Krisis Tanpa Pemberontakan

 

Oleh: Rio Rolis

Jurnalis JatimUPdate.id Blitar Raya

 

 

Blitar, JatimUPdate.id - Ada ironi sejarah yang pelan-pelan terasa nyata. Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi 1998, gejala kegelisahan sosial yang dulu memuncak kini kembali muncul dengan wajah yang tak jauh berbeda.

Nilai tukar rupiah kembali menjadi kekhawatiran, harga kebutuhan pokok menekan hidup sehari-hari, sementara kisah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan berulang silih berganti.

Namun di sini letak perbedaan paling mendasar: jika pada 1998 rasa sakit dan kemarahan menemukan jalannya di jalanan dan melahirkan kekuatan besar, hari ini sebagian besar kegelisahan itu berhenti di layar ponsel, percakapan warung kopi, obrolan di meja makan, atau sekadar keluh kesah sesama teman.

Masyarakat sadar betul situasi hari ini tidak persis sama dengan masa lalu. Demokrasi masih berjalan, pemilu terselenggara, dan ekonomi tidak berada di ambang kebangkrutan total.

Justru karena itulah keganjilan ini terasa semakin rumit: tekanan hidup meningkat, ketidakpuasan meluas, tetapi energi kolektif untuk mengubah keadaan seolah hilang.

Publik masih menyimpan rasa marah, namun sudah tidak lagi percaya bahwa kemarahan itu bisa mengubah apa pun.

Barangkali karena itu, ironi Reformasi hari ini terasa semakin pelik. Bahkan ruang untuk sekadar mengenang dan merefleksikan peristiwa besar itu pun mulai menghadapi kegelisahannya sendiri.

Belum lama ini, sebuah acara peringatan 28 tahun Reformasi batal digelar setelah tempat usaha membatalkan izin secara sepihak. Tak ada penjelasan terang, hanya alasan samar soal “pihak lain” yang disebut menghubungi pengelola.

Peristiwa ini tampak kecil, namun menyimpan pesan psikologis besar: bangsa ini seperti mulai canggung terhadap ingatan perjuangannya sendiri.

Padahal, Reformasi 1998 bukan sekadar pergantian kekuasaan. Ia adalah penanda lahirnya keberanian publik untuk percaya bahwa keadaan bisa diubah bersama-sama.

Kini, di tengah masalah yang terasa berputar kembali ke titik yang sama, ada sesuatu yang diam-diam bergeser dalam cara kita merespons keadaan.

Di permukaan, segalanya tampak berjalan biasa: jalanan padat, pasar ramai, kantor tetap buka. Namun di balik ritme itu, ketegangan tersimpan rapat.

Semua orang tahu ada yang tak beres, tapi keresahan itu seolah tak menemukan jalan keluar ke ruang publik.

Kita masih ingat sekilas energi itu sempat terasa lagi pada Agustus–September 2025 lalu. Ribuan orang dari berbagai kota turun ke jalan, bersatu menuntut perbaikan nasib dan keadilan.

Berhari-hari, ruas jalan berubah menjadi ruang perdebatan hingga meninggalkan luka: korban jiwa dan lebih dari 5.400 orang diamankan di seluruh Indonesia. Saat itu, kemarahan publik terasa begitu besar hingga negara tidak bisa lagi mengabaikannya.

Namun seperti banyak gelombang protes belakangan ini, energi besar itu cepat surut setelah perhatian publik bergeser.

Yang tertinggal bukan perubahan sistemik, melainkan kelelahan sosial dan rasa pesimis bahwa keadaan sungguh bisa diubah.

Angka statistik hanya mencatat apa yang sudah kita rasakan. Hingga April 2026, inflasi tercatat 2,42 persen—aman di atas kertas, namun berat bagi mereka yang pendapatannya tak bergerak naik.

Ketimpangan masih lebar, terlihat dari rasio Gini 0,386, menandakan kesejahteraan belum terbagi rata. Di saat yang sama, lebih dari 7,3 juta orang belum punya pekerjaan layak, dengan beban terberat menimpa kaum muda dan pekerja lepas.

Kelompok inilah yang sepanjang sejarah berperan sebagai agen perubahan. Lalu mengapa kali ini, di tengah tekanan berat, masyarakat tidak bergerak dalam gelombang lebih besar?

