Keluar dari Gelembung Finansial Global

Oleh: Hadi Prasetyo

Pemerhati Sosial, Politik, Budaya, Ekonomi dan Hukum

Surabaya, JatimUPdate.id - Sebuah tulisan opini dari mantan birokrat yang buah pikirnya banyak diapresiasi oleh publik menyusul tulisannya diakui memiki kedalaman referensi serta selalu menggunakan pendekatan perbandingan antara konsep dan fakta serta dihubungkan dengan sejumlah teori ilmiah yang ada.

Pada tulisan kali ini Mas Hadi Prasetyo mencoba mengulas kondisi makro ekonomi global dan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemegang kebijakan moneter dan fiskal nasional.

Yield Obligasi Internasional

Berita tentang permasalahan krisis pembayaran hutang pemerintah Inggris (dan beberapa negara maju di dunia) seperti diberitakan dalam https://youtu.be/KpVOnaR17Fw?si=672AKpMHxQD6TwkP, antara lain menyoroti yield obligasi internasional yang terus meningkat.

Siapa yang harus membayar suku bunga tinggi kalau bukan dari pajak masyarakat? .

Yield obligasi internasional, seperti yang terjadi pada 'Gilts' Inggris, menyebabkan biaya bunga utang pemerintah meningkat secara signifikan.

Beban bunga tersebut menjadi beban besar bagi anggaran nasional. Pemerintah dapat memilih untuk menaikkan pajak untuk menutupi defisit anggaran, namun hal ini akan mematikan konsumsi dan memperburuk kondisi ekonomi.

Investor yang membeli obligasi ini mengharapkan imbal hasil (yield). Yield yang tinggi berarti pemerintah harus membayar kupon (bunga) yang lebih besar kepada pemegang obligasi.
Inflasi juga membebani rakyat kelas menengah dan keluarga biasa.

Lalu siapa yang bertanggung jawab ketika sistem keuangan runtuh: apakah pemerintah, bank sentral, atau rakyat yang berdiam diri saat peringatan diabaikan.

Hal ini menyiratkan bahwa pada akhirnya, beban dari krisis ini akan ditanggung oleh masyarakat luas.
Pemerintah mendapatkan uang terutama dari dua sumber pajak dan mencetak utang baru (yang juga harus dibayar bunganya nanti).

Jadi, siapa yang bayar? Pembayaran langsung oleh anggaran negara.

Uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau subsidi, sekarang harus dialihkan untuk membayar bunga utang. Ini disebut "crowding out effect" (efek meminggirkan), dimana pinjaman pemerintah yang besar "mengalahkan" sektor swasta untuk mendapatkan modal dan membebani anggaran.

Dunia Dilanda Dominasi Uang Panas (portofolio)

Ekonomi global dewasa ini dihadapkan pada dominasi portfolio (uang panas) yang makin menekan investasi langsung (sektor riil) .

Ini adalah kritik utama terhadap sistem keuangan global modern. Investasi portofolio) bertujuan mendapatkan keuntungan jangka pendek dari selisih harga (capital gain) dan bunga.

Bentuknya bisa berupa membeli saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Sifatnya mudah masuk, mudah keluar.

Efek ke ekonomi memang memberikan likuiditas tinggi di pasar keuangan, tetapi tidak langsung menciptakan lapangan kerja atau produksi.

Dominasi uang panas membuat ekonomi sangat rentan terhadap sentimen pasar. Jika ada berita buruk, uang ini bisa ditarik dalam sekejap (capital flight), menyebabkan mata uang negara tersebut jatuh dan pasar sahamnya kolaps, seperti yang terjadi pada Krisis Asia 1997/1998 dan krisis 2008.

Berbeda dengan investasi langsung (Foreign Direct Investment - FDI) yang sering disebut "uang dingin" (cold money), bertujuan membangun bisnis jangka panjang, menguasai pasar, atau mengakses sumber daya.

