Paradoks Kekuasaan
Oleh: Hadi Prasetyo
Baca Juga: Seni Berkhianat
Pemerhati Masalah Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan Budaya, Tinggal di Jawa Timur
Surabaya, JatimUPdate.id : Tulisan ini terinspirasi dari obrolan warung kopi, kelompok kecil 7 orang, ada intelektual, ada seniman, pengusaha, pekerja sosial, yang semuanya dari kalangan masyarakat biasa, non-partisan politik, dan suka berkontemplasi.
Awalnya ngobrol tentang "apa yang dicari manusia dalam dunia fana ini? Obrolan tidak menyentuh ranah agama atau keyakinan spiritual, sekedar obrolan hati yang ingin tahu dari kalangan masyarakat bawah.
Lalu obrolan berkembang agak nyleneh, ada yang memicu obrolan dengan bertanya: “Dalam kehidupan ini, apa lagi ya yang dicari orang-orang besar seperti pak Prabowo dan pak Jokowi, yang sudah dipuncak kekuasaan dan punya martabat yang tinggi?”.
Pertanyaan naif ini membuat semua tertawa sebentar, tetapi tiba-tiba terhenti, ketika mas yang senior berlatar belakang intelektual menyampaikan: “Ini pertanyaan sederhana tapi mengandung filsafat dan rujukan psikologis yang dalam.
Ini bisa jadi bahan kontemplasi serius kita!”. Lalu obrolanpun berubah serius tapi santai, namanya juga cuman ngobrol ala warung kopi.
Ada dua poin yang menjadi bahan obrolan:
Tentang pak Prabowo. Beliau itu orang baik, sudah cukup berlebih materinya, dan punya derajat pangkat tinggi. Kalau beliau masih mau jadi Presiden dapat dimengerti, karena belum pernah mencapai puncak kekuasaan, dan mungkin patriotismenya sebagai militer menyala-nyala untuk membangun negeri yang makmur dan sejahtera.
Tapi kasian saat ini beliau terjepit dengan berbagai dilema antara 'mikul duwur mendem jero' warisan rezim lama yang dewasa ini mencuatkan berbagai dugaan skandal korupsi besar, dan mengecewakan masyarakat.
NKRI, persatuan dan kesatuan, dan keadilan sosial menjadi obsesi beliau, tapi harus melakukan perbaikan dan pembenahan yang bisa ‘makan korban’ banyak. Layaknya makan buah simalakama.
Tentang pak Jokowi, beliau juga orang baik. Dari orang biasa, jadi Walikota Solo, lalu didorong oleh elit politik kekuasaan saat itu, sampai jadi Presiden dua periode. Sayangnya diakhir jabatan, dimata publik beliau menjadi berbeda sama sekali, karena kekuasaan yang beliau lakukan mengkooptasi banyak institusi negara strategis, bahkan kemudian nampak jelas nepotismenya.
Bahkan ketika mendorong anaknya mas Gibran jadi Wapres, stigma politik dinasti berkembang luas. Apalagi saat ini banyak terungkap skandal tambang, sawit, migas dll yang tentu melibatkan pusat kekuasaan, yang walaupun sebagian masih dugaan, dan sebagian sudah diproses hukum, tetap saja banyak masyarakat 'kecewa" karena berubah jauh dari ekspektasi awal.
Yang lebih mencemaskan lagi menimbulkan polarisasi kekuatan politik, sampai isu usulan impeachment Wapres yang tidak main-main.
Tetapi beliau masih giat saja melawan, yang sebagian pengamat menduga beliau juga menebar ancaman. Lha sudah enak-enak pensiun diluar kekuasaan, kok masih juga bersemangat terlibat dalam arena persaingan kekuasaan?.
Maka kembali ke tema obrolan warung kopi: “Apa sich yang sesungguhnya dicari manusia dalam dunia fana ini?”. Inspirasi obrolan warung kopi ini tidak membahas persaingan politik kekuasaan (karena berbicara yang konon atau katanya, itu gosip), tetapi ini hanya sebatas obrolan mencari jawaban tentang 'mengapa?'.
