Soal Pemekaran Dapil Surabaya, Pakar: Fokus ke Kualitas Representasi Bukan Kepentingan Elite
Surabaya,JatimUPdate.id - Pakar politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni, mengingatkan wacana pemekaran dapil Surabaya pada Pemilu 2029 tak mengakomodir kepentingan elite.
"Jangan sampai penataan dapil ini berubah menjadi instrumen untuk mengakomodir kepentingan elite tertentu," tutur Bimo, kepada Jatimupdate.id, Sabtu (6/6).
Bimo menegaskan, jika pemekaran dapil dilandasi kepentingan elite, itu mengorbankan prinsip keadilan representasi dalam konteks demokrasi.
Menurutnya hal yang paling urgent bukan pemekaran dapil. Namun meningkatkan kualitas representasi politik warga surabaya.
"Isu yang lebih substansial itu sebenarnya bukan hanya pemekaran dapilnya, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas representasi politik warga surabaya," urai Bimo.
Bimo menegaskan, jika penduduk Surabaya sudah melampaui batas sebagaimana peraturan perundang-undangan.
Maka tambah Bimo penambahan kursi DPRD merupakan pilihan yang sangat relevan.
"Penambahan kursi dprd menjadi pilihan yang lebih relevan sebenarnya dibandingkan sekedar pemecah wilayah dapil," tegasnya.
Bimo menyebut, penambahan kursi memberi peluang lebih besar bagi keterwakilan masyarakat.
"Tidak harus secara drastis mengubah konfigurasi politik yang sudah ada," tukas Bimo.
Bimo menganggap pemekaran dapil cuma berdampak pada pergeseran arena kompetisi politik saja
Sedangkan penambahan kursi DPRD diyakini menjawab persoalan representasi.
"Hanya berdampak pada perubahan arena kompetisi politik itu sendiri daripada menjawab persoalan representasi," beber Ken Bimo Sultoni.
Beberapa ketua partai politik di Surabaya, Akmarawita Kadir Ketua Partai Golkar, dan Ketua PKB Musyafak Rouf saat dimintai tanggapan terkait wacana pemekaran dapil belum merespons hingga berita ini ditayangkan. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman
