Menakar Dosis Kemunafikan: Ketika Paru-Paru Bangsa Memiliki Kasta

Oleh: Hadipras 

JatimUPdate.id - Sepertinya kita harus mulai sepakat bahwa di negeri ini, urusan kesehatan publik tidak ditentukan oleh laboratorium medis, melainkan oleh keanggunan lobi di meja makan para petinggi. Percakapan mengenai pembatasan kadar nikotin menjadi 1mg adalah bukti paling paripurna tentang bagaimana sebuah kebijakan dirajut: satu tangan memegang kalkulator fiskal target 2027, tangan lainnya mencekik leher industri yang menyetor uangnya.

 Sungguh sebuah akrobat logika yang hanya bisa lahir dari kepala yang terlalu lama menghirup udara ber-AC.
Namun, mari kita beralih ke panggung yang lebih megah, di mana lakon teatrikal ini dimainkan dengan sangat heroik.

Bayangkan sebuah aula besar. Lampu sorot menyala terang ke tengah panggung. Di sana, para birokrat dengan batik sutra terbaiknya berdiri tegak, menunjuk grafik penyakit paru-paru dengan wajah penuh keprihatinan yang terukur. Musuh bersama telah ditetapkan: Nikotin. 

Dia adalah penjahat yang sempurna. Dia hitam, dia berbau, dan yang paling penting—dia tidak punya teman di lingkaran dalam kekuasaan. Membenci nikotin adalah cara paling murah untuk terlihat suci di depan kamera tanpa harus kehilangan tiket bermain golf di akhir pekan.

Namun, mari kita matikan lampu sorot itu sebentar, lalu nyalakan lampu senter ke arah gang-gang gelap di belakang panggung.

Di sana, sebuah truk tua bermesin diesel keluaran tahun sembilan puluhan melintas lambat, batuk-batuk, dan menyemburkan asap hitam pekat langsung ke wajah anak-anak sekolah di pinggir jalan. Truk itu lolos tanpa uji emisi, mengangkut semen atau tiang pancang untuk proyek infrastruktur milik konsorsium raksasa. 

Di sudut lain, zat pengawet tekstil menyelinap jenaka ke dalam saus bakso gerobakan, sementara residu pestisida mengendap tenang di lembar-lembar sayuran pasar induk.
Anehnya, tak ada satu pun menteri yang menggebrak meja demi membatasi partikel debu menjadi 10 mikrogram/ meter kubik udara dalam waktu tiga bulan. 

Mengapa? Karena mengetuk palu untuk membatasi emisi Euro 4 atau kadar gula dalam minuman kemasan membutuhkan keberanian yang melampaui batas nyali mereka.
Cukup satu desahan halus dari asosiasi industri otomotif atau bisikan lirih dari taipan gula tentang "daya saing global" dan "potensi PHK massal," maka draf regulasi yang konon demi keselamatan bangsa itu langsung meluncur mulus ke dalam keranjang sampah sejarah. Hilang, senyap, tanpa ada koordinasi tingkat menteri yang dramatis.

Industri tembakau, meski bertubuh raksasa, sebenarnya adalah "anak tiri" yang malang. Mereka mandiri sejak lahir, mengakar dari keringat petani Madura hingga Temanggung, namun tak pernah punya kursi di meja bundar istana. Maka ketika negara butuh pahlawan fiktif untuk menutupi ketidakmampuannya mengurus polusi udara Jakarta yang kronis, industri inilah yang diseret ke tiang gantungan regulasi.

Mari kita jujur pada angka:
- Nikotin: Dikejar hingga batas ekstrem, peduli setan jika target fiskal jebol, petani gulung tikar, dan pasar justru dibanjiri rokok ilegal dari jalur gelap.
- Polusi Udara & Zat Kimia Makanan: Dilindungi dengan tameng "stabilitas ekonomi." Membunuh lebih banyak orang secara perlahan? Ah, itu urusan takdir, bukan urusan menteri.

Ini bukan lagi tentang kesehatan masyarakat. Ini adalah politik bisnis yang selektif. Sangat elok melihat bagaimana para elit di Jakarta—yang paru-parunya disaring oleh *air purifier* seharga belasan juta rupiah, yang tubuhnya dirawat dengan asupan organik dari supermarket premium—begitu fasih menghakimi sebatang kretek yang menjadi satu-satunya hiburan bagi buruh pelabuhan atau nelayan setelah belasan jam dihantam ombak.

Mereka tidak akan pernah merasakan getirnya tanah tembakau yang membusuk karena tak laku dibeli pabrik. Mereka hanya melihat angka, menyusunnya dalam draf tebal, lalu membubuhkan tanda tangan mewah di atasnya dengan judul mentereng: "Reformasi Kebijakan Kesehatan."
Pada akhirnya, kita dipaksa menelan kesimpulan yang getir. Nikotin bukanlah zat paling mematikan di republik ini. Ia hanya musuh yang paling mudah dipukuli tanpa takut ada serangan balik dari pengadilan internasional atau gugatan para pemilik modal kakap. 

Memukul tembakau adalah tindakan yang sangat populis, terlihat heroik, dan dipuji oleh para lembaga donor asing.
Sementara itu, monster-monster yang lebih besar—yang memiliki cerobong asap raksasa dan jaringan distribusi logistik yang menggurita—tetap melenggang kangkung, memproduksi racun harian yang kita hirup bersamaan dengan debu jalanan.

Negara telah memilih musuhnya dengan sangat cerdas. Sebuah pilihan yang memastikan bahwa para pemilik modal tetap bisa tidur nyenyak, para birokrat tetap terlihat bekerja, dan rakyat... yah, rakyat jelata dipersilakan melanjutkan hidup dengan paru-paru yang kian sesak, entah oleh asap kretek, atau oleh pekatnya kemunafikan yang diproduksi dari atas sana.

Kita hanya tinggal memilih: ingin tersenyum melihat topeng kesehatannya, atau tertawa getir menatap wajah bisnis di baliknya. (*)

Editor : Redaksi