Sebut Minta Persetujuan DPR, Dewan Usulan Masyarakat Malah Tak Direalisasi

oleh : -
Sebut Minta Persetujuan DPR, Dewan Usulan Masyarakat Malah Tak Direalisasi
Muchamad Machmud saat menjelaskan terkait APBD/Foto:Roy

Jatimupdate.id - Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud mengaku heran, usulan masyarakat terhadap pembangunan melalui DPRD cenderung tidak direalisasi oleh pemkot.


"Ini bikin aneh, padahal pemkot sendiri
minta persetujuan DPRD anggarannya. Jadi dalam pembahasan APBD baik PAK (perubahan alokasi keuangan) 2022 -  2023 ini, banyak usulan-usulan dari masyarakat melalui DPRD tidak direalisasi oleh pemkot." beber Machmud kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan, tiap pembahasan anggaran dengan Pemkot pasti ramai, ribut tentang usulan masyarakat. Sedangkan dana tersebut bukan untuk DPRD, tapi khusus masyarakat yang diaspirasikan DPRD

"Kalau Pemkot itu tahu, ini lewat DPRD, tambah enggak disetujui, contohnya dari 2020 - 2021, masuk 2022 dipindah terus dari buku ke buku, dari tahun ke tahun. Seperti usulan pembangunan, bak sampah seragam yang dari masyarakat." Ketus legislator Demokrat tersebut.

Padahal, urai Machmud hal itu sudah memenuhi syarat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekda, tapi sekali lagi, ia menyebut tidak direalisasi

"Ada apa pemkot dengan DPRD ini? Kelihatannya saja baik. Kita sudah ngalah terus-terusan. Sampai mau berakhir itu, kita ini ngalah terus, tapi tidak direalisasi. Saya sampaikan itu, pemkot janji lagi, janji lagi, mau nyairkan." ungkap Machmud

Sedangkan, sesal Machmud usulan sudah tercatat dalam buku APBD. Dengan begitu, lanjutnya, telah memenuhi syarat untuk dicairkan. "Kalau sudah masuk buku APBD, anggaran sudah masuk di sini." tukas Machmud

Maka, tambah Machmud antara pendapatan dan belanja perhitungannya sudah selesai. Sebab bukunya sudah dicetak, tapi tidak dicarikan khusus dari DPRD.

"Saya heran, Walikota dengan DPR nya? Sementara di dalam program pemkot itu, banyak yang bernama gelondongan gelondongan, yang tidak ada alamat, tidak ada ini, sewaktu waktu bisa beli batu, paving,  beli ini, beli sendiri, pakai Satgas mengerjakannya. Dan itu tidak berhenti, yang usulan yang dilaksanakan Pemkot sendiri." keluh Machmud.

"Saya sampaikan ini, tidak untuk DPR-nya, untuk masyarakat yang usul lewat DPR, dan itu dilindungi Mendagri, Perwali juga ada payung hukumnya kuat." tambah mantan wartawan tersebut

Machmud menegaskan, hal ini sudah berkali kali terjadi, bahkan tahunan. Dan menurutnya, ini yang terakhir anggaran tidak pernah dicairkan.

"Tahu-tahu dipindah atau jadi silva, untuk apa jadi sisa anggaran? saya lihat kinerjanya (pemkot) memang Perlu diperbaiki." demikian kata Machmud.