'Bajingan' di Menara Gading Kekuasaan
JatimUPdate.id - PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto di Indonesia Arena, saat perayaan Hari Koperasi Nasional, Minggu (12/7/2026), bukanlah gertak sambal. Di depan khalayak, ia melontarkan kalimat yang merobek kesantunan politik kita: “Semua partai banyak patriot, dan semua partai banyak bajingannya juga.”
Kalimat itu—pedas, lugas, dan tanpa rem—adalah lonceng bahaya bagi elite partai politik di negeri ini. Sebagai seorang Presiden yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo sejatinya sedang mengiris tangannya sendiri. Ia menyadari bahwa kemenangan politiknya hari ini adalah produk dari sokongan partai-partai tersebut. Namun, ketika dukungan itu berubah menjadi beban, atau bahkan menjadi parasit bagi tatanan negara, Prabowo memilih untuk menunjukkan taring.
Paradoks Penegakan Hukum
Situasi nasional saat ini memang sedang berada di titik nadir. Kepercayaan publik mengalami erosi hebat seiring terbukanya kotak Pandora skandal korupsi. Kasus penggeledahan yang menyeret nama besar mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah bukan sekadar drama hukum; ia adalah bukti bahwa “hantu” korupsi telah bersemayam di jantung institusi penegak hukum.
Ketika hukum tidak lagi memandang kawan atau lawan, pilihan Prabowo menjadi spekulatif. Ada kesan ia sedang melakukan “pembersihan internal” yang brutal. Apakah ini upaya menyeimbangkan kekuasaan atau justru sebuah political suicide? Yang jelas, peringatan keras Prabowo menyiratkan bahwa daftar catatan merah bagi para petinggi partai sudah berada di meja kerjanya.
MBG dan Labirin Makelar Proyek
Target kemarahan Prabowo jelas: mereka yang menjadikan proyek strategis nasional—seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KOPDES)—sebagai ladang perburuan rente. Bukan rahasia lagi, sejumlah elite partai kini bertindak sebagai biro makelar atau fasilitator proyek, memanen untung di atas visi populis Presiden.
Eskalasi kasus MBG yang kini menyeret puluhan nama ke dalam proses pemberkasan tersangka adalah ancaman eksistensial bagi partai politik. Keterangan Febrie Adriansyah sebelum mundur, yang mengungkap adanya 41 hingga 47 nama dalam daftar jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), menjadi bukti bahwa korupsi ini sudah sistemik. Ini bukan lagi soal oknum, melainkan soal “institusi” yang terjangkit virus korupsi.
Menanti “Pengadilan Rakyat”
Jika daftar nama yang diduga terlibat korupsi benar-benar mengarah pada para ketua partai, maka kita sedang menunggu ledakan sosial. Kemarahan masyarakat sudah di ubun-ubun. Narasi “digantung di Monas”—sebagai metafora penghukuman ekstrem—bukanlah sekadar fantasi vandalisme, melainkan ekspresi kejengkelan rakyat atas ketidakadilan yang telanjang.
Rakyat kini menuntut lebih dari sekadar retorika. Jika negara gagal memberikan efek jera, jangan salahkan jika publik mulai menuntut “pengadilan rakyat” bagi mereka yang mengkhianati amanat.
Bagi Prabowo, ini adalah ujian besar. Ia harus memilih: terus berkawan dengan para “bajingan” politik dan membiarkan pemerintahannya runtuh oleh korupsi, atau memotong jaringan tersebut meski harus menanggung risiko stabilitas politik. Mengingat karakter Prabowo yang tegas dan kecenderungannya untuk tidak berkompromi, kita mungkin akan melihat panggung politik yang lebih berdarah dalam waktu dekat.
Pada akhirnya, “bajingan” dalam politik memang tidak akan pernah hilang. Namun, membiarkan mereka duduk nyaman di menara gading kekuasaan sambil menggerogoti uang rakyat adalah awal dari kehancuran sebuah bangsa. Presiden telah membuka tabir, kini publik menunggu langkah konkret: akankah janji penegakan hukum tanpa pandang bulu ini benar-benar menyentuh para ketua partai, atau hanya berakhir sebagai gertakan yang layu sebelum berkembang?
Penulis adalah pengamat politik, Heru Subagia
Editor : Redaksi