Jawabannya bukan hanya ekonomi, melainkan perubahan cara kita berjuang, cara kekuasaan bekerja, dan cara kita memaknai sejarah.

Gerakan yang Kehilangan Kompas

Dulu, menentang ketidakadilan punya arah jelas dan musuh nyata: rezim otoriter, aturan penindasan, atau lonjakan harga kebutuhan pokok. Tujuannya tunggal: melawan yang salah demi keadilan.

Kini, peta perjuangan terpecah ke banyak arah. Ada yang sibuk soal lingkungan, hak digital, kesetaraan, isu pendidikan, hingga identitas budaya. Semuanya penting dan relevan, namun berjalan sendiri-sendiri, tak lagi menyatu dalam satu arus besar.

Fenomena ini mirip apa yang diamati sosiolog Alain Touraine: perlawanan masa kini tak lagi bertumpu pada perebutan kekuasaan atau ekonomi, melainkan lebih banyak berkaitan dengan nilai dan cara hidup. Gerakan hari ini punya banyak suara, tapi seolah kehilangan satu kompas yang sama.

Perubahan paling nyata terjadi pada ruang gerak itu sendiri. Dulu, berjuang artinya hadir fisik: berkumpul, berdiskusi, siap menanggung risiko. Kini, segalanya bergeser ke layar gawai.

Ada ironi yang tajam di sini. Dulu, membaca buku-buku kritis bisa dianggap ancaman. Hari ini, kutipan tokoh perlawanan justru menjadi bagian dari estetika media sosial. Kritik mudah viral, tetapi sulit berubah menjadi organisasi dan kerja kolektif. Kemarahan ramai di layar, namun lemah dalam struktur nyata.

Data survei LSI dan Indikator Politik (2025–2026) mempertegas gambaran ini.

Dari ratusan juta pengguna internet, hanya sekitar 11 persen anak muda yang benar-benar aktif dan tergabung dalam organisasi nyata. Sisanya, meski lantang di kolom komentar, tidak punya akar atau jaringan yang bertahan lama.

Maka tak heran protes besar bersifat reaktif: meledak dipicu emosi sesaat, lalu hilang saat topik lewat.

Dari sini lahir logika “No Viral No Justice”. Keadilan makin bergantung pada perhatian publik. Masalah yang ramai dibahas akan ditangani cepat; yang sepi, perlahan dikubur begitu saja. Negara tak lagi bekerja semata-mata berdasar hukum, tapi sangat peka terhadap citra.

Padahal, kemarahan saja tidak cukup mengubah keadaan. Gerakan sosial selalu membutuhkan organisasi, jaringan, dan kepemimpinan yang mampu menjaga energi publik tetap hidup. Hari ini, bahan bakar kemarahan melimpah, tapi mesin penggerak perubahannya melemah.

Kekuasaan yang Menyerap, Bukan Menindas

Cara kekuasaan merespons kritik pun berubah drastis. Dulu, perbedaan pendapat dilawan kekerasan terbuka: dibungkam, ditangkap, dibredel. Cara itu kasar dan justru memancing simpati yang meluas.

Kini, pendekatannya jauh lebih halus, cerdas, dan sering kali lebih mematikan: penyerapan.

Pemimpin kritik tak selalu dilawan, tapi dirangkul masuk ke dalam sistem. Diberikan jabatan, akses istimewa, atau posisi strategis. Perlahan tapi pasti, batas antara yang mengkritik dan dikritik menjadi kabur. Mereka yang dulu berbicara lantang menuntut akuntabilitas, lama-kelamaan berbicara dalam bahasa birokrasi dan menjaga stabilitas sistem yang dulu mereka lawan.

Negara paham betul hukum sederhana ini: perlawanan tak harus dilawan, cukup dikelola. Api tidak perlu dipadamkan dengan air, cukup biarkan masuk ke dalam wadah tertutup; tanpa oksigen, api itu lama-lama akan mati sendiri.

Ruang bicara kritik sebenarnya masih ada, bahkan terasa terbuka lebar. Namun ia dijaga ketat agar tidak tumbuh jadi kekuatan politik nyata dan mengancam.

