Jakarta, JatimUPdate.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya kasus penyelewengan BBM bersubsidi di Mojokerto, Jawa Timur. Meski sempat ditindak aparat, praktik curang ini kembali terjadi, bahkan diduga melibatkan pelaku yang sama.
“Sejujurnya, kami prihatin atas berulangnya kasus penyelewengan BBM bersubsidi di dapil kami. Subsidi ini jadi tidak tepat sasaran, dan masyarakat kecil kehilangan haknya,” kata Meitri dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BPH Migas, Senin (18/11/2024) kemarin.
Baca juga: Musda VI PKS Surabaya Tekankan Kolaborasi Bangun Kota Pahlawan
Meitri menyoroti lemahnya pengawasan oleh BPH Migas sebagai salah satu penyebab utama. Menurutnya, layanan aduan yang disediakan oleh lembaga tersebut belum efektif menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Tadi disebutkan, bahwa BPH Migas memiliki layanan Call Center. Namun sangat disayangkan, layanan itu tidak berjalan baik. Setiap laporan dari konstituen kami tidak pernah ada tindak lanjut,” ungkap politisi dari Fraksi PKS ini.
Ia menegaskan, BBM bersubsidi adalah hak masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan. Penyelewengan subsidi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengkhianati semangat keadilan sosial yang diusung program tersebut.
Baca juga: M Frimainto Utomo Nahkodai DPD PKS Surabaya Periode 2025-2030
“Lewat fungsi pengawasan yang diamanatkan undang-undang, BPH Migas bertanggung jawab memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran,” ujarnya.
Meitri mendesak BPH Migas meningkatkan responsivitas layanan aduan masyarakat. Ia juga meminta mekanisme pengawasan distribusi subsidi diperkuat agar kebocoran bisa diminimalkan.
Salah satu usulannya adalah optimalisasi teknologi digital untuk pemantauan distribusi BBM bersubsidi. Meitri menyebut pengembangan teknologi seperti Artificial Intelligence dapat membantu menganalisis pola konsumsi yang mencurigakan.
Baca juga: Pelatihan Wirausaha Kreatif, Sampah Disulap Jadi Sumber Ekonomi
“Dengan anggaran Rp 31,6 miliar di TA 2024 dan prediksi peningkatan di 2025, BPH Migas harus mengembangkan dashboard berbasis AI yang mampu memantau distribusi dan pola konsumsi BBM secara real-time,” paparnya.
Ia menambahkan, kerja sama dengan aparat penegak hukum juga diperlukan untuk menindak tegas pelaku penyelewengan. “Kita harus mencegah kebocoran subsidi BBM demi keadilan masyarakat kecil,” pungkas Meitri (*).
Editor : Redaksi