Gubernur Khofifah Tegaskan Pentingnya Amar Ma ruf Nahi Munkar Guna Cegah Korupsi

Reporter : -
Gubernur Khofifah Tegaskan Pentingnya Amar Ma ruf Nahi Munkar Guna Cegah Korupsi
Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jatim menghadirkan seluruh Bupati Walikota, serta Ketua DPRD Jatim dan Kabupaten Kota di Jawa Timur., di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (15/9/2022).

Surabaya (Jatimupdate.id) - Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen strategis di Jawa Timur untuk terus melakukan kebaikan, mencegah terjadinya hal-hal tidak baik dan berlomba lomba dalam hal kebaikan.

"Ini adalah forum amar ma'ruf nahi mungkar dan mari ber_fastabiqul khairat._ Terima kasih atas seluruh ihtiar dari elemen strategis di Jawa Timur," ajaknya dalam Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (15/9/2022). 

Baca Juga: KPK Kembali Usut Korupsi Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Kabupaten Lamongan

Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur dihadiri langsung oleh Ketua KPK RI Komjen Pol. (Purn) Drs. Firli Bahuri, Irjen Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Thohir dan Deputy Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPK. R Suhartono.

Ketua KPK RI Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Khofifah yang menghadirkan seluruh Bupati Walikota, serta Ketua DPRD Jatim dan Kabupaten Kota di Jawa Timur.

"Kami sampaikan terima kasih pada ibu gubernur yang menghadirkan seluruh kamar-kamar kekuasaan baik itu legislatif maupun eksekutif. Mudah-mudahan Jawa Timur bisa mewujudkan tujuan negara dan juga mencapai tadi yang kita kenal dengan Jatim Bangkit dan CETTAR," Kata Firli Bahuri.

Baca Juga: Badan Karantina Indonesia Resmikan Layanan Karantina Di Pelabuhan Tanjung Perak

Ia berpesan bahwa titik-titik rawan fraud atau tidak pidana korupsi harus dihindari. Mulai dari tahap perencanaan, tahap pengesahan, implementasi dan pengawasan.

Termasuk juga titik-titik yang rawan terjadinya korupsi mulai dari pemberian izin, pengadaan barang jasa, reformasi birokrasi khususnya pembinaan sumber daya manusia.

"Tidak boleh ada 1 rupiah pun anggaran dalam RAPBD itu diluar dari tujuan pembangunan nasional maupun tujuan nasional itu sendiri," pungkasnya.

Baca Juga: 4 Desa Wisata di Jatim Akan Terima Bantuan dari KIP Foundation dan Sampoerna

Dalam forum ini hadir pula Ketua DPRD Prov. Jatim, Inspektur Jenderal Kemendagri, Deputi Bidang Pengawasan, Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Sekda Prov. Jatim, Bupati/Walikota se-Jatim, Ketua DPRD se-Jatim, Kaper BPKP Jatim.

Serta hadir pula Direktur Wilayah III KPK RI, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Inspektur Khusus Kemendagri, Inspektur Prov. Jatim, Sekwan Prov. Jatim, Karo Hukum Setda Prov. Jatim, Karo Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Jatim. (yah)

Editor : Redaksi