Komisi B DPRD Surabaya Minta Penertiban PKL Kawasan Genteng Tak Tebang Pilih
Surabaya,JatimUPdate.id – Komisi B mengelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Simpang Dukuh, pada Senin (8/6).
Perwakilan PKL Simpang Dukuh Munif mengatakan, permasalahan PKL Simpang Dukuh sebenarnya sudah selesai.
Namun dalam rapat muncul pembahasan PKL Genteng Besar dan Kenari. “Otomatis PKL di kawasan itu juga terkena penertiban,” keluhnya.
Ia menegaskan, pihaknya keberatan terkait rencana penertiban 25 Juni mendatang. Sebab belum ada solusi konkret.
“Belum ada solusi untuk relokasi termasuk PKL Genteng Besar dan Kenari,” imbuhnya.
Camat Genteng Jefri mengatakan, rencana penertiban sesuai dengan Perda 2 tahun 2020.
Jefri menjelaskan Perda itu melarang pelaku usaha atau PKL berjualan di bahu maupun badan jalan.
“Semula kita rencanakan bertahap (Penertiban) di Simpang dukuh, termasuk di Taman Apsari sudah clear,” terangnya
Jefri menegaskan, pihaknya dalam melakukan penertiban dilakukan secara humanis.
“Saya diskusikan lebih dulu dengan PKL dan meminta tolong kepada mereka untuk segera cari tempat,” ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif, mengingatkan penegakan aturan tidak boleh dilakukan secara tebang pilih.
"Ketika pemerintah memutuskan melakukan penertiban, maka seluruh pelanggaran harus diperlakukan sama. Keadilan menjadi fondasi utama agar kebijakan tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun tudingan diskriminasi", ujar Faridz usai RDP.
Ia mengingatkan, jika salah satu PKL di kawasan Genteng tidak ditertibkan.
Maka tambah legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, PKL lain tidak ditertibkan.
“Itu aja (Tidak Ditertibkan),” tutur Afif.
Disinggung solusi penertiban PKL di Simpang dukuh termasuk Genteng Besar dan Kenari, Afif mengaku belum mengetahuinya.
“Tapi kalau pasar sudah ada solusinya,” katanya. (*)
Editor : Miftahul Rachman
