Prabowonomics Utamakan Kepentingan Nasional, Tapi Rokok dan Sawit Masih Dijegal Asing

Jakarta, JatimUPdate.id - Gagasan "Prabowonomics" menjadi jurus Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan dan gejolak ekonomi global. Prabowonomics dianggap bisa mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu mengatakan gagasan Prabowonomics lebih mengedepankan kepentingan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Dia mendukung implementasi Prabowonomics, terutama di tengah situasi ekonomi dan geopolitik global yang tidak pasti.

Baca Juga: Rumah Radio Bung Tomo, Pengamat: Memori Sejarah Jangan Dikalahkan Kepentingan Ekonomi

“Melihat pidato presiden di Davos, sebetulnya buat saya cukup jelas ya bahwa Indonesia first dan saya rasa dari dulu juga kita memang harus menetapkan posisi kita di Indonesia dalam konteks global seperti itu, yang pertama kita harus melindungi kepentingan nasional, jadi apapun interaksi kita dengan global dan internasional pasti yang harus dikedepankan adalah kepentingan nasional,” ujar Mari Elka dalam diskusi bertajuk “Tantangan Prabowonomics Setelah Davos: Gonjang-Ganjing Pasar dan Intervensi Asing” yang digelar Total Politik, di Menteng, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Bertalian dengan itu, Mari Elka lantas menekankan pentingnya untuk memperkuat berbagai industri dalam negeri, salah satunya komoditas tembakau yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar ke negara.

Menurut dia, jangan sampai pemerintah ikut memperparah dengan menekan dan mempersulit industri hasil tembakau dalam negeri. Dia menyebut Amerika Serikat pernah menekan industri hasil tembakau asal Indonesia.

“Jadi dulu saya sebagai Mendag saya berantem sama Amerika karena dia melanggar azas yang paling fundamental di WTO, yaitu diskriminasi. Waktu itu Amerika melarang ekspor tembakau dari Indonesia dengan alasan kretek itu menciptakan rasa yang manis atau yang enak sehingga anak muda itu menjadi addicted kepada rokok,” cerita Mari Elka.

Anehnya, lanjut Mari Elka, larangan tersebut hanya berlaku untuk kretek, tapi tidak dengan menthol. Ia menilai bahwa ini sebagai tindakan yang diskriminatif.

“Dia mengeluarkan aturan, tapi yang dibanned hanya kretek, menthol tidak dibanned, jadi kita bilang ini apa bedanya menthol sama kretek, sama-sama daun kok,” tuturnya.

Kendati begitu, Mari Elka mengaku tidak kenal lelah untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Hingga akhirnya Indonesia menang karena Amerika tidak mampu membuktikan tudingannya.

“Buktikan bahwa cengkeh itu lebih membuat anak muda itu addicted dibanding dengan menthol, mereka tidak bisa buktikan, karena kan harus ada pembuktian setiap ada larangan. Akhirnya kita menang,” ujarnya.

Meskipun menang, Mari Elka merasa heran karena larangan untuk ekspor kretek dari Indonesia tetap tidak dicabut.

“Akhirnya kita bikin deal, kita dapat sesuatu. Tapi note, larangannya tidak dicabut,” sambungnya.

Baca Juga: Memulihkan 'Nafas' Ekonomi

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, juga mendukung agar industri lokal bisa terus diperkuat. Ia mencontohkan bagaimana kesuksesan China dalam mendukung industri lokalnya agar bisa mendunia.

“Kalau industri rokok kita maju, tidak hanya pangsa pasar yang di Indonesia, tapi bisa Amerika Serikat, ke Australia, dan sebagainya, artinya apa, kita menjadi eksportir. Ngga cuma di dalam negeri, dan itu cara china bisa maju tumbuh ekonominya,” ujarnya.

Terkait dengan penguatan industri hasil tembakau, Hikmahanto menilai bahwa hal ini sejalan dengan prinsip Prabowonomics karena dapat membuka banyak lapangan pekerjaan.

“Jadi saya setuju, saya katakan Prabowonomics itu 100 persen saya setuju sebagai orang yang bukan ekonomi ya. Karena apa, ini yang membuka banyak lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk melakukan koordinasi dengan kementerian lain agar tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

“Jangan kemudian kalau dari misalnya dari Kemenkes tanpa berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain, misalnya Kemenkeu, kalau misalnya oke rakyat hari ini ngga boleh lagi merokok. Selesai 300 triliun. Lapangan pekerjaan berapa yang hilang, enam juta. Orang tua yang single parent, yang biasa ngelinting rokok bisa nyekolahin anak, udah ngga bisa lagi. Gimana ceritanya,” paparnya.

Baca Juga: WEF 2026: Pro yang Miskin dan yang Lemah

Menurutnya, kepentingan nasional jauh lebih penting. Ia pun mendesak Indonesia untuk tidak kalah dengan intervensi asing terkait dengan pembatasan industri hasil tembakau.

“Bukannya saya tidak setuju dengan intervensi asing, tapi tolong perhatikan konteks di Indonesia sekarang,” sambungnya.

Menambahkan, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, menekankan pemerintah harus memperhatikan komoditas lokal, seperti industri hasil tembakau dan sawit. Menurutnya, komoditas lokal perlu diperkuat untuk menopang kemandirian bangsa, salah satunya dengan hilirisasi.

“Hilirisasi dari sektor agraria itu juga banyaknya luar biasa. Misalnya dari CPO aja tuh, itu bisa 100-an derivatif. Dari hasil laut, dari hortikultura apa itu, bikin bunga-bunga apa itu yang harganya berpuluh-puluh kali lipat,” lanjutnya.

Jumhur menekankan perlunya keseriusan pemerintah agar gagasan Prabowonomics dapat benar-benar berjalan dan dapat dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

“Kita kayaknya nggak serius nih ngembangin industri. Kalau kita serius aja itu udah bisa banyak banget lapangan pekerjaan di situ. Hilirisasi loh. Nah maksud saya Prabowonomics ya itu,” tuturnya. (*)

Editor : Redaksi