Bentuknya bisa membangun pabrik, membuka kantor, transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja. Sekali investasi masuk sulit untuk keluar.

Efek ke ekonomi bersifat langsung menciptakan lapangan kerja, transfer skill, meningkatkan kapasitas produksi, dan ekspor.

Dominasi investasi portofolio dan uang murah (selama lebih dari 10 tahun pasca krisis 2008) telah menciptakan kondisi yang subur untuk gelembung aset (asset bubble). Kondisi bubble ditunjukkan oleh harga aset (saham, properti, obligasi, crypto) yang jauh melampaui nilai fundamental atau kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan riil.

Beberapa contoh potensial bubble saat ini:

Saham teknologi AS: Nilai kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan tech yang sangat tinggi berdasarkan ekspektasi pertumbuhan di masa depan, bukan profit saat ini.

Pasar Obligasi: Selama bertahun-tahun, suku bunga near-zero membuat harga obligasi sangat tinggi (karena yield rendah).

Kenaikan suku bunga sekarang sedang "memecahkan" bubble ini, menyebabkan harga obligasi jatuh dan yield-nya naik (seperti yang kita lihat).

Properti di berbagai negara: Harga properti yang meroket didorong oleh pinjaman murah, bukan dari kenaikan pendapatan riil masyarakat.

Ketika suku bunga naik (seperti sekarang), biaya pinjaman menjadi mahal. Perusahaan dan individu yang terbiasa dengan utang murah mulai kesulitan. Ekspektasi pertumbuhan melesu, dan investor mulai menjual aset berisiko tinggi. Inilah yang bisa memicu "pecahnya bubble" dan menyebabkan resesi.

Gambar Besar Ekonomi Dominasi Portfolio

Selama beberapa dekade, akar permasalahannya adalah adanya pergeseran dari ekonomi riil ke ekonomi finansial yang digerakkan oleh utang dan spekulasi.

Era Uang Murah (2008-2021): Pasca Krisis Finansial 2008, bank sentral global (terutama The Fed AS) memompa uang ke sistem dengan suku bunga near-zero dan quantitative easing (QE). Uang yang melimpah ini mencari imbal hasil, sehingga mengalir ke pasar saham, obligasi, dan properti, mendorong harganya naik.

Inflasi Tinggi (2021-Sekarang): Pandemi dan perang Ukraina mengganggu rantai pasokan, ditambah dengan stimulus fiskal yang besar, memicu inflasi yang tidak terlihat dalam puluhan tahun.

Bank Sentral Memutar Balik Kebijakan (2022-Sekarang): Untuk melawan inflasi, The Fed dan bank sentral lainnya menaikkan suku bunga dengan agresif dan menarik likuiditas (Quantitative Tightening - QT) dampaknya: Yield obligasi naik karena investor menuntut imbal hasil yang lebih tinggi untuk meminjamkan uangnya di lingkungan suku bunga yang tinggi dan resiko inflasi.

Masalah yang muncul:

Pemerintah terbebani bunga utang yang lebih tinggi (dibayar dari pajak).
Perusahaan dan individu terbebani pinjaman yang lebih mahal, memperlambat ekonomi
Nilai aset-aset yang dibentuk di era uang murah (saham, obligasi, properti) terkoreksi, berpotensi memecahkan bubble

Investasi di sektor riil (FDI) bisa terhambat karena biaya modal yang tinggi dan ketidakpastian.

Sistem ekonomi keuangan dunia saat ini memang berisiko karena fondasinya adalah pada sirkulasi uang di sektor finansial, bukan pada penciptaan nilai di sektor riil. Kenaikan yield obligasi adalah gejala dari proses "penormalan" setelah lebih dari satu dekade uang mudah, dan biayanya memang akan ditanggung oleh semua pihak: pemerintah (lewat anggaran), perusahaan (lewat profit yang menurun), dan akhirnya masyarakat (lewat pajak yang mungkin naik, pelayanan publik yang terpangkas, atau resesi yang menyebabkan PHK).

Ini adalah periode koreksi yang menyakitkan namun dipaksakan untuk meredam inflasi dan membersihkan ekses-ekses di sistem keuangan.

Indonesia Juga Mengalami Tekanan yang Sama

Ketika yield obligasi global (terutama US Treasury) naik, Indonesia sebagai negara berkembang juga terkena imbasnya:
Biaya Refinancing Utang Meningkat: Pemerintah punya utang yang jatuh tempo dan harus diperpanjang (refinancing). Jika yield SUN (Surat Utang Negara) naik, berarti pemerintah harus menerbitkan SUN baru dengan kupon (bunga) yang lebih tinggi. Ini menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Capital Outflow (Larian Modal): Investor asing bisa saja menarik dananya dari SUN untuk mencari imbal hasil yang lebih aman dan sekarang lebih menarik di AS.

Penjualan besar-besaran oleh investor asing menyebabkan Rupiah melemah (seperti yang kita lihat kurs Rupiah melemah ke level 16.000-an).
Tekanan pada Rupiah: Melemahnya Rupiah membuat utang luar negeri (baik pemerintah maupun swasta) menjadi lebih mahal untuk dilunasi, karena butuh lebih banyak Rupiah untuk membeli dollar.

Seperti dialami negara-negara lain, Yield Obligasi yang tinggi pada akhirnya akan membebani pendapatan dan belanja negara. Intensifikasi pajak merupakan pilihan sulit yang terpaksa dilakukan. Tetapi menghadapi dilema daya beli masyarakat yang menurun.

Inilah dilema besar yang dihadapi pemerintah:

Kebutuhan Pendapatan Negara: Dengan beban bunga utang yang mungkin membesar dan kebutuhan belanja negara yang tetap tinggi (untuk subsidi, infrastruktur, dll), pemerintah membutuhkan sumber pendapatan.

Pajak adalah sumber utama. Maka, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak adalah langkah logis dari sisi fiskal.

Dampak ke Masyarakat: Di sisi lain, masyarakat, terutama menengah bawah, sudah terbebani dengan inflasi dan daya beli yang turun. Menambah tekanan pajak (misalnya dengan mempersempit kriteria non-PPN atau menaikkan tarif untuk kelompok tertentu) bisa menurunkan konsumsi domestik, yang justru adalah motor penggerak ekonomi.
Jadi, langkah intensifikasi pajak saat ini adalah sebuah pilihan yang sulit (trade-off).

Pemerintah berusaha menjaga kesehatan fiskal (agar tidak default dan bisa membayar gaji pegawai, subsidi, dll) dengan risiko sedikit mengorbankan daya beli dalam jangka pendek.

Indonesia Harus Genjot Sektor Ekonomi Riil

Menggenjot sektor ekonomi riil bukan saja sudah waktunya, tapi sudah jadi keharusan dan menjadi satu-satunya cara untuk keluar dari siklus ketergantungan pada utang dan "uang panas" ini.

Menggenjot ekonomi riil bukan berarti menghentikan intensifikasi pajak. Tapi, strateginya harus diubah: dari sekadar memungut pajak untuk menutup defisit, menjadi memungut pajak untuk diinvestasikan kembali ke sektor riil yang produktif, yang pada akhirnya justru akan memperluas basis pajak itu sendiri. Lalu bagaimana caranya?

Fokus pada investasi langsung (FDI dan DDI) dengan memperbaiki iklim investasi. Selain itu juga memberikan insentif untuk investasi di sektor yang menciptakan banyak lapangan kerja dan punya multiplier effect besar, seperti manufaktur pengolahan (hilirisasi), agroindustri, dan energi terbarukan.
Infrastruktur yang mendukung produktivitas sektor riil secara langsung.
Pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi riil penyerap tenaga kerja terbesar.

Insentif fiskal yang cerdas: Insentif pajak (tax allowance, tax holiday) harus difokuskan pada perusahaan yang benar-benar menanamkan modal (FDI), membangun pabrik, dan menciptakan lapangan kerja, bukan untuk investasi portofolio.

