Presiden Prabowo Tegaskan Pembenahan TNI-Polri dan Penegakan Hukum

 

Jakarta, JatimUPdate.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengingatkan seluruh pejabat negara, termasuk jajaran TNI dan Polri, untuk segera melakukan pembenahan institusi demi memperkuat penegakan hukum dan menjaga kepercayaan publik.

Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi bersama jurnalis dan pakar yang videonya dibagikan oleh Sekretariat Presiden pada Minggu, (22/3/2026).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap menteri dan kepala lembaga harus membersihkan institusinya dari praktik penyimpangan.

Ia menyampaikan instruksi ini secara langsung kepada para pembantunya sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan yang sedang dijalankan pemerintah.

“Makanya saya, ke semua kawan-kawan di semua lembaga saya kasih tahu saja, you bersihkan dirimu, atau you nanti akan dibersihkan,” kata Prabowo dengan nada tegas.

Sebagai bukti keseriusan, Prabowo menyebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang telah bertindak tegas dengan memberhentikan dua direktur jenderal karena pelanggaran.

“Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, siapa, Dody, orangnya kan baik, tapi kalau mau main-main, dia pecat dua dirjen,” ujarnya.

Presiden menekankan bahwa reformasi tidak hanya menyasar satu lembaga, melainkan seluruh perangkat negara yang memiliki kewenangan menegakkan hukum, termasuk Polri dan TNI.

“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujarnya.

Prabowo juga mendorong agar TNI dan Polri melakukan pembenahan internal secara menyeluruh untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Sebagai mantan anggota TNI, ia menegaskan pentingnya menjaga nama baik institusi yang dicintai rakyat.

“Polisi harus beresin diri. Saya alumni TNI, TNI harus beda sendiri. Saya enggak rela institusi saya yang begitu dicintai rakyat tercemar oleh pejabat-pejabat,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa perilaku oknum aparat yang melanggar hukum dapat merusak citra seluruh institusi, meskipun hanya sebagian kecil yang melakukan pelanggaran.

“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” tambah Prabowo.

Presiden memberikan kesempatan kepada setiap institusi untuk memperbaiki diri secara internal. Namun, jika perubahan tidak terjadi, langkah tegas siap diambil.

“Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri enggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum sudah dilakukan, termasuk pemberhentian sejumlah pejabat tinggi di institusi terkait.

“Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang tiga, bintang dua yang kita pecat, yang kita serahkan kejaksaan,” ungkapnya.

Pengalaman penindakan juga pernah ia lakukan saat menjabat Menteri Pertahanan, khususnya dalam menangani kasus korupsi di Asabri.

“Yang lama katanya tidak bisa disentuh karena banyak jenderal di situ, kita serahkan ke Kejaksaan. Saya bikin surat minta Kejaksaan yang bertindak,” kata Prabowo.

Selain reformasi aparat keamanan, Prabowo menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan dan penerapan sistem meritokrasi guna menekan praktik korupsi seperti penyelundupan dan under-invoicing.

“Kita harus beresin governance kita, ya kan. Hal-hal, apa ya, kecenderungan selalu menipu benar enggak, nyelundup, under-invoicing, semua praktik-praktik itulah. Ini pelan-pelan kita benahi,” jelasnya.

Ia menyebut bahwa perbaikan tata kelola mulai terlihat hasilnya, tercermin dari peningkatan penerimaan pajak yang signifikan dalam tiga bulan pertama tahun ini.

“Januari, Februari, Maret ini naiknya cukup signifikan. Naiknya tuh sekitar 30 persen loh. Mudah-mudahan bertahan. Mungkin, dengan kita bersihkan Direktorat Pajak, ini ada peningkatan,” tutur Presiden.

Ke depannya, pemerintah juga akan memperkuat sektor Bea Cukai sebagai bagian dari upaya menjaga supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Ini sekarang Bea Cukai harus kita bersihkan juga. Semua institusi-institusi kita harus kita bersihkan,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan pentingnya pengawasan ketat di lapangan agar praktik ilegal tidak luput dari perhatian aparat.

“Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” tanyanya retoris.

Bagi Prabowo, permintaan masyarakat akan polisi yang baik dan tentara yang profesional bukan sekadar keinginan pimpinan, melainkan tuntutan rakyat.

Sebagai kepala negara, Prabowo menegaskan komitmennya menjalankan amanah rakyat dengan melakukan reformasi kelembagaan. Ia yakin langkah ini sejalan dengan aspirasi masyarakat dan komite reformasi.

“Jadi ini nanti kalau saya bertindak, kalau saya ambil langkah ya saya yakin selain komite reformasi tapi pendapat umum rakyat juga menghendaki itu ya,” ujarnya.

Menurut Prabowo, lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas adalah syarat mutlak bagi negara yang kuat dan berhasil.

“Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa supremasi hukum dan tata kelola yang baik menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

“Jadi kalau ini kita berdayakan, we can empower them with money, can you imagine the growth?” pungkas Presiden.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh di seluruh institusi negara, khususnya TNI dan Polri, guna memperkuat penegakan hukum dan menjaga kepercayaan publik.

Langkah reformasi yang tengah dijalankan bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, menghilangkan praktik korupsi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Momen ini mengajak kita semua merenungkan peran setiap elemen bangsa dalam menjaga integritas dan membangun Indonesia yang lebih baik. (dek/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat