Mandat Kiai Sepuh dan Pertaruhan Abad Kedua NU

 

Oleh: Ponirin Mika

Kasubbag Humas dan Infokom PP. Nurul Jadid Paiton | Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton | Anggota Community of Critical Social Research, Jurnalis JatimUPdate.id

Paiton, Probolinggo, JatimUPdate.id,- Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri—berdiri sejak 1 Januari 1925—bukan sekadar titik koordinat di peta penyelenggaraan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama 2026.

Ia adalah cermin. Cermin yang dipasang di hadapan wajah NU sendiri, memaksa organisasi terbesar di dunia Islam ini untuk bertanya: masihkah aku mengenali diriku?

Ketika PBNU memilih Ploso melalui surat instruksi Rais Aam KH Miftachul Akhyar, itu bukan keputusan logistik.

Itu adalah pernyataan eksistensial—tentang dari mana NU berasal, dan ke mana ia seharusnya kembali.

Sebelum kita memahami mengapa Ploso begitu bermakna, kita harus kembali ke 31 Januari 1926.

Nahdlatul Ulama tidak lahir dari rapat di gedung mewah, bukan pula dari lobi kekuasaan kolonial. Ia lahir dari kegelisahan spiritual yang mendalam—kegelisahan para ulama yang menyaksikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terancam dari berbagai arah. KH Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Hasbullah, dan para muassis mendirikan NU sebagai jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah: perkumpulan keagamaan sosial yang bertugas merawat Islam moderat di tengah badai zaman.

Tujuannya nyata dan tegas: meninggikan kalimat Allah, mempererat ukhuwah Islamiyah, menjadi garda penjaga agama, bangsa, dan kemanusiaan.

NU bukan partai. NU bukan korporasi. NU adalah pesantren raksasa yang menghampar dari Sabang sampai Merauke—dan pesantren tidak pernah lahir dari ambisi kekuasaan, melainkan dari panggilan mengabdi.

Gus Dur pernah berkata dengan kecerdasan yang tak tertandingi: pesantren adalah NU kecil, sedangkan NU adalah pesantren besar. Bukan metafora. Itu adalah peta kognitif paling akurat untuk memahami anatomi NU.

Katib Aam PBNU KH Said Asrori mempertegas: "NU lahir dari pondok pesantren. NU dan pesantren itu bagaikan satu mata uang." Maka setiap kali NU bergerak menjauh dari pesantren—baik secara fisik maupun secara ruh—sesungguhnya ia sedang bergerak menjauh dari dirinya sendiri. Munas di Ploso adalah ruju'—kepulangan.

Dan kepulangan, dalam tradisi apapun, selalu lebih bermakna dari sekadar perjalanan biasa. Tanah Ploso bukan tanah sembarangan. Di sinilah seorang anak muda bernama Mas'ud—mahasiswa STOVIA (sekolah dokter Belanda di Batavia) yang melepas jas putih dokternya demi menggenggam kitab kuning—merintis pengajian dengan satu masjid kenaiban dan seorang santri pada 1924.

Ia melakukan itu bukan karena gagal, melainkan karena nasihat KH Ma'ruf Kedunglo, murid Syaikhona Kholil Bangkalan, mengguncang keyakinannya tentang jalan hidup yang paling benar.

Mas'ud kelak dikenal sebagai KH Ahmad Djazuli Utsman, Sang Blawong—pendiri Al-Falah yang resmi berdiri 1 Januari 1925.

Seorang calon dokter yang memilih sistem salafiyah bukan karena ketinggalan zaman, melainkan karena ia yakin: ilmu yang berakar pada tradisi adalah ilmu yang paling tahan badai.

KH Djazuli Utsman wafat pada 10 Januari 1976 tanpa meninggalkan sawah, ladang, atau emas permata. Yang ia tinggalkan hanyalah pesantren—dan pahalanya, kata orang Ploso, mengalir lebih deras dari Sungai Brantas.

Baru saja pada 1 Januari 2025, Al-Falah merayakan abad pertamanya. Puluhan ribu alumni tumpah ruah. Ketum PBNU Gus Yahya hadir dan berikrar: "NU berhutang besar kepada Al-Falah Ploso dan para masyayikhnya."