Stabilitas makroekonomi untuk ciptakan ekonomi yang stabil adalah magnet terbaik untuk investasi jangka panjang.

Strateginya harus dua kaki. Kaki pertama (Jangka Pendek) menjaga kesehatan fiskal dengan optimalisasi penerimaan pajak (namun dengan target yang tepat, tidak membebani masyarakat kecil) dan efisiensi belanja. Kaki kedua (Jangka Menengah-Panjang), secara agresif dan masif mengalihkan semua sumber daya (APBN, kebijakan, dan politik) untuk menggenjot investasi langsung dan sektor riil.

Ini adalah satu-satunya cara untuk memperluas basis ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan pada akhirnya justru akan meningkatkan penerimaan pajak secara alami dari masyarakat yang sejahtera dan perusahaan yang berkembang.

Jika berhasil, Indonesia akan memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat, tidak terlalu rentan terhadap gejolak "uang panas" global, dan kedaulatan ekonominya lebih terjaga. Ini adalah jalan yang sulit, tetapi sangat urgent.

Bagaimana G7 dan G20 Dapat Memperjuangkannya?

Dominasi ekonomi portfolio merupakan masalah global yang harus diperjuangkan Indonesia. Pengalaman pahit tahun 1998 dan 2008 seharusnya menyadarkan negara anggota G7 dan G20 untuk introspeksi dan mengubah paradigma. Tetapi mengalami banyak hambatan karena adanya kepentingan yang terlibat sangat besar dan saling terkait (deeply entrenched):
Industri keuangan adalah salah satu pelobi terkuat di Washington DC (AS) dan pusat-pusat keuangan global lainnya. Mereka memiliki uang untuk mempengaruhi regulasi dan kebijakan agar menguntungkan mereka.

Pemerintah negara G7 sangat tergantung pada pasar obligasi untuk membiayai defisit anggaran mereka. Mereka tidak bisa "menghukum" para kreditor (pembeli obligasi) mereka terlalu keras.

Sistemnya sangat rumit dan saling terhubung. Sebuah keputusan untuk meregulasi dengan ketat di satu negara bisa menyebabkan modal lari ke negara lain, yang justru merugikan ekonomi negara tersebut.

Uang murah dan gelembung aset menciptakan ilusi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran (orang merasa kaya karena nilai rumah dan portofolio sahamnya naik). Sulit bagi politisi untuk mengakhiri "pesta" ini karena akan sangat tidak populer.

Keanggotaan Indonesia dalam G20 perlu dengan cerdas bisa mendorong kebijakan global yang lebih seimbang antara portfolio dan direct investment yang langsung bersentuhan dengan sektor ekonomi riil.

Indonesia memiliki kepentingan besar dalam mendorong investasi langsung.

Sebagai negara dengan pasar besar dan sumber daya alam melimpah, Indonesia harus menjadi contoh baik dengan: (i) Memperbaiki iklim investasi: Perizinan yang cepat, kepastian hukum, dan harmonisasi aturan pusat-daerah. (ii) Fokus pada hilirisasi (iii) Membangun infrastruktur pendukung yang menurunkan biaya logistik.

G20 dan G7 adalah arena yang tepat untuk mendorong agenda ini. Mendorong direct investment bukanlah solusi instan, tetapi adalah satu-satunya solusi berkelanjutan untuk membangun ekonomi global yang lebih stabil, inklusif, dan tahan terhadap krisis.

Jika forum-forum ini hanya sibuk memadamkan api krisis (bailout, quantitative easing) tanpa membangun ulang rumahnya (sistem keuangan global) dengan fondasi yang kuat (sektor riil), maka siklus krisis gelembung dan penyelamatan yang mahal ini akan terus terulang. Saatnya untuk perubahan paradigma, dan direct investment adalah intinya.

Semoga Pemerintah segera berbenah. (roy/mmt)

Editor : Miftahul Rachman