Seperti kata mas senior berlatar belakang intelektual, publik sulit memahami sekalipun gambar umumnya, kecuali diulas dari sisi filsafat dan psikologi dibaliknya, walau mungkin cuma nyrempet-nyrempet teorinya. Maklum kita bukan ahli filsafat juga bukan pakar psikologi.
Tetapi memang pertanyaan naif "kenapa sich manusia sudah hidup enak dan bermartabat, kok justru cari susah"?.
Kalau dicari kaitan konsepnya secara literasi, mungkin bisa dimulai dari pemikiran Nietzsche: "Will to Power".
Menurut dia, hasrat berkuasa adalah dorongan primer manusia. Dalam konteks ini, baik pak Prabowo (yang patriotik-militer) maupun pak Jokowi (yang terbang melambung melalui transformasi kelas sosial) mencerminkan manifestasi hasrat ini. Kekuasaan bukan sekedar alat, tapi tujuan eksistensial.
Beberapa catatan yang berbau filsafat mengkin bisa menjadi acuan perenungannya. Menurut Machiavelli dalam buku "Il Principe" (Sang Penguasa), mengajarkan bahwa kekuasaan adalah tujuan itu sendiri. Untuk mempertahankannya, penguasa boleh menggunakan segala cara (ends justify the means). Ini memang lebih berbau politik praktis.
Dalam kasus pak Jokowi mendorong anaknya menjadi Wapres, bisa dilihat sebagai strategi Machiavellian dengan memperpanjang pengaruh keluarga meski berisiko merusak reputasi.
Lebih lanjut menurut pemikiran Plato tentang bahaya ambisi seperti dituangkan dalam "Republic", Plato memperingatkan bahwa pemimpin yang terobsesi kekuasaan akan merusak negara.
Mungkin pak Jokowi yang awalnya 'outsider' kini terjebak dalam 'paradoks kekuasaan', beliau ingin dikenang sebagai reformis, tapi dengan beban berat karena telah terperangkap praktik dan jebakan oligarki yang begitu terang-terangan (merujuk polemik dan berita di media, kalau benar).
Dari sudut psikologi kekuasaan, bisa dikaitkan dengan konsep "Loss Aversion" (Kahneman & Tversky), dimana manusia lebih takut kehilangan daripada menginginkan keuntungan.
Dari sudut pandang ini, mungkin bagi pak Jokowi, mundur berarti kehilangan segalanya: pengaruh, proteksi keluarga, bahkan kebebasan dari ancaman penyelidikan korupsi seperti diberitakan di media-media.
Maka mempertahankan kekuasaan adalah mekanisme pertahanan psikologis.
Dari sudut pandang konsep 'Cognitive Dissonance' (Festinger), ketika publik menuduh pak Jokowi membangun nepotisme, beliau mungkin secara psikologis menghadapinya dengan disonansi: "Saya presiden rakyat" vs "Saya berhak promosikan keluarga".
Dari pemahaman publik yang polos, alih-alih beliau mengakui kelemahan, seakan beliau makin menguatkan narasi post-truth (misal: "Gibran dipilih rakyat kok!"). Secara psikologis ini otomatis muncul, karena bisa untuk mengurangi tekanan mental.
Dalam psikologi juga dikenal Hubris Syndrome (Lord Owen) yang penelitiannya menunjukkan bahwa kekuasaan jangka panjang bisa memicu 'hubris' (kecongkakan patologis).
Baca Juga: Titi Kala Mangsa
Gejalanya, menurut Owen, mengaburkan kepentingan negara dan pribadi; percaya diri berlebihan ("opini publik salah, saya benar"); dan bertindak impulsif (dalam konteks ini misal memaksakan mas Gibran meski kontroversial).
Kalau yang dihadapi pak Jokowi adalah krisis legitimasi (tepatnya proses delegitimasi), yang mungkin tidak bisa bertahan terus-terusan dibalik kaidah legalitas, karena suara publik sebagai voters tidak peduli legalitas, tapi legitimasi, lalu bagaimana bisa memahami pergumulan psikologis pak Jokowi?