Enam bulan kemudian, pesantren yang sama menjadi tuan rumah Munas dan Konbes NU 2026. Bukan kebetulan. Ini adalah kelanjutan dari tanggung jawab peradaban. Tanggal 20 Juni 2026, 4 Muharram 1448 H—awal tahun baru Hijriyah, sarat simbolisme—tiga belas kiai sepuh berkumpul dalam Ramah Tamah Masyayikh Nahdlatul Ulama di Ploso.

Ini bukan pertemuan biasa. Siapa pun yang memahami peta keulamaan NU akan berdiri hormat membaca daftarnya:
KH Nurul Huda Jazuli (Mustasyar PBNU, pengasuh Al-Falah Ploso), KH Anwar Manshur (Mustasyar PBNU/Rais Syuriyah PWNU Jatim, Lirboyo), KH A. Kafabihi Mahrus (Rais Syuriyah PBNU, Lirboyo), Prof. KH Ma'ruf Amin (Mantan Wakil Presiden RI, Mustasyar PBNU), Prof. KH Said Aqil Siroj (Mustasyar PBNU), KH Ali Akbar Marbun (Rais Syuriyah PBNU), KH Ali Kholil (Rais Syuriyah PWNU Kaltim), KH Ah. Syatibi Hambali (Rais Syuriyah PWNU Banten), Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim, KH Mas'ud Masduqi (Rais Syuriyah PWNU DIY), KH Ubaidullah Shodaqoh (Rais Syuriyah PWNU Jateng), serta secara daring KH R. Muhammad Khalil As'ad dan KH Abdullah Ubab Ma'mun.

Ketika nama-nama seperti ini berkumpul dan bersuara bersama, itu bukan opini. Itu adalah sabda keulamaan yang mengikat secara moral seluruh 90 juta warga Nahdliyin.

Dari pertemuan bersejarah itu lahir seruan resmi yang memuat empat mandat. Sederhana dalam kata, namun menyimpan kedalaman yang bisa mengguncang fondasi organisasi jika diabaikan.

Para masyayikh menolak tegas usulan bahwa calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) harus berasal dari unsur Syuriyah dengan representasi kewilayahan.

Bagi mereka, ini bukan penyempurnaan—ini pergeseran paradigma yang berbahaya.

AHWA yang sesungguhnya adalah saringan moral, bukan mekanisme representasi politik. Jika ia diubah menjadi forum representasi wilayah, ia tidak lagi menjadi benteng keulamaan. Ia menjadi arena perebutan kursi yang hanya berganti kostum. Ini bukan soal teknis organisasi. Ini soal jiwa NU. Kekuatan terbesar NU selama satu abad adalah independensinya—suara yang tidak bisa dibeli, orientasi yang tidak bisa dipesan.

Pengurus yang merangkap jabatan di pemerintahan membuat batas antara agenda organisasi dan agenda kekuasaan menjadi kabur. Dan NU yang kehilangan independensinya telah kehilangan senjata paling ampuhnya: kepercayaan umat.

Para kiai sepuh tahu betul—bersatu dengan kekuasaan sering kali berarti mati pelan-pelan dalam pelukan yang hangat.

Permintaan ini tampak sederhana. Namun kandungan filosofisnya sangat dalam. Pesantren bukan sekadar bangunan fisik—ia adalah atmosfer, adab, dan pengingat bahwa setiap keputusan besar harus melewati saringan akhlak dan fiqh, bukan semata kalkulasi pragmatis.

Ketika para muktamirin bermusyawarah di bawah aroma kitab kuning dan lantunan wirid, sesuatu dalam diri mereka—entah sadar atau tidak—akan terhubung kembali kepada niat asal: lillahi ta'ala.

Pesantren adalah tempat di mana kekuasaan dipaksa merendahkan diri di hadapan ilmu. Itulah yang dibutuhkan NU hari ini.

