LPPOM Jatim-MUI-Pemkab Bondowoso Sinergi Perkuat Ekosistem Halal

avatar Wahyu Bahrudin
  • URL berhasil dicopy
LPPOM Jawa Timur menjalin sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso guna memperkuat ekosistem halal.
LPPOM Jawa Timur menjalin sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso guna memperkuat ekosistem halal.

 

Bondowoso, JatimUPdate.id - Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga Pengkajian, Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Jawa Timur menjalin sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso guna memperkuat ekosistem halal serta mempercepat implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) di wilayah setempat, Senin (06/07/2026) Aula Rumah Makan Lestari, Bondowoso.

Wakil Direktur Bidang Edukasi dan Promosi Halal LPPOM Jatim Prof. Dr. Ir. Annis Catur Adi, M.Si., di Bondowoso, menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, ulama, dan lembaga pemeriksa merupakan pilar utama dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan.

"Penguatan ekosistem halal memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Melalui sinergi ini, kami berharap edukasi halal dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan pelaku usaha," kata Prof. Annis dalam keterangan resmi yang diterima di Bondowoso.

Menurut dia, koordinasi yang kuat akan membuat proses sertifikasi halal berjalan lebih efektif. Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu mendongkrak daya saing produk lokal agar lebih aman, berkualitas, dan terjamin kehalalannya.

Pertemuan strategis (meeting session) tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bondowoso KH. As'ad Yahya Syafi'i, S.E., jajaran pengurus MUI Kabupaten Bondowoso, serta perwakilan LPPOM. Diskusi tersebut berfokus pada visualisasi strategi peningkatan kesadaran halal masyarakat, perluasan cakupan sertifikasi bagi pelaku usaha, hingga pendampingan berkelanjutan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sementara itu, Wakil Bupati Bondowoso KH. As'ad Yahya Syafi'i, S.E., menekankan pentingnya menghadirkan layanan sertifikasi halal yang adaptif, mudah, serta tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha di daerah.

"Sertifikasi halal harus menjadi layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jangan sampai proses yang ada justru menjadi beban bagi pelaku usaha, khususnya UMKM," ujar KH. As'ad Yahya Syafi'i.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung kerja sama tripartit ini demi memastikan akses sertifikasi halal yang lebih cepat dan terjangkau.

"Dengan semakin banyak produk bersertifikat halal, kepercayaan konsumen akan meningkat dan pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," tuturnya.

Melalui kesepakatan ini, ketiga pihak berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi berkala guna memacu jumlah pelaku usaha yang tersertifikasi halal, sekaligus memantapkan posisi Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu daerah yang mendukung penuh pengembangan industri halal di Jawa Timur. (wb/yh)