Ada 3 faktor yang bisa dirujuk melalui konsep-teori psikologis, dimana faktor ini akan disandingkan dengan manifestasinya (perwujudannya) dan juga dampak piskologis yang bisa muncul.
Faktor psikologis Sunk Cost Fallacy, manifestasinya berupa persepsi sudah investasi 10 tahun membangun dinasti politik, dan dampak psikologisnya akan sampai pada sikap: "harus dilanjutkan meski risikonya tinggi".
Selanjutnya faktor Trap of Legacy, manifestasinya berupa obsesi untuk bisa dikenang sebagai presiden transformatif, dan dampak psikologisnya menolak fakta bahwa tindakannya bisa merusak warisan (legacy) yang baik.
Faktor Paradox of Exit, manifestasinya bisa berupa pergumulan batin dan pikiran bahwa mundur hanya melemahkan posisi tawar keluarga, apapun harus bertahan terhadap krisis legitimasi.
Dan dampak psikologis yang terjadi bisa berupa kelumpuhan keputusan (decision paralysis).
Sementara itu pergumulan psikologis yang dihadapi pak Prabowo adalah antara panggilan patriotisme atau ambisi.
Menurut Teori Adlerian (Striving for Superiority) pak Prabowo, meski sudah kaya raya, terus berjuang merebut kursi presiden karena mungkin sebagai kompensasi psikologis kegagalan pilpres 2014 dan 2019 yang bisa menciptakan inferiority complex yang harus ditebus.
Menyinggung sedikit psikologi militer, latar belakang TNI membentuk mentalitas "mission must be completed". Visi "membawa negeri maju" adalah "noble cause" bagi pak Prabowo untuk membenarkan segala upaya seriusnya.
Bagi masyarakat awam, melihat situasi terkini umumnya yang mempunyai pendapat, “sudahlah….” kita percayakan negeri ini kepada pak Presiden Prabowo, dan seyogyanya pak Jokowi tidak lagi 'cawe-cawe' supaya rakyat tidak terpolarisasi dan menjadi konflik atau chaos. Pak Prabowo bisa sukses memimpin negeri, dan rakyat damai-damai saja.
Tapi pendapat masyarakat awam, jelas jauh dari mengetahui apa yang sedang jadi pergumulan batin dalam hati pak Jokowi.
Entah ada pertimbangan lain yang menentukan, tetapi secara psikologis untuk memahami mengapa pak Jokowi maju terus pantang mundur dalam adu kekuatan dan kekuasaan, mungkin bisa dijelaskan dengan konsep jerat 'cage of power" nya Hannah Arendt.
Dalam bukunya "The Origins of Totalitarianism" ia menulis: kekuasaan bukan dimiliki, tapi dipertahankan melalui jaringan. Mundur berarti memutus jaringan proteksi yang melindungi diri dan keluarga dari konsekuensi hukum.
Lebih lanjut menurut Teori "Banality of Evil" (Arendt), skandal korupsi di sekeliling pak Jokowi mungkin bukan langsung perintah pak Jokowi, tapi 'diamnya terhadap berbagai penyimpangan' secara teoritik mencerminkan banalitas kejahatan yaitu normalisasi pelanggaran demi stabilitas kekuasaan.
Baca Juga: Seruan Ditengah Banjir Kebohongan
Dan sebagai orang Jawa, mungkin pak Jokowi mengalami pergumulan psikologis dengan filosofi Jawa 'sepi ing pamrih rame ing gawe' yang menjadi acuan utama para tokoh kelahiran Jawa. Ini soal tradisi luhur Jawa, yang menjadi beban berat beliau.
Dalam situasi dewasa ini dimana pak Jokowi sudah diluar ring kekuasaan, kemungkinan akan menghadapi 'jalan buntu politik'. Kalau jalan buntu akhirnya menjadi keputusasaan politik, maka merujuk Double Bind Theory (Bateson), persepsi situasi "mundur mati, maju mati" adalah 'jebakan psikologis' yang berat.
