Surabaya,JatimUpdate.id – Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengimbau, persoalan yang banyak melibatkan massa, seperti eksekusi lahan hendaknya ditangguhkan terlebih dulu.
Sebab, hal ini untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas Kota Pahlawan menjelang tahun politik. Thony menegaskan, pihaknya tidak bermaksud melakukan intervensi independensi yudikatif (PN) yang kerap mengeluarkan perintah eksekusi meski dengan kekuatan hukum tetap (inkrah).
Baca juga: Jawa Timur Deklarasikan Gerakan Bersih Narkoba, Mendes PDT Ajak Awasi Desa Dari Peredaran Narkoba
“Namun, alangkah indahnya jika persolaan eksekusi lahan ditangguhkan sampai masa pemilu 2024 kelar,” ujar Fathoni, Sabtu (12/8).
Ia menjelaskan, situasi menjelang tahun politik lagi menghangat. Sehingga ia mengingatkan kembali, semua pihak menjaga stabilitas dan kondusifitas kota Pahlawan.
"Kami tidak bermaksud intervensi independen pengadilan," tegasnya.
Baca juga: Menjahit Teori dan Realitas: Sebuah Refleksi Pendidikan Kewirausahaan
"Tetapi eksekusi tentu berdampak pada disharmonisasi di tengah masyarakat," sergahnya.
Maka Fathoni menekankan, insiden miss komunikasi saat eksekusi lahan di Dukuh Pakis, Kamis (10/08 ) antara Kabagops Polrestabes Surabaya dengan Wawali Armuji, yang berakhir damai tidak terulang kembali.
“Kami sangat menghormati kekuasaan peradilan, artinya independensi peradilan kita hormati." ujarnya.
Baca juga: Zulhas Jadi Keynote Speaker, LHKP PWM Jatim Tegaskan Politik Kebangsaan sebagai Kontrol Demokrasi
"Tapi, kalau kami boleh berharap sebaiknya PN menangguhkan dulu upaya putusan-putusan eksekusi di tahun politik ini,” demikian Arief Fathoni.
Berdasarkan catatan Fraksi Golkar Surabaya, dalam dua bulan terakhir banyak eksekusi lahan di Surabaya, mulai dari Sutorejo, Kertajaya, dan Dukuh Pakis. (roy)
Editor : Ibrahim