Negeri Air yang Mengimpor Air

avatar Redaksi
  • URL berhasil dicopy
Tri Prakoso
Tri Prakoso

 

Oleh : Tri Prakoso, SH., M.HP.

WKU Bidang Migas Kadin Jatim, Alumni Universitas Jember

 

 

Surabaya, JatimUPdate.id - Indonesia kembali dipermalukan oleh angka yang tampak kecil, tapi sesungguhnya telanjang. Negeri yang saban musim diguyur hujan, dikelilingi sungai, dan dibekahi ribuan mata air itu ternyata masih mengimpor air, es, hingga salju. Bukan sekadar ada, nilainya mencapai jutaan dolar AS.

Laporan CNBC Indonesia Research pada 27 Februari 2026 menyoroti bahwa sepanjang 2025 impor kelompok produk air, es, dan salju mencapai sekitar US$5,53 juta atau sekitar Rp92,18 miliar.

Porsi terbesarnya justru datang dari air mineral dalam kemasan, sementara sejumlah pasokan berasal dari Prancis, Italia, Fiji, Bahrain, Arab Saudi, dan untuk kategori tertentu sangat terkonsentrasi dari China.

Angka itu memang kecil bila dibanding impor migas, mesin, atau bahan baku industri. Tetapi justru di situlah ironi paling menyengat.

Sebab yang sedang kita lihat bukan persoalan volume dagang semata. Ini adalah potret cara sebuah negara gagal mengubah kelimpahan sumber daya menjadi keunggulan pasar.

Air di alam bisa melimpah, tetapi air dalam kapitalisme modern bukan sekadar substansi. Ia adalah kemasan, reputasi, sertifikasi, positioning, logistik, distribusi, dan citra kelas. Yang dijual bukan H2O, melainkan status, kepercayaan, dan persepsi mutu.

Di sinilah pembacaan geoekonomi menjadi relevan. Geoekonomi bukan hanya perang tarif antara Washington dan Beijing, atau adu subsidi industri antara Eropa dan China.

Geoekonomi juga bekerja di lorong supermarket, hotel, bandara, restoran premium, dan platform e-commerce. Ia menentukan siapa yang menguasai rak, siapa yang mendikte selera, dan siapa yang mengubah barang biasa menjadi simbol aspirasi.

Dalam pengertian itu, impor air ke Indonesia bukan sekadar anomali dagang. Ia adalah tanda bahwa Indonesia masih terlalu sering hadir sebagai pasar, bukan sebagai penentu pasar.

Pemikiran Arum Kusumaningtyas membantu membaca ironi ini secara lebih jernih. Dalam tulisannya di Mojok, Arum menegaskan bahwa kampanye “Bangga Produk Indonesia” tidak akan banyak berarti jika berhadapan dengan ritel asing yang bekerja berdasarkan riset pasar, sejarah konsumsi, dan pembacaan perilaku pelanggan.

Intinya sederhana: pasar tidak tunduk pada slogan moral. Pasar tunduk pada barang yang dianggap lebih meyakinkan, lebih mudah ditemukan, lebih tepat sasaran, dan lebih cocok dengan selera yang dibentuk secara sistematis.

Arum juga menekankan dalam forum Pusdiklat Kemendag bahwa daya saing lahir dari sinergi perdagangan, industri, dan logistik; bukan dari seruan nasionalisme konsumsi yang malas bertemu data. 

Bila kerangka itu dipakai, maka pertanyaan “mengapa Indonesia impor air?” sesungguhnya pertanyaan yang malas. Pertanyaan yang tepat adalah: mengapa produsen dalam negeri belum mampu menutup seluruh ceruk pasar air minum dan produk turunannya, termasuk segmen premium, niche, dan hospitality? Mengapa negara yang kaya sumber air belum otomatis memenangkan pasar air?

Jawabannya ada pada satu hal yang sering diabaikan oleh para pengelola kebijakan: kelimpahan alam tidak identik dengan kemenangan komersial.

Dalam ekonomi global, yang menang bukan yang punya sumber daya paling banyak, melainkan yang paling berhasil mengolah sumber daya menjadi cerita, standar, dan jaringan dagang.

Kita bisa memulai dari klasifikasi barangnya. Pos HS 2201 dalam sistem BPS mencakup mineral waters, aerated waters, ice and snow, serta waters lain yang tidak mengandung tambahan gula atau perisa. Jadi, “impor air” bukan satu jenis barang tunggal.

Ia adalah gugus komoditas dengan fungsi pasar yang berbeda. Ada yang jelas masuk segmen premium retail, ada yang mungkin bergerak di kanal hotel-restoran-kafe, ada pula yang menyasar kebutuhan tertentu dalam rantai pendingin atau layanan khusus.

Kesalahan paling umum dalam membaca isu ini adalah menganggap semuanya seragam, lalu menertawakannya sebagai bukti absurditas belaka. Padahal kebijakan yang cermat justru harus dimulai dari pemetaan yang granular: siapa mengimpor apa, untuk segmen apa, dan mengapa pasar domestik belum mengisinya.

