Debottlenecking APBD Jember: Task Force Percepat Belanja Modal, Genjot Ekonomi di Sisa Dua Bulan

JatimUpdate.id - Pemkab Jember melalui Sekda menyatakan akan membentuk task force atau satuan tugas untuk mempercepat belanja modal. Langkah ini menargetkan serapan anggaran berjalan maksimal, idealnya di atas 90%, pada sisa dua bulan efektif akhir tahun.

Kebijakan ini mengulang strategi yang pernah dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo sekitar sepuluh tahun lalu.

Belajar dari Task Force Era Jokowi

Pada masa itu, beberapa kementerian berkoordinasi menyinkronkan kinerja. Pemerintah membentuk sejumlah satuan tugas dengan tanggung jawab masing-masing.

Konsep awal task force muncul untuk meningkatkan daya saing, menjaga keamanan industri, dan memberi kepastian usaha sesuai instruksi presiden pada 2016.

Task force tidak dibentuk tunggal. Pemerintah membagi tugas ke dalam beberapa satuan tugas: percepatan regulasi, penanganan persoalan dan kasus, analisis dampak kebijakan, serta sosialisasi, publikasi, dan diseminasi paket kebijakan.

Satuan tugas ini mengawal pelaksanaan paket kebijakan, menyelesaikan hambatan, dan memastikan target berjalan baik.

Mekanisme ini memiliki tahapan, ukuran, dan waktu perancangan. Pemerintah membutuhkan data, petugas sesuai kapasitas, dan perencanaan ulang untuk menggabungkan beberapa belanja modal prioritas.

Satuan tugas dapat dibentuk sesuai bidang atau paket kebijakan, misalnya satgas infrastruktur atau satgas sosialisasi. Beberapa daerah juga pernah menerapkan model serupa.

Mengapa Task Force Dibutuhkan?

Task force menjadi langkah tepat untuk mengurai persoalan mekanisme birokrasi dan kerumitan proses pengadaan barang dan jasa.

Banyak unsur penghambat muncul dari awal hingga pelaksanaan. Sisa waktu dua bulan tidak cukup untuk menghabiskan tahapan birokratis anggaran ratusan miliar.

Percepatan melalui task force dibutuhkan karena masyarakat membutuhkan stimulus ekonomi secepat mungkin. Ambil contoh belanja modal jalan.

Ketika jalan bagus, pengiriman barang lebih optimal. Pedagang telur tidak khawatir telurnya pecah. Ekspedisi berjalan lancar. Pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalan itu pun tumbuh maksimal.

Pemkab Jember sebaiknya segera mengambil langkah konkret. Pemerintah daerah perlu merapatkan barisan. Kurangi dulu perjalanan mengikuti bupati. Waktu terbatas. Rakyat Jember membutuhkan visi ekonomi.

Di satu sisi, semua harus melalui proses. Di sisi lain, ekonomi kerakyatan membutuhkan sentuhan Pemkab Jember secara cepat ketika kondisi ekonomi masyarakat melemah.

Tema-tema pesimistis dari sejumlah kasus sedikit banyak memengaruhi geliat ekonomi. Perputaran arus ekonomi melemah. Transaksi antara konsumen dan produsen menurun. Wabah was-was ini berbahaya apabila Pemkab Jember masih menghabiskan waktu untuk bermain media sosial dan membranding sepak terjang tanpa diimbangi sentuhan ekonomi konkret. Dalam ajaran agama, keinginan diakui atau ujub jelas dilarang. Mari aktifkan kembali ghiroh ekonomi secara taktis dan praktis.

Belanja Modal Harus Cepat, Tepat, Akuntabel

Task force adalah kombinasi efektif. Perencanaan menjadi lebih tajam dan tepat sasaran. Indikasi anggaran besar tetapi ekonomi tetap loyo bisa jadi karena kebijakan belanja kurang tepat sasaran dan pelaksanaannya terlalu lambat.

Beberapa waktu lalu, ada tender cepat yang dibutuhkan segera dalam satu hari, tetapi pelaksananya berasal dari Jawa Barat.

Ini mengindikasikan panitia dan pejabat pelaksana kurang teliti dan lemah dalam membuat keputusan. Regulasi tidak bisa ditelan mentah-mentah. Kewajaran dan rasionalisasi harus dipakai demi kualitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

Hal-hal semacam ini juga mengundang penegak hukum bangun dari tidurnya. Pastinya, ini menambah lama drama pelaksanaan kegiatan serapan anggaran.

UU Pengadaan Barang dan Jasa serta UU Tipikor perlu dipelajari tuntas. Proses pengadaan harus berjalan sehat dan sesuai perencanaan. Pemerintah daerah bisa melibatkan penegak hukum untuk mengawasi langsung pelaksanaan dan menimalisir risiko fraud yang tinggi.

Proses belanja modal selama ini, khususnya untuk stimulus ekonomi, kurang berjalan efektif. Lebih banyak event dan keluh kesah spot kecil.

Sementara faktor utama penunjang ekonomi rakyat kurang bergerak cepat: perbaikan jalan, saluran irigasi untuk petani, dan alat-alat penunjang lain demi kelancaran ekonomi masyarakat dari APBD Jember. Semoga task force sudah berproses dan action.

Jember Butuh Poros Ekonomi

Pimpinan daerah, Gus Bupati, perlu memikirkan kebijakan besar soal ekonomi. Penataan wilayah sudah saatnya menjadikan Jember poros ekonomi.

Melalui task force berkelanjutan, Jember bisa mengurai mekanisme birokrasi, mengefisiensi kinerja eksekutif, dan melahirkan kebijakan taktis untuk menumbuhkan ekonomi dari berbagai sektor.

Fokus-fokus ekonomi akan tumbuh pesat. Anggaran terserap tanpa meninggalkan substansi peruntukannya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. (#)

*) Penulis: Moch Ilham Wardana, 

Editor : Redaksi