Zulhas Minta Sekolah Langsung Lapor ke SPPG Jika Menu MBG Tak Sesuai Standar

 

Semarang, JatimUPdate.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan sekolah tidak perlu memviralkan persoalan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke media sosial.

Jika ditemukan makanan yang tidak sesuai standar gizi, ia meminta laporan disampaikan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penegasan itu disampaikan Zulhas saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan MBG di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, mekanisme pengaduan sudah tersedia dan bisa diakses setiap hari.

Petugas SPPG rutin mengantar makanan ke sekolah, sehingga jika ada kekurangan, kepala sekolah dapat langsung menegur, mengajukan komplain, bahkan mengembalikan makanan yang dinilai tidak memenuhi standar.

“Kalau ada yang kurang, sampaikan langsung. Bisa ditegur, bisa dikembalikan. Jalurnya sudah jelas,” ttegs Zulhas.

Zulhas mengaku heran persoalan teknis justru diunggah ke YouTube. Ia menilai langkah tersebut berpotensi memicu polemik, padahal penyelesaian bisa dilakukan secara cepat melalui jalur resmi.

Ramadan Disebut Penuh “Serangan”

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama kepala daerah dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Dalam forum itu, Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan bahwa selama Ramadan, program MBG menghadapi banyak “serangan”, terutama terkait menu makanan. 

Ia mengklaim sebagian besar informasi negatif yang beredar di media sosial merupakan hoaks.
Karena itu, ia meminta bupati dan wali kota aktif memantau pelaksanaan MBG, mulai dari distribusi hingga proses pengolahan dan penyajian makanan di dapur SPPG.

“Kepala daerah harus turun langsung. Jangan sampai informasi yang belum tentu benar terlanjur menyebar dan membentuk opini,” ujarnya.

24 Ribu Dapur Beroperasi, Pengawasan Butuh Dukungan Daerah

Saat ini, lebih dari 24 ribu dapur SPPG telah beroperasi dari target sekitar 30 ribu unit. Namun, jumlah tim pengawas dari BGN hanya 70 orang.

Dengan rasio tersebut, pengawasan menyeluruh dinilai sulit dilakukan tanpa dukungan pemerintah daerah.

Nanik menegaskan, kepala daerah dapat mengirimkan rekomendasi penindakan kepada BGN jika ditemukan dapur yang tidak tertib atau memicu kejadian luar biasa (KLB). BGN disebut siap menangguhkan hingga menutup operasional dapur bermasalah.

Program MBG sendiri melibatkan 17 kementerian dan lembaga, menjadikannya salah satu program lintas sektor terbesar pemerintah saat ini.

Pemerintah berharap jalur pengaduan resmi melalui comment center dan call center MBG dimanfaatkan secara optimal.

Di tengah sorotan publik, kualitas pelaksanaan dinilai menjadi kunci agar tujuan utama program—memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi layak—tidak terganggu polemik di ruang digital. (ries/mmt)

Editor : Miftahul Rachman