Lapisan pertama dari penjelasan geoekonomi adalah premiumisasi konsumsi. Dalam laporan yang mengangkat isu ini, nilai terbesar berasal dari air mineral dalam kemasan. Negara-negara pemasok utamanya identik dengan citra premium: Prancis, Italia, Fiji, Bahrain, Arab Saudi. Ini bukan kebetulan. Pasar kelas menengah atas di kota-kota besar Indonesia tidak semata membeli air untuk menghilangkan haus.

Mereka membeli simbol gaya hidup: kemurnian pegunungan Alpen, citra mata air vulkanik, estetika kemasan, atau reputasi global merek. Pada titik ini, air sudah berubah menjadi barang budaya.

Ia dikonsumsi sebagaimana parfum, kopi spesialti, atau wine non-alkoholik dikonsumsi: sebagai penanda selera. Indonesia boleh punya ribuan mata air, tetapi jika mata air itu tidak masuk ke sirkulasi simbolik pasar, ia tetap kalah di rak.

Lapisan kedua adalah penguasaan distribusi. Dalam bisnis ritel, kemenangan sering tidak lahir di pabrik, melainkan di titik tampil. Produk yang menguasai rak akan menguasai persepsi. Produk yang tampil di hotel bintang lima, lounge bandara, restoran prestise, dan minimarket premium akan lebih cepat diasosiasikan dengan mutu.

Di sinilah tesis Arum tentang ritel China sangat menohok: pemain yang serius belajar sejarah pasar dulu sebelum membuka toko. Mereka tidak menjual barang saja, tetapi menyusun pengalaman belanja dan psikologi pilihan. Pelajaran yang sama berlaku pada air minum.

Produk lokal mungkin cukup baik secara substantif, tetapi belum tentu menang dalam distribusi, visualitas, dan konsistensi kanal. Maka yang bekerja bukan inferioritas produksi, melainkan inferioritas strategi pasar.

Lapisan ketiga adalah logistik. Ini sering dibicarakan dengan bahasa teknokratik, padahal sesungguhnya sangat politis. World Bank dalam Logistics Performance Index 2023 menempatkan Indonesia di peringkat 61 dengan skor 3,0. Nilai Indonesia pada aspek customs 2,8; infrastructure 2,9; international shipments 3,0; logistics competence 2,9; tracking and tracing 3,0; serta timeliness 3,3.

Angka ini bukan bencana, tetapi juga belum menunjukkan keunggulan. Sementara itu, UNCTAD mencatat lebih dari 80 persen volume perdagangan barang dunia diangkut lewat laut, dan pada 2025 pertumbuhan perdagangan maritim diproyeksikan melambat menjadi 0,5 persen di tengah ketidakpastian geopolitik, gangguan jalur pelayaran, dan tekanan biaya.

Dalam kondisi global yang mahal dan rapuh seperti itu, barang-barang impor yang tetap bisa masuk dan menang di pasar Indonesia menunjukkan satu hal: jaringan logistik mereka lebih kuat, lebih tahan, atau lebih efisien daripada kemampuan produk lokal menaklukkan segmen yang sama.

Lapisan keempat adalah standardisasi. Dalam forum Kemendag, Arum menekankan bahwa daya saing memerlukan sinergi antara perdagangan, industri, dan logistik.

Kalimat ini tampak wajar, tetapi sesungguhnya membongkar penyakit lama Indonesia: kebijakan dagang dipisahkan dari pembangunan industri, industri dipisahkan dari pembenahan distribusi, dan semuanya lalu ditambal dengan kampanye sentimentil.

Padahal untuk memenangkan pasar air sekalipun, yang dibutuhkan bukan hanya sumber air bagus, melainkan standardisasi mutu yang konsisten, desain kemasan yang meyakinkan, sertifikasi yang diterima pasar, serta pasokan yang bisa diandalkan.

Produk dalam negeri sering tidak kalah dalam kualitas intrinsik, tetapi kalah pada jaminan konsistensi. Pasar premium tidak membeli kemungkinan; ia membeli kepastian.

Dari sisi geopolitik, ironi ini bahkan lebih tajam. Sebagian produk air justru datang dari Bahrain dan Arab Saudi, kawasan yang secara geografis identik dengan keterbatasan air. Apa artinya? Artinya, dalam ekonomi politik modern, negara yang miskin sumber daya pun bisa menjual sumber daya itu ke negara yang lebih kaya alam, selama ia mampu menempelkan reputasi, teknologi pengolahan, dan jaringan pasar global pada barangnya.

Ini tamparan bagi logika pembangunan Indonesia yang terlalu lama percaya bahwa kekayaan alam dengan sendirinya adalah keunggulan. Tidak. Kekayaan alam hanya bahan mentah.

Keunggulan lahir dari institusi, strategi, dan kemampuan membaca pasar. Negara gurun dapat menjual air ke negeri hujan karena yang diekspor bukan semata air, melainkan rezim nilai yang dilekatkan padanya.

