TUBAN (JATIMUPDATE.ID) - Perwakilan Tenaga Pendamping Profesional di Zona Pantura, Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan dan Gresik bersama Tim TPP Provinsi Jawa Timur melakukan rapat koordunasi guna melakukan sinergi dan masifikasi kinerja pendampingan di wilayah zona tersebut.
Baca juga: Tiga Tahun Kepemimpinan Yuhronur, Tren Angka Kemiskinan Lamongan Turun
Rakor yang dilaksanakan di tempat wisata yang dikelola oleh BUMDesa Pemerintah Desa Ngino, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, nama wisatanya Sendang Asmoro pada Selasa, (12/4/2022).
Rakor yang rencananya akan dilakukan juga di zona-zona lainnya itu diharapkan dapat menciptakan iklim pendampingan yang kondusif.
"Rakor Zona Pantura ini menjadi yang pertama, insyaAllah 6 zona lainnya akan segera melakukan rakor zona guna semakin membuat kualitas program pendampingan dana desa ini semakin membaik," kata Mohammad Asyari, Koordinator TPP Provinsi Jatim dalam pengarahannya, di Sendang Asmara, Desa Nginu, Kecamatan Semanding, Kab. Tuban, Selasa (12/4/2022).
Secara khusus Korprov TPP Jatim itu mengingatkan tentang fungsi dan tugas TPP khususnya dalam pelaporan data-data pendampingan desa.
"Pesan Gus Menteri Desa, Gus Halim Iskandar agar penyampaian dan pelaporan data mesti memakai prinsip cepat dan memiliki unsur faktual serta validitas yang tinggi. Ini mesti jadi perhatian semuanya," kata Asyari.
Baca juga: Pemkab Blitar Terus Berikhtiar Kurangi Angka Kemiskinan
Secara khusus Koorprov TPP Jatim memberikan peringatan agar TPP secara keseluruhan bisa melakukan kerja dan kinerja secara serius dan melaporkan data faktual sesuai kondisi lapangan.
"Sekedar mengingatkan, ini ada temuan tentang ada dugaan proyek fiktif di salah satu desa di Jatim yang dibiayai DD [dana desa], agar kondisi ini bisa jadi perhatian, karena TPP pasti akan dimintai keterangan. Untuk itu perlu laporan berjenjang agar bisa mengamankan TPP khususnya di level desa dalam kontek hukum," kata Koorprov TPP Jatim.
Baca juga: TMMD Percepat Akselerasi Pembangunan Desa
Tim TPP Provinsi hadir 8 orang yang mengiringi Koorprov dan semua TA Provinsi kebagian untuk menyampaikan pengarahan.
Asyari juga mengingatkan agar keberadaan data khususnya terkait BLT DD, Monev DD, Ketahanan Pangan dan Pananganan Covid-19 yang menjadi kebijakan prioritas dana desa agar dimonitor serta dievakuasi secara lebih maksimal.
"Jangan sampai ada selisih data, untuk itu validitas dan akurasi data harus benar-benar jadi prinsip kerja," tegas Asyari.
Editor : Redaksi