Institut Peradaban Soroti Kritik sebagai Kunci Perkuat Kepercayaan Publik

Jakarta, JatimUPdate.id - Institut Peradaban menyoroti pentingnya kritik dan koreksi dalam memperkuat kualitas pemerintahan serta membangun kepercayaan publik di tengah perjalanan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pandangan tersebut mengemuka dalam forum refleksi bertajuk “ “Menjelang Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto : Asta Cita Antara Harapan dan Realita”yang digelar di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Forum tersebut membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo dengan menghadirkan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari pemerintahan, ketatanegaraan, ekonomi, kebijakan publik, hingga hubungan internasional.

Salah satu perspektif disampaikan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP IKAL Wibawanto Nugroho Widodo melalui tema “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto: Dari Konsolidasi Pemerintahan Menuju Konsolidasi Kepercayaan Publik dan Kapabilitas Strategis Nasional.”

Dalam paparannya, Wibawanto menilai negara yang kuat bukan negara yang terbebas dari kritik. Justru, kekuatan negara dapat terlihat dari kemampuan institusinya menerima kritik, menguji informasi, memperbaiki kebijakan, dan belajar dari kesalahan.

Institut Peradaban Dorong Kritik Jadi Bahan Evaluasi

Wibawanto mengatakan kritik yang substantif diperlukan agar pemerintah dapat menguji kebijakan yang telah maupun sedang dijalankan.

Menurutnya, pemimpin membutuhkan penasihat yang mampu menyampaikan fakta secara jujur, termasuk ketika fakta tersebut tidak selalu menyenangkan bagi pengambil keputusan.

“Negara yang kuat bukan negara yang tidak memiliki kritik. Sebaliknya, negara yang kuat memiliki institusi yang mampu menerima kritik, menguji informasi, memperbaiki kebijakan, dan belajar dari kesalahan,” kata Wibawanto.

Ia menilai kritik dan koreksi seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pembelajaran negara. Dalam konteks tersebut, pihak yang berada di luar pemerintahan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kritik berdasarkan substansi.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat tetap dapat diakui tanpa harus menghilangkan fungsi pengawasan.

Menurut Wibawanto, pendekatan tersebut penting untuk menjaga agar perdebatan politik tidak semata-mata bergerak berdasarkan posisi partisan.

Ia membedakan politik partisan dengan statecraft. Politik partisan bekerja dalam ruang kompetisi kekuasaan, sedangkan statecraft lebih berkaitan dengan kepentingan negara dalam jangka panjang.

“Karena itu, dukungan terhadap sebuah kebijakan seharusnya tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang mengusulkannya. Demikian pula, kritik tidak seharusnya muncul hanya karena siapa yang menjalankannya,” ujarnya.

Menurutnya, ukuran yang lebih mendasar adalah apakah sebuah kebijakan memberikan manfaat bagi republik, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu bertahan melampaui siklus politik.

Kepercayaan Publik Dinilai Jadi Aset Strategis

Dalam forum Institut Peradaban tersebut, kepercayaan publik juga ditempatkan sebagai salah satu ukuran penting dalam melihat kinerja pemerintahan.

Wibawanto mengatakan kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi politik. Kepercayaan membutuhkan kombinasi antara kapasitas, kapabilitas, integritas, dan hasil nyata.

“Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi politik,” kata Wibawanto.

Menurutnya, masyarakat pada akhirnya akan melihat apakah negara mampu memberikan pelayanan, melindungi kepentingan publik, menciptakan kesempatan, menjaga stabilitas, serta menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, kepercayaan publik tidak hanya berkaitan dengan persepsi. Ia juga merupakan salah satu aset strategis negara.

Wibawanto juga mengaitkan kepercayaan publik dengan cara pemerintah menggunakan kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan dalam negara demokratis merupakan amanah publik sehingga penggunaannya membutuhkan tujuan yang jelas, pengetahuan yang memadai, dasar kebijakan yang dapat diuji, mekanisme akuntabilitas, serta kesediaan menerima koreksi.

“Kekuasaan membutuhkan tujuan yang jelas, pengetahuan yang memadai, dasar kebijakan yang dapat diuji, mekanisme akuntabilitas, serta kesediaan untuk menerima koreksi,” ujarnya.

FGD ini juga menghadirkan sejumlah tokoh, antara lain Dipo Alam, Jimly Asshiddiqie, Burhanuddin Abdullah, dan mantan Dubes Indonesia untuk Iran Dian Wirengjurit.

Selain membahas kritik dan kepercayaan publik, forum tersebut turut mengangkat sejumlah isu strategis, seperti konsolidasi kelembagaan, meritokrasi, perlindungan sosial, mobilitas sosial, politik luar negeri, transformasi digital, kecerdasan buatan, serta kapabilitas pertahanan dan keamanan.

Melalui forum refleksi tersebut, Institut Peradaban menempatkan dua tahun pemerintahan sebagai momentum untuk melihat arah pembangunan kapasitas negara sekaligus menguji sejauh mana institusi pemerintahan mampu merespons kritik, memperbaiki kebijakan, dan membangun kepercayaan publik (*)

Editor : Redaksi