Di tengah permainan kekuasaan yang canggih ini, anak muda berada di posisi paling sulit. Mereka tumbuh di bawah tekanan ekonomi berat: biaya hidup mahal, pendidikan tak murah, masa depan samar.

Dalam kondisi demikian, setiap pendirian politik selalu dihitung untung-rugi. Risiko menjadi martir nyata adanya.

Akibatnya, aktivisme tak lagi jadi jalan otomatis. Ia menjadi keputusan pribadi penuh perhitungan. Idealisme masih ada, tetapi sering kalah oleh kebutuhan bertahan hidup.

Lebih dari dua puluh tahun sejak 1998, masyarakat belajar satu pola sejarah yang berulang. Gerakan besar lahir, tuntutan menguat, tapi seiring waktu, para tokohnya masuk dan menyesuaikan diri.

Dari generasi 1966, 1978, hingga 1998, kesan yang sama terus terbangun: pergantian aktor politik tak selalu diikuti perubahan struktur yang mengatur hidup sehari-hari. Akibatnya, yang tumbuh bukan lagi kemarahan meledak-ledak, tapi skeptisisme yang mengendap lama. Pertanyaan berubah dari “benar atau salahkah gerakan ini?” menjadi: “Nanti siapa yang untung? Apakah benar-benar berubah, atau cuma tukar posisi?”

Data survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2026 makin menegaskan keganjilan ini. Secara angka formal, kepercayaan pada demokrasi tercatat cukup tinggi, sekitar 73,9 persen. Penilaian kinerja lembaga pun masih di angka sedang. Namun di balik itu, ada celah besar: hampir separuh warga, atau 51 persen, mengaku takut atau enggan berbicara politik secara terbuka.

Di sinilah paradoks itu muncul: publik mengakui ada perbaikan secara formal, tetapi tidak merasakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kepercayaan pada partai, DPR, dan pemerintahan sebenarnya lemah. Angka itu bukan tanda kesehatan demokrasi, melainkan bukti kepasrahan.

Masyarakat tahu ada yang salah, tetapi harapan untuk mengubahnya makin tipis. Respons bukan lagi melawan atau memberontak, tapi menarik diri dan diam. Bukan karena keadaan membaik, tapi karena keyakinan bahwa kemarahan itu sendiri sudah tak ada gunanya lagi.

Epilog: Krisis yang Tidak Berteriak

Jangan-jangan kita terlalu terburu-buru menyimpulkan negara ini sedang krisis. Dari luar, Indonesia masih berjalan rapi: pemilu terselenggara, ekonomi berputar, pasar ramai, gedung negara berdiri tegak. Tak ada tanda keruntuhan besar seperti yang kita bayangkan.

Namun justru di situlah masalahnya. Di permukaan semuanya aman dan terkendali. Tapi jauh di bawahnya, tersimpan kelelahan sosial yang menumpuk bertahun-tahun, rasa curiga mendalam, dan tumpukan kemarahan yang tak tahu ke mana harus disalurkan.

Kita sedang berhadapan dengan jenis krisis yang tak meledak: apatisme massal. Sebuah kondisi di mana kita sadar betul banyak hal salah dan menyakitkan, namun energi kolektif untuk bangkit dan berubah itu perlahan hilang.

Sejarah mengajarkan, bangsa yang masih marah dan berteriak sebenarnya masih punya harapan. Tapi bangsa yang mulai diam bukan karena puas, melainkan karena ragu dan pasrah, sedang berada dalam bahaya yang jauh lebih dalam.

Masalah terbesar kita hari ini mungkin bukan sekadar kemiskinan, inflasi, atau korupsi. Itu semua nyata dan berat, persis seperti puluhan tahun silam.

Namun yang paling membedakan, dan paling mengkhawatirkan, adalah pelan-pelan memudarnya keyakinan bahwa perubahan besar dan lebih baik itu masih mungkin diperjuangkan bersama-sama.

Dan ketika keyakinan kolektif itu hilang, negara mungkin tetap tampak berdiri kokoh dari luar, tetapi pelan-pelan kehilangan warga yang percaya bahwa masa depan bersama masih layak diperjuangkan.

Editor : Redaksi