Airlangga jadi Cawapres Prabowo? Golkar Surabaya: Itu Tak Tergantung Partai Lain

jatimupdate.id
Arif Fathoni, Foto dok JatimUpdate.id

Surabaya,JatimUpdate.id - Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni menegaskan, peluang Airlangga Hartarto untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai bakal cawapres tidak tergantung partai lain.

"Dia (Airlangga) tidak tergantung atau tidak terhubung dengan urusan partai-partai lain," kata Fathoni kepada JatimUpdate.id, Selasa (5/9).

Baca juga: Arif Fathoni Masih Bimbang Maju di Pemilukada Surabaya

Kendati begitu, Fathoni menyebut andai duet Prabowo - Airlangga terwujud, ia meyakini dapat menjawab kebutuhan zaman, dilihat dari perspektif geopolitik global dan sebagainya.

Menurut eks aktivis LMND ini, Prabowo  memiliki strong leadership karena basic nya militer, yang kepemimpinan nya sudah teruji. Sedangkan Airlangga seorang teknokratik murni.

"Alhamdulillah rakyat Indonesia sudah melihat, merasakan tangan dingin Airlangga ketika jadi Menko Perekonomian, membuat Indonesia tidak menjadi negara gagal seperti negara maju yang lain setelah dihantam pandemi Covid-19." urainya.

Baca juga: Muncul Nama Bayu, Nasib Golkar di Pilkada Surabaya Seperti Digantung, Cuma Manasi Mesin Politik 

"Artinya ini kebutuhan zaman yang membutuhkan sosok duet kepemimpinan Prabowo - Airlangga." tambah Fathoni.

Ia menjelaskan, Golkar Surabaya sejak awal hanya memposisikan sebagai pasukan Infanteri. Apapun perintah DPP Partai Golkar akan dilaksanakan.

"Urusan elit itu biar dilakukan oleh elit-elit politik di Jakarta, urusan rakyat biar menjadi tanggung jawab kami, mengabarkan tentang capres dan cawapres yang diputuskan koalisi Partai Golkar bersama partai yang lain." terang alumni Universitas Bhayangkara itu.

Baca juga: Musrenbangnas 2024: BAPPENAS Pastikan Sinkronisasi Pembangunan dengan Program Presiden Terpilih

Memang Fathoni mengakui, Golkar Surabaya berharap Airlangga Hartarto menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto, akan tetapi ia sadar konfigurasi politik cepat berubah.

"Kami tidak ingin terjebak diantara dinamika konfigurasi politik itu, biar urusan elit diurus di Jakarta, urusan wong alit biar diurus di kabupaten/kota," demikian Arif Fathoni. (roy)

Editor : Ibrahim

Politik Dan Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru