Situbondo, JatimUPdate.id – Penguatan peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) menjadi bagian penting dalam mendukung fasilitasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting (P3S) serta transformasi Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Situbondo.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Sarasehan KPM Kabupaten Situbondo yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kamis (19/11/2026), bertempat di Aula Kantor TP PKK Kabupaten Situbondo.
Baca juga: Anggaran Stunting Sidoarjo 2027 Hanya Rp2,5 Miliar, Fraksi PDIP Usulkan Naik Jadi Rp10 Miliar
Ketua TP PKK Kabupaten Situbondo, Mbak Una, yang juga merupakan istri Bupati Situbondo, hadir sebagai narasumber utama.
Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya komitmen dan kesungguhan KPM dalam menjalankan tugas pendampingan di desa.
Peran kader tidak semestinya hanya berorientasi pada kegiatan pendataan dan pelaporan, tetapi juga harus diwujudkan melalui pendampingan keluarga sasaran, pemantauan kondisi masyarakat, serta tindak lanjut terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
Mbak Una juga menyampaikan perhatian terhadap dukungan insentif bagi KPM.
Insentif tersebut akan diperjuangkan dengan mempertimbangkan komitmen, kinerja, dan progres pelaksanaan tugas kader yang dapat diukur.
Untuk itu, diperlukan evaluasi dalam kurun waktu sekitar enam bulan hingga Juni 2027 sebagai bahan untuk melihat capaian dan kesungguhan kader dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Situbondo dalam sambutannya menyoroti capaian konvergensi P3S di Kabupaten Situbondo.
Berdasarkan data per 30 Oktober 2026, sebanyak 121 dari 132 desa atau 92 persen telah mencapai skor konvergensi minimal 40 persen, sedangkan 11 desa lainnya masih memerlukan penguatan.
Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Situbondo pada peringkat ketiga di Jawa Timur.
Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan kapasitas KPM, validasi data, peningkatan kualitas pelaporan, serta pengawalan pelaksanaan konvergensi di tingkat desa.
Sarasehan yang diikuti oleh 132 Kader Pembangunan Manusia dari seluruh wilayah Kabupaten Situbondo ini menjadi ruang dialog untuk menyampaikan pengalaman, tantangan, dan kebutuhan kader dalam menjalankan tugasnya.
Baca juga: Bimtek Pendamping Desa Kabupaten Blitar Perkuat Peran KPM dalam Penanganan Stunting
Diskusi berlangsung interaktif dengan mengangkat sejumlah persoalan yang dihadapi di lapangan.
Beberapa isu yang mengemuka antara lain kendala sinkronisasi dan kelengkapan data pada aplikasi eHDW, keterbatasan jaringan internet dan perangkat kerja, serta perlunya penguatan koordinasi antara KPM dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Peserta juga menyampaikan pentingnya pelibatan RT/RW dalam mendukung pelaksanaan Posyandu 6 Bidang SPM, termasuk kejelasan peran dan pembagian tugas agar pelaksanaan pelayanan di desa berjalan lebih efektif.
Selain itu, peserta turut menyoroti dukungan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di desa.
Berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas kader, kegiatan dilanjutkan dengan orientasi persiapan e-Learning P3S bagi kader desa yang disampaikan oleh TAPM Kabupaten Situbondo.
Baca juga: TAPM Bondowoso Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Pencegahan Stunting di Kecamatan Pakem
Materi mencakup pengenalan ekosistem aplikasi HDW, kesiapan peserta, mekanisme registrasi dan verifikasi akun, tahapan pembelajaran mandiri, hingga penyelesaian pembelajaran untuk memperoleh sertifikat.
Pelaksanaan e-Learning P3S direncanakan pada 30 November hingga 4 Desember 2026.
Dalam sesi tersebut juga disampaikan bahwa DPMD akan menyiapkan surat pemberitahuan kepada pemerintah desa, yang direncanakan disampaikan pada Jumat (20/11/2026) atau Senin (23/11/2026), sebagai langkah awal mempersiapkan kader yang akan mengikuti pembelajaran.
Melalui sarasehan ini, diharapkan terbangun pemahaman dan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas kinerja KPM.
Penguatan kapasitas, pendampingan yang berkelanjutan, serta optimalisasi peran kader diharapkan mampu mendukung pelayanan dasar yang lebih terintegrasi dan memperkuat upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo.
Pewarta Markus Nadori/TAPM Situbondo. (ries/mmt)
Editor : Miftahul Rachman