Para masyayikh menyerukan agar seluruh peserta, penyelenggara, dan pimpinan NU mengedepankan ketertiban, kesantunan bermusyawarah, dan persatuan jam'iyah di atas segala perbedaan. Karena mereka meyakini: penghormatan kepada ulama dan penguatan pesantren adalah modal utama NU untuk terus berkhidmah kepada agama, bangsa, dan kemanusiaan.

Di antara semua tokoh yang hadir, ada satu nama yang secara simbolis memiliki bobot paling berat: KH Nurul Huda Djazuli. Di tanahnya sendiri, di pesantren yang diwariskan oleh ayahanda Sang Blawong, beliau berdiri—bukan untuk merebut panggung, bukan untuk mengklaim kemenangan.

Beliau hanya menyampaikan satu kalimat yang lirih namun menusuk jauh ke dalam: "Saya cinta NU, saya tak ingin melihat pengurus bertengkar. NU dan pesantren harus saling menguatkan."

Kalimat itu adalah cermin akhlak keulamaan yang sejati—sabar tanpa batas, santun tanpa pamrih.

Dan justru karena ketenangannya itulah, suaranya terdengar lebih keras dari ribuan teriakan.

Ketum PBNU Gus Yahya menyebut beliau dan KH Anwar Manshur sebagai ashabul hikmah dan ashabul karomah. Bukan basa-basi. Itu pengakuan tulus bahwa di tengah badai dinamika organisasi, masih ada cahaya yang tak padam.

Di penutupan Munas-Konbes di IAI Syaikhona Mohammad Kholil, Bangkalan, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyampaikan sesuatu yang menggetarkan—langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Beliau mengutip kalam hikmah: "Kekuasaan itu bisa bertahan bersama kekafiran, namun tidak akan bisa bertahan bersama kezaliman."

Ini bukan ceramah biasa. Ini adalah tradisi berabad-abad—ulama berbicara jujur kepada penguasa, bukan memujinya.

Bangsa Majusi, kata Kiai Miftach, pernah berkuasa empat ribu tahun karena menegakkan keadilan—meski bukan Muslim. Pesan itu melampaui forum organisasi: NU tidak pernah melepaskan tanggung jawab moralnya kepada bangsa, bahkan ketika berbicara di depan kepala negara.

Munas-Konbes 2026 tidak berjalan tanpa guncangan. Ketegangan memuncak saat Sidang Pleno III membahas lokasi Muktamar ke-35—perdebatan berlangsung sengit, bahkan terjadi adu mulut di hadapan para kiai sepuh.

Ketua Umum Pagar Nusa Gus Nabil Haroen turun langsung mengawal keselamatan KH Nurul Huda Jazuli dan KH Anwar Mansur yang hadir di lokasi.

Bahwa ada ketegangan—itu bukan aib. Ketegangan adalah tanda bahwa ada hal-hal penting yang sedang dipertaruhkan. Cerminan kematangan sebuah organisasi bukan pada absennya konflik, melainkan pada cara konflik itu dikelola: apakah dengan adab dan ukhuwah, atau dengan mengorbankan keduanya demi kemenangan sesaat.

Munas-Konbes 2026 juga menetapkan Visi NU Digdaya 2050—peta jalan 25 tahun untuk NU yang lebih mandiri, lebih kuat, lebih berpengaruh di panggung dunia.

Platform digital "Digdaya" pun dirancang untuk modernisasi pengelolaan aset dan jaringan NU. Ini terobosan yang layak diapresiasi. Namun para masyayikh—dengan kearifan yang terasah selama puluhan tahun pengabdian—mengingatkan satu hal yang tidak boleh terlupa: digitalisasi harus menjadi jembatan pemberdayaan umat di pelosok, bukan instrumen sentralisasi yang menciptakan jarak antara elit pusat dan warga di ranting paling bawah.

Visi besar selalu indah di atas kertas. Ujian sesungguhnya adalah apakah visi itu menemukan rohnya di desa-desa, di surau-surau, di pesantren kecil yang mengaji tanpa sorotan kamera.

