Menguji Ketulusan di Balik Wacana Pemekaran Dapil Surabaya
Catatan Redaksi - Wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Surabaya sejatinya berada di persimpangan jalan yang krusial.
Apakah ini murni kebutuhan untuk merespons ledakan pertumbuhan penduduk demi efektivitas keterwakilan rakyat, ataukah cuma panggung baru untuk memuaskan syahwat politik para elite?
Pertanyaan ini mendesak untuk diuji secara terbuka. Publik berhak mengetahui pemecahan wilayah ini akan benar-benar mendekatkan warga Surabaya dengan wakil rakyat mereka, atau justru hanya agenda terselubung untuk membagi-bagi "lapak baru" demi mengamankan kekuasaan kelompok tertentu.
Sikap bungkam yang ditunjukkan oleh sejumlah ketua partai politik saat ini justru memperkuat kecurigaan publik akan adanya agenda di bawah karpet.
Diamnya para elite ini merefleksikan apatisme terhadap penataan demokrasi lokal yang sehat, di mana kenyamanan struktur lama jauh lebih berharga ketimbang pembenahan sistem keterwakilan yang lebih adil.
Parpol tampak terlalu sibuk menyelamatkan diri di zona nyaman masing-masing, hingga mengabaikan esensi utama dari pemekaran itu sendiri, yakni pemenuhan hak konstitusional warga Surabaya secara merata.
Melihat kondisi ini, Redaksi menegaskan bahwa masa depan tata kelola pemilu di Surabaya tidak boleh dibiarkan bergulir di ruang-ruang gelap.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya bersama seluruh pimpinan parpol harus segera menghentikan aksi saling tunggu dan membuka ruang dialog publik yang transparan.
Kebijakan strategis ini tidak boleh diputuskan sepihak di atas meja kalkulasi pragmatis.
Parpol harus berani keluar dari persembunyian, memaparkan argumentasi mereka secara terbuka.
Selain itu membuktikan kepada warga Surabaya komitmen mereka murni untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan cuma memburu syahwat politik kekuasaan.
Editor : Redaksi
