Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Dari Kemendagri

oleh : -
Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Dari Kemendagri
Dirjen Polpum Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si mewakili Mendagri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dari Kementerian Dalam Negeri RI Kepada Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis

SURABAYA (Jatimupdate.id) -Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat penghargaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Dirjen Polpum Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si mewakili Mendagri Tito Karnavian kepada Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (28/7).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan kontribusi Gubernur Khofifah dalam penegakan Ideologi Pancasila di seluruh wilayah Bumi Majapahit.

Apalagi, Jatim juga tercatat sebagai provinsi juara pertama yang membentuk GNRM di Indonesia. Mulai dari tingkat Provinsi hingga masing-masing Kab/Kota.

"Revolusi mental menjadi gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja dan cara hidup bangsa Indonesia, yang mengacu pada tiga nilai strategis. Mulai dari integritas, hingga nilai kewarganegaraan yang berpatok pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika," tegas Khofifah.

Tidak hanya itu, sebagai wujud nyata komitmen Pemprov Jatim dalam penegakan Ideologi Pancasila, dalam kesempatan ini dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Jatim dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Khofifah dengan Kepala BPIP RI Prof. Yudian Wahyudi, yang juga diikuti oleh 38 Kab/Kota di Jatim.

Selain Nota Kesepakatan juga dilakukan pembacaan Deklarasi Jejaring Panca Mandala (JPM) di seluruh 38 Kab/Kota di Jawa Timur. Dimana, JPM diharapkan dapat mendukung upaya Pembinaan Ideologi Pancasila, dan mendukung kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Jejaring Panca Mandala ini bisa kita sebut sebagai wujud format Pentahelix. Ada government, media, private sector, perguruan tinggi dan masyarakat," ungkap Gubernur Khofifah.

Pemprov Jatim dalam penegakan Ideologi Pancasila, dalam kesempatan ini dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Jatim dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI.Pemprov Jatim dalam penegakan Ideologi Pancasila, dalam kesempatan ini dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Jatim dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI.

Khofifah menjelaskan, JPM memiliki format yang berbeda karena mengusung Bhineka Tunggal Ika di dalamnya. Bukan sembarang jejaring, tetapi ada Pancasila sebagai Dasar Negara yang mendasari pembangunan  bangsa. Maka implementasinya dengan membangun sinergitas dan kolaborasi dengan lingkungan  sekitarnya.

Lebih lanjut, kepada para JPM di daerah, Gubernur Khofifah berpesan agar lebih banyak melakukan penguatan ideologi lewat berbagai program sosialiasi, pemahaman dan implementasi dalam keseharian sedini mungkin. Sehingga, pendekatannya harus lebih Fundamental. Bisa dimulai dari level anak-anak lewat guru di sekolah.

"Tidak cukup dari usia SMP, bisa kita mulai dari level anak PAUD. Mungkin Bupati dan Walikota yang hadir siang ini bisa memulai pemetaan untuk kemudian intervensi langsung  karena wewenangnya ada di Kab/Kota," lanjutnya.

Gubernur Khofifah mengingatkan bahwa tujuan utamanya adalah menanamkan keyakinan bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk itu, kehadiran JPM disebutnya sebagai charger atau pengisi daya akan semangat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita harus memahami bahwa Republik Indonesia ini 'terbagi atas' bukan 'terdiri atas'. Divided by bukan Consist of ," tegas Khofifah. Itu artinya basis filosofi kenegaraan kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu, lanjut Khofifah, pihaknya juga sangat mendukung gerakan memberikan 10 juta bendera Merah Putih yang digagas oleh dirjen Polpum dan  BPIP. Bahkan, ia juga mengajak serta para bupati/walikota untuk ikut serta membagikan Bendera kepada masyarakatnya. Ini penting, sebagai bagian untuk memperkuat  nasionalisme.

"Ini merupakan bagian ikhtiar kita bersama karena menjaga semangat nasionalisme tidak cukup dengan teriak merdeka, salam pancasila, atau NKRI harga mati. Tapi harus sungguh kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari," tegasnya.

"Dari Bumi Majapahit ini harus bisa menjadi referensi bersama bagaimana Mahapatih Gajahmada membangun komitmen menjadikan pulau-pulau ini menjadi satu kesatuan sebagai cikal bakal terciptanya Nusantara'", pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi menyatakan rasa takjubnya atas komitmen yang ditunjukkan Jawa Timur untuk terus menjaga Pancasila di Bumi Majapahit.

"Sungguh ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi kami yang bisa menjalin kerja sama dengan masyarakat Jawa Timur yang sekitar empat puluh juta jumlahnya,"

Dirinya berharap seluruh JPM yang telah dibentuk di Jawa Timur bisa terus berseiring dengan program yang dijalankan Pemprov Jatim. JPM diharap menjadi wadah berkumpul terkait pembinaan ideologi pancasila yang lebih terorganisir.

"Sebelumnya tidak tampak karena bekerja sendiri-sendiri. Namun setelah berjejaring menjadi pengalaman yang nyata dalam pemecahan masalah tersebut," tutur Yudian Wahyudi.

"Terlebih ini nantinya akan menjadi wadah yang mempertemukan semua pemangku," pungkasnya. (yah)