Targetnya 5000 Desa Nelayan Terbangun Hingga 2029
Tahun 2026, Prabowo Targetkan Pembangunan 1.000 Desa Nelayan
Jakarta, JatimUPdate.id —Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor kelautan dengan membangun desa-desa nelayan terintegrasi di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Atur Ritel Modern, Fokus pada Penguatan Koperasi Desa
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan, sebagai bagian dari rencana besar untuk mencapai 5.000 desa nelayan hingga 2029.
Hal ini disampaikan Presiden dalam pidatonya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026, yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti pentingnya memberikan perhatian lebih kepada komunitas nelayan, yang selama ini dinilainya belum mendapatkan dukungan yang memadai.
“Selama Republik Indonesia berdiri, nelayan-nelayan kita belum pernah mendapat perhatian yang cukup. Kadang-kadang mereka tidak punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka, sulit dapat solar, dan sulit mengakses pasar. Ini harus kita ubah,” tegas Presiden.
Sebagai bagian dari program ini, setiap desa nelayan akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penting, seperti pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, serta kendaraan operasional.
Presiden menjelaskan bahwa tujuan dari penyediaan infrastruktur ini adalah untuk memastikan rantai distribusi hasil tangkapan berjalan lebih efisien dan menguntungkan bagi para nelayan.
Namun, program ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Semua fasilitas akan dikelola melalui skema koperasi, di mana nelayan tetap memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan biaya investasi.
“Ini bukan bantuan cuma-cuma. Semua akan dikelola dalam koperasi, dan pengeluaran mereka akan dikembalikan ke bank dan pemerintah dengan skema yang adil,” jelas Presiden.
Presiden juga menekankan bahwa pemerintah memberikan kelonggaran dalam skema pengembalian biaya investasi agar tidak memberatkan nelayan.
Jangka waktu pengembalian bisa mencapai 10 hingga 12 tahun, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi nelayan.
Baca Juga: Mendes Dorong Pertumbuhan Kopdes, Minimarket Diminta Stop Ekspansi
“Kita beri kelonggaran agar pengembaliannya tidak memberatkan. Jika pengusaha besar saja bisa mendapatkan restrukturisasi kredit, nelayan pun berhak mendapatkan perlakuan adil,” ujar Presiden.
Selain pembangunan desa nelayan, Presiden juga menyoroti pentingnya percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa.
Dalam waktu dekat, ratusan koperasi ditargetkan mulai beroperasi, dengan total hampir 30.000 koperasi yang sedang dalam tahap pembentukan.
Setiap koperasi akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk gudang, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi murah, serta layanan pembiayaan mikro berbunga rendah.
Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan memberikan akses langsung terhadap barang-barang subsidi.
“Semua barang subsidi akan langsung diakses rakyat. Tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” tegasnya.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Tak Ganggu Pembangunan Desa
Pendanaan program ini akan bersumber dari optimalisasi Dana Desa, yang telah digulirkan selama lebih dari satu dekade terakhir.
Presiden menyatakan bahwa ke depan, penggunaan Dana Desa akan diarahkan lebih terstruktur dan produktif agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
Presiden menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan visinya untuk menjadikan laut sebagai masa depan ekonomi Indonesia.
Desa nelayan, yang selama ini sering berada di pinggiran pembangunan, diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang modern, mandiri, dan berdaya saing global.
Program pembangunan 1.000 desa nelayan pada tahun 2026 mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan sektor kelautan sebagai pilar utama perekonomian Indonesia.
Dengan fasilitas modern, skema koperasi, dan optimalisasi Dana Desa, nelayan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam pembangunan. (dek/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat