Kredibilitas KADIN Terancam, Anindya Bakrie Didorong Ambil Sikap
Jakarta, JatimUPdate.id - Dunia usaha Indonesia tengah diguncang kasus serius setelah Ketua KADIN Kalimantan Timur, Dayang Donna Walfiaries Tania, resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pertambangan oleh KPK bersama rekannya, Rudy Ong Chandra. Kasus ini bukan sekadar urusan hukum pribadi, melainkan menyentuh langsung kredibilitas Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai representasi pelaku usaha nasional.
Bagi dunia bisnis, reputasi adalah modal utama. Kehadiran pimpinan organisasi yang berhadapan dengan kasus korupsi menimbulkan pertanyaan besar: masihkah KADIN dipercaya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat?
Baca Juga: Kadin Jatim Ajak Pengusaha Thailand Investasi Sektor Pengolahan Produk Tembaga dan Hortikultura
Di tengah upaya menarik investasi dan meningkatkan kepercayaan pasar, kasus ini justru berpotensi mencoreng wajah dunia usaha Indonesia.
Iwan Sutiawan, S.H., CLMC, pengamat hukum pertambangan, menilai masalah ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pengelolaan izin tambang di Indonesia. Ia menjelaskan, sebelum hadirnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, kewenangan pemberian izin tambang berada di tangan pemerintah daerah, yang kerap membuka ruang penyalahgunaan kewenangan hingga menimbulkan konflik sosial.
“Pembaruan regulasi tidak akan berarti tanpa integritas. Penting memastikan individu di posisi strategis, baik pemerintah maupun organisasi usaha, bebas dari konflik kepentingan dan dugaan pelanggaran hukum,” tegas Iwan di Jakarta, Minggu (24/8).
Ia pun mendesak Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, segera mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Dayang Donna dari jabatannya.
Baca Juga: Kadin Jatim: Indonesia harus Cerdas dan Cepat Ambil Sikap
“Langkah ini penting untuk menjaga kredibilitas KADIN sebagai mitra strategis pemerintah, sekaligus menunjukkan komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah Anindya Bakrie. Keputusan yang akan diambil bukan hanya menyangkut etika, melainkan juga strategi menjaga citra organisasi.
Jika KADIN bersikap tegas, pesan yang dikirim jelas: dunia usaha menolak kompromi dengan praktik koruptif. Sebaliknya, abai bisa membuat kepercayaan publik dan investor runtuh.
Baca Juga: Bamsoet Dorong Pemerintah Segera Bentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi
Kasus ini menjadi ujian besar bagi KADIN, apakah berani tampil sebagai pelopor tata kelola bisnis bersih, atau justru terseret dalam keraguan publik (*).
Editor : Redaksi