Jika mundur keluarga rentan diserang politik/hukum, jika bertahan krisis legitimasi-delegitimasi memperparah beban sejarah. Pilihannya mungin mempertahankan status quo sambil berharap keajaiban (misal: mas Gibran menang pilpres 2029).
Yang disayangkan, jika secara psikologis ada Efek Boiling Frog, dimana pak Jokowi mungkin tidak menyadari kedalaman krisis, karena delegitimasi terjadi bertahap. Seperti konsep katak dalam air panas, ia baru tersadar saat situasi sudah masuk fase kritis stadium lanjut.
Kalau kemudian dua kubu polarisasi kekuasaan ini saling tarik, dimana pak Prabowo tetap harus mikul dhuwur mendem jero sambil melakukan perbaikan tegas yang mungkin ‘memakan korban’, sedang pak Jokowi tetap agresif untuk bisa bertahan di arena kekuasaan yang menguatkan sinyalemen ‘matahari kembar’ dan ‘mengamankan’ diri dari ancaman hukum atau lainnya yang lahir dari delegitimasi publik, maka sesungguhnya jalan kompromi adalah pilihan terbaik.
Kompromi dalam politik kekuasaan terutama didorong oleh kalkulasi rasional aktor untuk mencapai keuntungan maksimal/minimalisasi kerugian (Rational Choice, Game Theory), kendala institusional yang memaksa kerjasama (Neo-Institutionalism), dan kebutuhan untuk mengelola konflik demi stabilitas sistem jangka panjang (Functionalist Theory). Kompromi muncul ketika biaya konflik terlalu tinggi atau manfaat kerjasama lebih menjanjikan dibanding perjuangan tanpa konsesi.
Tetapi kompromi politik antar elit kekuasaan, masih harus diuji dengan dinamika politik masyarakat seluruhnya. Ekosistem hukum dan politik bisa saja berubah, merujuk Niklas Luhmann tentang teori ‘autopoiesis’ dimana ia melihat masyarakat sebagai sistem sosial yang kompleks dan selalu beradaptasi. Kesadaran masyarakat yang meningkat (kesadaran hukum kritis, tuntutan etika, tekanan internasional, peran media/sipil) dapat menjadi faktor pendorong perubahan.
Meskipun lambat dan bertahap, tekanan sosial yang kuat dapat memaksa sistem hukum dan politik untuk mereformasi diri, memulihkan koherensi antara legalitas dan legitimasi, atau bahkan bisa memunculkan rezim baru.
Dinamika politik masyarakat ‘grass root’ sulit ditebak. Entah apa kompromi antar elit kekuasaan bisa berlanjut atau tidak.
Sampai disitu obrolan warung kopi. Dan mengakhiri obrolan, ada bekal untuk direnungkan melalui kontemplasi.
Dalam konteks Indonesia yang sarat budaya patrimonial, kekuasaan sering dilihat sebagai aset keluarga. Penguasa mudah terjebak dalam logika "lebih baik dihujat tapi berkuasa, daripada terhormat tapi tak punya pengaruh". Ini adalah tragedi sekaligus cermin kegagalan transformasi sistem politik pasca-Reformasi 1998.
Peserta obrolan warung kopi yang hidupnya menengah sampai pas-pasan, sepakat dengan closing statement: 'kita besyukur masih bisa survive hidup diantara kurang atau lebih sedikit, tapi hati kita relatif ayem'.
Tapi memang hati jadi tidak ayem, geram ketika melihat kemiskinan, kelaparan dan pengangguran serta ketidakadilan yang masih banyak. Tidak tersentuh oleh janji perubahan. Sementara orang-orang besar, penguasa selalu asyik sendiri dengan perebutan kekuasaan, bahkan ala Machiavelli.
Lao Tzu mengingatkan "Jika anda mencari kekayaan, tidak ada yang cukup. Jika anda mencari kebijaksanaan, sedikit pun sudah cukup."
Dan Seneca menimpali: "Bukan orang yang memiliki sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih, yang miskin. Apa gunanya memiliki banyak jika anda terus mengkhawatirkannya?".
Semoga kehidupan makin damai di hati. (roy/yh).
Editor : Yuris. T. Hidayat
