IDR Soroti Data Pemerintah Tak Sinkron, Komunikasi Publik Dipertanyakan

Jakarta, JatimUPdate.id - Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli, menyoroti persoalan ketidaksinkronan data dan komunikasi antarlembaga pemerintah yang dinilai dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Fathorrahman, persoalan komunikasi publik pemerintah tidak semata-mata berkaitan dengan cara menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Lebih jauh, komunikasi publik juga membutuhkan koordinasi yang solid di antara kementerian dan lembaga agar informasi yang disampaikan kepada Presiden maupun masyarakat memiliki basis data yang akurat.

Ia menilai adanya perbedaan antara data yang digunakan dalam pernyataan pemerintah dengan kondisi objektif di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan koordinasi komunikasi pemerintahan.

"Kesemrawutan komunikasi antar lembaga pemerintah, hal ini nampak pada data-data yang dipidatokan Presiden Prabowo dengan kondisi objektif di lapangan," ujar Fathorrahman dalam keterangan IDR, Rabu (12/8/2026).

Soroti Persoalan Data Penggilingan Padi

Fathorrahman yang akrab disapa Mr.Ong tersebut mencontohkan persoalan data terkait penggilingan padi. Menurutnya, pemerintah semestinya memiliki mekanisme verifikasi data yang kuat sebelum informasi digunakan dalam komunikasi resmi Presiden.

"Gampang saja kita contohkan pada kasus penggilingan padi. Masa seorang Presiden dapat pasokan data yang ngawur soal penggilingan padi? Waduh, ini negara atau warung kelontong," kritiknya.

Menurut Fathorrahman, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kesalahan teknis semata. Data yang keliru dan kemudian disampaikan ke ruang publik dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak memiliki koordinasi yang baik.

Karena itu, ia mendorong adanya pembenahan serius dalam sistem komunikasi pemerintahan, mulai dari pengumpulan informasi, verifikasi data, koordinasi antarlembaga hingga penyampaian informasi kepada masyarakat.

Komunikasi Pemerintah Jangan Justru Membebani Presiden

Fathorrahman juga mengingatkan bahwa aparat yang bertugas menangani komunikasi publik seharusnya menjadi bagian dari sistem yang melindungi kredibilitas Presiden.

Ia tidak ingin komunikasi yang dilakukan pejabat atau aparatur pemerintah justru menjadi beban politik bagi Presiden Prabowo.

"Jangan sampai orang yang seharusnya menjaga citra publik presiden, justru bertindak menjerumuskan wajah presidennya. Sebab jika presiden tidak punya wibawa di mata publik, rakyat yang akan menderita," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan aparat komunikasi yang mampu memberikan penjelasan secara objektif, terbuka dan berbasis data, terutama ketika menghadapi kritik dari masyarakat.

Fathorrahman menilai komunikasi publik yang sehat tidak seharusnya dibangun dengan pola defensif atau sekadar membantah kritik. Pemerintah justru perlu menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia pun menekankan bahwa komunikasi pemerintah di era digital tidak lagi hanya berlangsung melalui media massa konvensional. Media sosial telah menjadi ruang utama masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sekaligus menilai kinerja pemerintah.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperbaiki kualitas komunikasi secara menyeluruh agar keberhasilan berbagai program pemerintahan dapat dipahami publik berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Komunikasi publik pemerintah harus segera diperbaiki. Jangan sampai komunikasi yang seharusnya menjelaskan dan membangun kepercayaan justru memperburuk citra pemerintah," pungkas Fathorrahman (*)

Editor : Redaksi