bupati Blitar, pada Selasa (10/11/2026).
.
Rapat ini menjadi agenda rutin sekaligus strategis untuk menyelaraskan langkah operasional di tingkat lapangan.
Rapat koordinasi ini bertujuan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan desa, akuntabilitas keuangan, serta pencapaian target program prioritas nasional dan daerah.
Baca juga: Cegah Stunting dari Desa, KPM se-Kecamatan Tenggarang Diperkuat
Dua fokus pembahasan utama menjadi agenda krusial dalam rakor sinergi ini.
Percepatan Penurunan Stunting
Pendamping desa bersama DPMD dan TAPM mengawal kebijakan konvergensi penanganan stunting dari tingkat kabupaten hingga desa. Rapat menekankan beberapa langkah strategis.
Pertama, optimalisasi penggunaan Dana Desa (DD). Peserta memastikan alokasi Dana Desa untuk penanganan stunting—seperti penyediaan makanan sehat bagi balita dan ibu hamil, layanan Posyandu, sanitasi layak, serta insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)—tepat sasaran dan terealisasi sesuai ketentuan.
Baca juga: Kapolri Gandeng Kemendesa PDT Dorong Desa Bersinar Dan Tekan Angka Kemiskinan Warga Desa
Kedua, penguatan peran KPM dan Posyandu. Rapat mendorong desa mengoptimalkan fungsi pos pelayanan terpadu dan memastikan pelaporan pencatatan data kesehatan anak berbasis by name by address termonitor dengan baik.
Ketiga, konvergensi lintas sektor. Peserta menyelaraskan program desa dengan intervensi spesifik dan sensitif yang dicanangkan pemerintah daerah dan pusat. Rapat juga memperkuat kapasitas TPP dalam pembuatan akun KPM melalui pembelajaran e-learning P3S.
Evaluasi Input Monev Dana Desa
Evaluasi ini menitikberatkan pada ketepatan waktu, kevalidan data, serta kepatuhan administrasi pelaporan penggunaan Dana Desa.
Baca juga: Hari Bakti Pendamping Desa 2026: Momentum 10 Tahun Pengabdian, SPLDN Serukan Revitalisasi
Peserta membahas sinkronisasi aplikasi Monev, termasuk kendala teknis dan administratif yang kerap ditemui saat input data progres penyerapan anggaran, pelaksanaan fisik infrastruktur desa, hingga pemberdayaan masyarakat ke dalam sistem monitoring keuangan desa.
Melalui rakor ini, para pendamping desa dan DPMD Kabupaten Blitar memperkuat koordinasi agar tata kelola pemerintahan desa berjalan lebih akuntabel dan target program prioritas tercapai tepat waktu. (#)
Editor : Redaksi