China memberi pelajaran lain. Pada salah satu kategori yang dibahas dalam laporan tersebut, pasokan sangat didominasi China. Ini konsisten dengan posisi China sebagai kekuatan manufaktur dan logistik yang mampu menembus hampir semua ceruk pasar, dari barang bernilai tinggi sampai komoditas yang tampak sepele.

China tidak selalu unggul karena barangnya paling mewah. Sering kali ia unggul karena konsistensi pasokan, skala produksi, efisiensi harga, dan kemampuan menyusup ke jaringan distribusi global.

Inilah makna geoekonomi yang sesungguhnya: kemenangan tidak selalu tampak heroik. Ia hadir justru dalam barang-barang kecil yang perlahan membuktikan siapa yang sesungguhnya menguasai denyut perdagangan dunia.

Masalahnya, elite kebijakan Indonesia terlalu sering membaca perdagangan hanya pada angka agregat. Padahal BPS menunjukkan bahwa impor Indonesia Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar, naik 18,21 persen secara tahunan, dan impor Januari–Februari 2026 mencapai US$42,09 miliar, naik 14,44 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam skala sebesar itu, impor air memang tampak remeh. Tetapi justru karena kecil, ia berfungsi sebagai indikator yang bersih. Ia menunjukkan bahwa bahkan dalam komoditas yang secara intuitif mestinya mudah ditangani pasar domestik, kita masih membiarkan ceruk pasar direbut oleh pemain luar.

Jadi masalahnya bukan beban neraca perdagangan secara langsung, melainkan kebocoran daya saing. Di sinilah statistik kecil bekerja sebagai diagnosis besar.

Arum Kusumaningtyas pada dasarnya mengingatkan bahwa kebijakan harus membaca pasar apa adanya, bukan sebagaimana diinginkan pejabat. Konsumen tidak otomatis memilih produk lokal hanya karena ia lokal.

Mereka memilih yang dianggap lebih prestisius, lebih aman, lebih nyaman, atau lebih mudah dijangkau. Ini bukan soal cinta tanah air yang menipis. Ini soal ekosistem bisnis yang tidak pernah benar-benar dibenahi.

Kampanye “Bangga Produk Indonesia” akan selalu kalah bila produk lokal tidak diberi akses ke kanal premium, tidak dipoles dengan kualitas visual yang kuat, dan tidak didukung oleh rantai distribusi yang modern.

Nasionalisme konsumsi tanpa desain pasar hanyalah pidato. Pasar tidak bergetar oleh slogan. Pasar bergerak oleh insentif, ketersediaan, dan persepsi mutu.

Karena itu, respons kebijakan yang waras bukanlah marah-marah pada impor air. Apalagi mengusulkan proteksi membabi buta. Yang dibutuhkan pertama-tama adalah audit pasar yang jujur. Pemerintah harus memetakan secara rinci komoditas HS 2201 yang masuk: berapa yang benar-benar premium retail, berapa yang dipakai sektor hospitality, berapa yang terkait kebutuhan teknis, berapa yang sebenarnya lahir dari ketimpangan distribusi domestik.

Setelah itu, dukungan harus diarahkan pada kelemahan yang nyata: standardisasi, branding, sertifikasi, desain, dan shelf access. Tidak ada gunanya memaksa orang mencintai produk lokal bila produk lokal tidak dibantu masuk ke titik-titik konsumsi yang membentuk selera nasional.

Indonesia sesungguhnya punya modal untuk membalik keadaan. Negeri ini memiliki keragaman sumber air yang bisa dibangun menjadi identitas pasar: air pegunungan, air vulkanik, air pulau tropis, air sumber alami dengan narasi ekologi yang kuat. Tetapi modal alam itu harus diterjemahkan menjadi strategi dagang.

Negara harus berhenti berpikir bahwa tugasnya selesai setelah izin produksi keluar. Negara harus ikut membentuk pasar domestik: memfasilitasi standardisasi, mendorong kemitraan distribusi, memperkuat logistik, dan membantu produk nasional memasuki segmen premium. Di titik inilah pemikiran Arum tentang sinergi perdagangan, industri, dan logistik menemukan relevansinya yang paling konkret.

Tanpa sinergi itu, Indonesia akan terus memproduksi banyak barang, tetapi sedikit yang benar-benar berdaulat di pasar sendiri.

Akhirnya, impor air, es, dan salju adalah satir yang terlalu nyata. Ia menunjukkan bahwa Indonesia belum kekurangan sumber daya, tetapi kekurangan strategi. Kita punya air, tetapi tidak selalu punya kekuatan untuk mengubah air menjadi reputasi dagang.

Kita punya pasar besar, tetapi belum sepenuhnya punya kemampuan untuk menentukan struktur pilihannya. Kita bangga pada kekayaan alam, tetapi masih sering kalah oleh negara yang lebih piawai menjual cerita, mutu, dan prestise.

Itulah pelajaran paling keras dari statistik ini: dalam geoekonomi modern, yang berdaulat bukan yang paling kaya alam, melainkan yang paling berhasil mengubah alam menjadi kuasa pasar. Dan sampai di titik itu, Indonesia rupanya masih terlalu sering menjadi penonton di raknya sendiri.