Sikapi Demo Sound Horeg, MUI Jember Desak Polisi Lindungi Warga 

Reporter : Miftahul Rachman
Keterangan Gambar: Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember , M Cholily

Jember, JatimUpdate.id  – Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember angkat suara menyikapi rencana demonstrasi pelaku usaha dan pendukung Sound Horeg yang digelar Senin, 16 November 2026.

Aksi demonstrasi itu digelar oleh pengusaha Sound System yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC). Rencananya, akan mengerahkan 200 armada truk, dengan kekuatan 5000 massa.

Baca juga: Kepung Kantor Pemkab Jember, Komunitas Sound Horeg Ancam Bakal Kerahkan Masa 10 Kali Lipat 

Berdasarkan surat pemberitahuan penyampaian pendapat, yang ditanda tangani oleh Ketua JSSC Arief Sugiartani, aksi itu merupakan respon terhadap adanya usulan  upaya pelarangan penggunaan Sound System.

Menyikapi aksi tersebut, MUI Jember meminta aparat kepolisian memastikan perlindungan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya peserta aksi.

Hak Berpendapat Punya Batas

MUI Jember menegaskan, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Namun, pelaksanaan hak itu tidak boleh mengorbankan hak masyarakat lainnya.

Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Jember, Moh. Kholili, menegaskan kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan menghormati hak orang lain.

"Kami tidak dalam posisi menolak hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Itu merupakan hak konstitusional yang harus dihormati. Namun, kami ingin mengingatkan bahwa hak tersebut juga memiliki batas, yakni tidak boleh melanggar atau mengorbankan hak-hak warga negara lainnya," tegas Kholili.

KBM di Sekolah Beralih Daring

MUI Jember menerima informasi bahwa sejumlah sekolah meliburkan siswa atau mengubah kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi daring. Mereka khawatir suara Sound Horeg berdampak pada kesehatan pendengaran siswa.

"Salah satu yang kami terima informasinya adalah SD Al-Baitul Amien yang lokasinya tidak jauh dari kantor Bupati Jember, hari ini KBM diubah menjadi daring. Karena kekhawatiran tersebut," papar Kholili.

Aksi demonstrasi pendukung Sound Horeg akan menggunakan Alun-alun Jember sebagai titik kumpul. Peserta aksi akan menyasar Kantor Bupati, DPRD Jember, dan Polres Jember.

Kholili menyoroti lokasi sekitar sasaran demonstrasi yang dipenuhi fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, dan tempat ibadah. Karena itu, MUI Jember berharap aksi tidak mengganggu pasien yang dirawat, anak-anak dan mahasiswa yang belajar, serta warga yang mencari nafkah.

"Demo Sound Horeg tidak boleh mengganggu pasien yang sedang sakit, lansia dan ibu hamil yang butuh ketenangan. Juga balita, batita dan anak-anak yang rentan terganggu atas suara kebisingan melampaui batas," tegas Kholili.

Baca juga: Kepengurusan Baru MUI Jatim Dikukuhkan, Siap Jawab Tantangan Era Digital dan Kesehatan Mental

Keselamatan Jiwa di Atas Kepentingan Ekonomi

Investigasi tim MUI Jember menemukan sejumlah kasus kelompok rentan yang meregang nyawa akibat terdampak kebisingan Sound Horeg. Temuan itu menjadi dasar MUI menekankan keselamatan jiwa sebagai prioritas.

"Kami ingin menekankan, keselamatan jiwa setiap satu anak manusia, warga negara Indonesia, harus diutamakan dari kepentingan ekonomi sekelompok orang," tegas Kholili.

MUI Jember menilai penggunaan pengeras suara berintensitas kebisingan berlebihan perlu perhatian serius. Dampaknya bukan hanya berpotensi mengganggu ketertiban umum, tetapi juga mengancam kesehatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi aksi.

Polisi Diminta Awasi Pengeras Suara

Komisi Hukum dan HAM MUI Jember meminta Kapolres Jember beserta jajaran mengambil langkah antisipatif agar aksi berlangsung tertib, aman, dan tidak mengganggu hak masyarakat.

Kholili menegaskan, kepolisian tidak hanya berkewajiban menjamin keamanan peserta aksi, tetapi juga harus melindungi warga yang berpotensi terdampak.

"Kami meminta Kapolres Jember beserta jajarannya tidak hanya memastikan hak peserta demonstrasi terpenuhi, tetapi juga hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berpotensi terdampak. Jika ditemukan pelanggaran hukum, tentu harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada pembiaran terhadap tindakan yang berpotensi merugikan hak-hak warga," tegasnya.

Baca juga: LPPOM Jatim-MUI-Pemkab Bondowoso Sinergi Perkuat Ekosistem Halal

MUI Jember juga meminta polisi mengawasi penggunaan pengeras suara selama demonstrasi, terutama jika berpotensi melampaui ambang batas kebisingan dan membahayakan kesehatan masyarakat. MUI mengajak seluruh peserta aksi mengedepankan sikap damai, menjaga ketertiban, dan menghormati aktivitas warga sekitar.

Menurut Kholili, negara melalui aparat penegak hukum dan seluruh penyelenggara pemerintahan wajib melindungi hak setiap warga negara tanpa diskriminasi.

"Kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan untuk mengganggu, membahayakan, atau merampas hak orang lain. Kami berharap seluruh pihak dapat menempatkan kepentingan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas," ujarnya.

Suara Warga yang Terabaikan

MUI Jember menyampaikan pernyataan sikap ini sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan HAM, kesehatan, ketertiban umum, dan keselamatan seluruh warga Kabupaten Jember.

"Selama ini, sebenarnya sudah banyak masyarakat Jember yang mengeluhkan Sound Horeg yang menimbulkan kebisingan dan gangguan lainnya. Tetapi sayangnya mereka adalah silent majority, yang suaranya diabaikan oleh pemerintah atas nama kepentingan ekonomi dan hiburan sekelompok masyarakat lain," pungkas Kholili. (#)

Editor : Redaksi

Trending Minggu Ini
Berita Terbaru