Muktamar ke-35 NU yang ditetapkan berlangsung 1–5 Agustus 2026 menanggung beban yang jauh melampaui sekadar pergantian kepemimpinan. Ia adalah tonggak memasuki abad kedua NU—era di mana tantangan yang dihadapi secara fundamental berbeda dari yang dihadapi para pendirinya.

Teknologi kecerdasan buatan mengancam lapangan kerja jutaan orang. Krisis ekologis mengancam ruang hidup umat manusia. Polarisasi ideologi menggerus kohesi sosial. Neo-kolonialisme ekonomi mengancam kemandirian bangsa. NU yang memasuki abad kedua harus lahir kembali—bukan sebagai mesin ritual organisasional, tetapi sebagai laboratorium peradaban Islam yang sesungguhnya, yang punya jawaban nyata atas pertanyaan-pertanyaan zaman.

Inti dari seluruh seruan para masyayikh di Ploso sesungguhnya dapat diringkas dalam satu kalimat yang diucapkan KH Ubaidullah Shodaqoh dengan nada yang sederhana namun menancap dalam: "Masa romo kiai sepuh gak jadi ahlul halli wal aqdi. Tidak begitu." Kalimat itu terdengar seperti keluhan. Namun sesungguhnya ia adalah deklarasi prinsip yang mendasar: NU didirikan di atas fundamen keulamaan dan keteladanan.

Kepemimpinan tertinggi organisasi harus tetap berada di tangan mereka yang paling dalam ilmunya, paling terjaga akhlaknya, paling diakui integritasnya—bukan di tangan mereka yang paling kuat jaringan politiknya atau paling besar anggaran lobi-nya.

Para kiai sepuh bukan sedang mengklaim kekuasaan. Mereka sedang menjaga amanah. Dan menjaga amanah adalah pekerjaan yang paling sunyi—namun paling mulia—di dunia ini.

NU harus jujur: organisasi ini baru saja melewati guncangan internal yang keras. Ketegangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah memuncak akhir 2025, sebelum mereda melalui islah di Pesantren Lirboyo pada Desember 2025.

Luka yang sembuh tidak selalu luka yang terlupakan. Muktamar ke-35 harus menjadi momen bukan hanya untuk memilih pemimpin baru, tetapi untuk merumuskan kontrak moral baru di antara seluruh elemen NU—tentang bagaimana kekuasaan dikelola, bagaimana perbedaan dihormati, dan bagaimana khidmah dijaga dari godaan kepentingan pribadi dan kelompok.

Organisasi sebesar NU tidak boleh dikelola dengan pola dagang suara, lobi hotel, atau janji pembagian kursi. NU terlalu besar dan terlalu penting bagi bangsa ini untuk membiarkan masa depannya ditentukan oleh transaksi yang berlangsung dalam gelap.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di Al-Falah Ploso akan dicatat sejarah sebagai momen ketika para kiai sepuh—dengan keagungan ilmu, kesabaran, dan keikhlasan mereka—berdiri dan bersuara: cukup sudah NU berjalan jauh dari dirinya sendiri. Sudah saatnya kembali pulang.

Tiga belas nama ulama yang menandatangani seruan itu adalah tiga belas mercusuar. KH Nurul Huda Djazuli di Ploso. KH Anwar Manshur di Lirboyo. Prof. KH Ma'ruf Amin di Banten. Prof. KH Said Aqil Siroj di Jakarta.

Mereka adalah wajah-wajah peradaban yang dipertaruhkan NU di hadapan sejarah. Muktamar ke-35, 1–5 Agustus 2026, kini menanggung harapan yang luar biasa berat. Apakah ia akan menjadi forum yang memanggungkan kembali kemuliaan ulama dan pesantren sebagai inti gerakan NU? Atau ia akan menjadi sekadar pesta demokrasi yang meriah di permukaan, namun hampa di dalam? Ploso telah bersaksi. Brantas mengalir tenang, membawa doa-doa para kiai sepuh ke muaranya.

Kini giliran Muktamar ke-35 menjawab—dan 90 juta warga Nahdliyin sedang menunggu jawaban itu dengan sepenuh harap, sepenuh doa

Editor : Redaksi