Tekankan E-Purchasing Jadi Prioritas Pengadaan, Pemkab Sidoarjo Perkuat Transparansi

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menegaskan komitmennya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui optimalisasi metode e-purchasing.

Langkah ini dinilai strategis untuk mempercepat pembangunan daerah sekaligus menekan potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Sidoarjo, Subandi, dalam High Level Meeting (HLM) terkait kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pendopo Delta Wibawa, Senin (23/2/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Patria Susantosa, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sidoarjo.

Subandi menekankan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, metode e-purchasing kini menjadi prioritas yang wajib didahulukan sebelum menggunakan metode pengadaan lainnya.

“Strategi pengadaan menjadi krusial. Kita perlu menyamakan persepsi agar strategi yang dipilih efisien, tepat sasaran, dan sesuai regulasi. E-purchasing adalah instrumen utama untuk mempercepat pembangunan dan menumbuhkan ekonomi daerah,” ujar Subandi.

Menurutnya, seluruh pelaku pengadaan, mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga penyedia barang dan jasa, harus bekerja secara sinergis. Ia mengingatkan bahwa kegagalan satu unsur dalam rantai pengadaan akan berdampak langsung pada pelayanan publik.

“Kalau salah satu tidak berjalan optimal, maka dampaknya ke masyarakat. Karena itu, pengadaan bukan sekadar proses administratif, tapi bagian penting dari pelayanan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig, memaparkan capaian pengadaan tahun anggaran 2026.

Hingga saat ini, tercatat 114 paket tender konstruksi dengan nilai Rp 315,5 miliar dan 638 paket pengadaan langsung senilai Rp 138,6 miliar.

Adapun pengadaan melalui e-purchasing telah mencapai 6.848 paket dengan total nilai Rp 665,9 miliar.

Angka tersebut menunjukkan tren pemanfaatan sistem digital yang semakin meningkat di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Meski demikian, Amig memberikan catatan khusus terhadap paket pekerjaan konstruksi yang sebagian besar masih menggunakan metode tender konvensional maupun pengadaan langsung.

“Padahal, sistem E-Katalog versi 6 yang dikembangkan LKPP sudah memfasilitasi produk jasa konstruksi. Ini perlu menjadi perhatian karena e-purchasing sudah menjadi kewajiban sesuai amanat Perpres,” jelasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah kendala lapangan yang sempat terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti pemutusan kontrak dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi evaluasi bersama agar tidak terulang.

Dengan adanya arahan langsung dari Bupati dan dukungan LKPP, Pemkab Sidoarjo berharap tata kelola penganggaran dan pengadaan ke depan semakin tertib, transparan, serta akuntabel.

Optimalisasi e-purchasing juga diharapkan mampu meminimalisasi potensi permasalahan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pemkab Sidoarjo pun menargetkan seluruh OPD dapat mengoptimalkan penggunaan sistem digital dalam proses pengadaan, sehingga pembangunan berjalan lebih cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat.(ih/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat