Surabaya, JatimUpdate.id - Rapat Paripurna DPRD Surabaya, pada Senin (12/) di ruang utama lantai III DPRD Surabaya, Fraksi Gerindra Surabaya menyampaikan pandangan akhir terkait Perubahan APBD Surabaya 2024.
Jurubicara Fraksi Gerindra Surabaya berharap, perangkat daerah kota Surabaya
dapat memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target
yang sudah ditetapkan.
Baca juga: KBS Resmi Jadi Perumda, Manajemen Kebun Binatang Surabaya Siap Benahi Legalitas
Pun penggunaan anggaran tepat guna, sasaran, dan penyerapan tidak sekedar menghabiskan anggaran namun realisasinya harus memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat kota Surabaya.
“Fraksi kami mengharapkan agar Perangkat Daerah kota Surabaya
dapat memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target
yang sudah ditetapkan serta penggunaan anggaran yang tepat
guna, tepat sasaran, dan penyerapan tidak sekedar menghabiskan
anggaran namun realisasinya harus memiliki dampak positif bagi
kesejahteraan masyarakat kota Surabaya.” kata Ajeng.
Terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD) Fraksi Gerindra menyarankan, Walikota Surabaya Eri Cahyadi dapat memantau
dan melakukan evaluasi rutin secara rutin serta dapat
menilai capaian yang dihasilkan masing-masing OPD.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta, APBD harus dibelanjakan terhadap produk-
produk UMKM secara optimal, baik berupa barang maupun jasa,
dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Baca juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
“Upaya ini juga dalam rangka memulihkan dan
meningkatkan kegiatan UMKM, memperluas lapangan kerja,
meningkatkan pendapatan warga, serta mengurangi angka
kemiskinan di Kota Surabaya.” beber Ajeng.
Fraksi Gerindra juga meminta data Keluarga Miskin dan Pra miskin, selalu terupdate dan transparan dengan diberikan penanda disetiap penerima agar mempermudah pendampingan menjadi keluarga sejahtera.
Sedangkan terkait pembangunan RSUD Surabaya Timur yang akan
rampung, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah melalui dinas
kesehatan perlu mengoptimalkan dalam melayani program Universal Health
Coverege (UHC).
Baca juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
Hal ini kata Ajeng, sebagai wujud komitmen pemerintah kota dalam
memastikan setiap warganya mendapatkan akses pelayanan
kesehatan yang adil.
“Komprehensif dan bermutu tanpa adanya hambatan,” demikian Ajeng Wira Wati
Editor : Miftahul Rachman