Tak Semua KTP Surabaya Bisa Nikmati Berobat Gratis, PSI Soroti Syarat BPJS
Surabaya,JatimUPdate.id - Program Jaminan Kesehatan Gratis bagi warga ber-KTP Surabaya kembali menuai sorotan. Meski diklaim bisa diakses oleh seluruh warga, nyatanya masih ada yang terkendala saat berobat di fasilitas kesehatan milik Pemkot, seperti di RSUD Bhakti Dharma Husada.
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya, William Wirakusuma, menilai aturan dari Dinas Kesehatan justru membatasi akses masyarakat tertentu, khususnya pekerja penerima upah.
Baca Juga: KBS Resmi Jadi Perumda, Manajemen Kebun Binatang Surabaya Siap Benahi Legalitas
"Program ini unggulan Mas Wali dan sangat dinanti masyarakat, terutama keluarga muda dan pekerja kelas menengah. Tapi ternyata ada syarat dan ketentuan yang bikin mereka tak bisa menikmati layanan ini," kata William, Selasa (25/3).
Menurutnya, pekerja penerima upah wajib membayar iuran BPJS Kesehatan sendiri. Akibatnya, mereka tak bisa memanfaatkan program berobat gratis hanya dengan KTP Surabaya.
"Kalau semua yang bekerja otomatis kehilangan fasilitas ini, tentu mengecewakan. Apalagi yang berpenghasilan kecil atau bekerja di usaha rintisan," imbuhnya.
William menekankan, janji Walikota Surabaya soal layanan kesehatan gratis untuk seluruh warga harus dipenuhi tanpa pengecualian.
Ia menduga, program ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh jajaran Dinas Kesehatan.
Baca Juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
"Kalau memang Kadinkes tidak bisa menerjemahkan visi Mas Wali, ya harus dievaluasi. Jangan sampai program yang sudah dicanangkan malah bikin rakyat kecewa," tegasnya.
Ia juga meminta Pemkot lebih transparan dalam mensosialisasikan aturan ini ke masyarakat. Menurutnya, banyak warga yang baru tahu soal pembatasan ini saat sudah berada di fasilitas kesehatan.
"Jangan sampai warga yakin bisa berobat gratis hanya dengan KTP, tapi sampai di Faskes malah ditolak karena status pekerjaannya. Ini mencoreng citra Walikota," ujarnya.
Baca Juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
Di samping itu, William mengajak warga yang mampu untuk membayar iuran BPJS secara mandiri.
Menurutnya, langkah ini bisa membantu meringankan beban layanan kesehatan kelas 3 bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
"Bagi anak muda dan pekerja kelas menengah, coba cek kepesertaan BPJS kalian. Kalau tidak aktif, segera daftarkan secara mandiri agar kesehatan keluarga tetap terjamin," demikian William Wirakusuma. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman