Impor Ilegal Ancam Industri Dalam Negeri, Peneliti Sygma Dorong Menperin Sarmuji Perkuat Lintas Kementerian
Surabaya,JatimUPdate.id - Peneliti bidang politik dan keamanan Sygma Research and Consulting, Ken Bimo Sultoni mendorong Menteri Perindustrian (Menperin) M. Sarmuji memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menekan impor ilegal.
Menurut Bimo, persoalan impor ilegal tidak hanya berkaitan dengan perdagangan. Namun juga berdampak terhadap keberlangsungan industri, tenaga kerja, serta rantai pasok produksi dalam negeri.
"Perlu penguatan koordinasi lintas kementerian juga lembaga, mulai dari aspek jalur masuk barang hingga sampai distribusinya di pasar," tutur Bimo, Minggu (3/10).
Selain penindakan terhadap impor ilegal, Bimo meminta pemerintah memperkuat industri domestik agar tidak hanya bergantung pada kebijakan perlindungan.
Menurutnya, penguatan industri dapat dilakukan melalui substitusi impor yang realistis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Pun melibatkan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok industri besar.
"Industri domestik itu juga tidak hanya dilindungi, akan tetapi juga benar-benar diperkuat," tegas Bimo.
Bimo menganggap langkah tersebut untuk meningkatkan daya saing industri domestik sekaligus memperbesar nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Ia mengatakan, 100 hari pertama Sarmuji sebagai Menperin tidak harus diukur dari seberapa banyak program baru yang dibuat.
Namun, tambah Bimo arah kebijakan dan perbaikan yang dilakukan harus dapat dilihat dan dirasakan masyarakat maupun pelaku industri.
"100 hari pertama bukan soal berapa banyak sebenarnya program baru yang akan dibuat oleh Mas Sarmuji, akan tetapi bagaimana masyarakat dan pelaku industri ini bisa melihat arah baru dan merasakan adanya perbaikan," katanya.
Bimo juga menegaskan kalangan akademisi dan peneliti dapat memberikan dukungan melalui kajian dan data agar kebijakan perindustrian yang diambil pemerintah berbasis data.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan industri yang akan dicapai pemerintah.
"Bagaimana kebijakan perindustrian itu harus evidence-based atau berbasis bukti terhadap apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan tujuan dari perkembangan ataupun goals yang ingin dicapai oleh rezim pemerintahan saat ini," tuturnya.
Bimo kemudian menyampaikan selamat kepada Sarmuji yang dipercaya memimpin Kementerian Perindustrian.
"Semoga amanah dan sukses membawa industri Indonesia semakin kuat, kompetitif, dan pastinya mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional," demikian Ken Bimo Sultoni. (Roy/Yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
