Pemprov Jatim Siap Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

oleh : -
Pemprov Jatim Siap Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menjadi narasumber dalam kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/9).

Jakarta ( Jatimupdate.id) -Kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sudah dilakukan Jatim. Hal itu dibuktikan dengan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Provinsi Jatim selama 7 tahun secara berturut-turut.

Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada Pemerintah Pusat dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menjadi narasumber dalam kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) bertema 'Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat' di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/9).

Disampaikan Wagub Emil, upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan tahunan akan terus dilakukan melalui penguatan secara menyeluruh terhadap fungsi-fungsi pengendalian dan manajemen risiko pelaporan keuangan tahunan.

"Upaya ini dijadikan momentum lebih untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja anggaran dan transparansi keuangan daerah," kata Wagub Emil.

Dijelaskan, beberapa jurus diterapkan Pemprov Jatim untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekaligus meningkatkan kinerja laporan keuangan yang baik untuk mewujudkan pembangunan daerah di Jatim yang baik.

Pertama, penguatan komitmen pengelolaan keuangan yang profesional dari seluruh pimpinan unit kerja. Kedua, pembinaan secara berkesinambungan dari inspektorat dan PPKD terhadap seluruh SKPD. Ketiga, pengembangan yang berkesinambungan terhadap SDM pengelola keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, sosialisasi, tugas belajar.

"Selain itu, melakukan review dan audit internal oleh inspektorat, peningkatan akuntabilitas manajemen aset daerah serta monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan BPKP," jelasnya.

Emil menambahkan, Jatim juga berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memperbaiki manajemen kinerja. Cara ini, kata dia, penting untuk dilakukan mengingat selama 8 tahun berturut-turut, Pemprov Jatim berhasil mempertahankan nilai SAKIP dengan predikat A.

"SAKIP ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan," ujarnya.

Lebih lanjut Emil menyampaikan beberapa upaya pemerintah provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Pertama, memperbaiki manajemen kinerja dengan cara menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan. Kedua, meningkatkan kualitas laporan kinerja sehingga memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen.

Ketiga, asistensi penyusunan laporan kinerja kepada seluruh Perangkat Daerah, sehingga dapat memantau dan memacu peningkatan kinerja melalui pendalaman model serta bentuk format laporan dan data yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penyajian laporan. Terakhir, mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan budaya kinerja berkelanjutan dan meningkatkan kualitas proses penganggaran berbasis kinerja.

"Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban dari manfaat anggaran. Jadi, mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan akan bisa memberikan rencana konkrit ke depannya untuk meningkatkan kualitas keuangan dan kinerja," tandasnya. (yah)

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menjadi narasumber dalam kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/9).Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menjadi narasumber dalam kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/9).