Reses Aning Rahmawati Soroti Pengangguran hingga BPJS Nonaktif

Surabaya,JatimUPdate.id - Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, menyoroti persoalan pengangguran, BPJS Kesehatan nonaktif, hingga infrastruktur lingkungan dalam rangkaian reses di sejumlah titik di Surabaya.

Aning menyebut aspirasi warga itu akan jadi bahan DPRD dalam mengawal penyusunan APBD Kota Surabaya 2027.

Aning mengatakan reses merupakan kesempatan untuk melihat kembali kondisi warga sekaligus memastikan kebutuhan dasar mereka mendapat perhatian dalam prioritas pembangunan. 

Hal itu, kata dia, menjadi semakin penting ketika ruang fiskal pemerintah kota semakin terbatas.

“Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit karena defisit yang tidak sedikit, DPRD Kota kembali menyambung lidah warga Kota Surabaya untuk bisa mendapatkan haknya dalam APBD Kota Surabaya nanti di tahun anggaran 2027,” kata Aning dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Persoalan kesejahteraan sosial salah satu keluhan yang dominan dalam reses. Warga di sejumlah titik, termasuk Bulak dan Rungkut, mengeluhkan sulitnya memperoleh pekerjaan. 

Sejumlah ibu juga menyampaikan anak mereka belum bekerja ketika kondisi ekonomi semakin sulit dan harga bahan pangan meningkat.

“Masalah kesejahteraan sosial tetap butuh perhatian serius. Sulitnya lapangan kerja, pengangguran mendominasi di beberapa titik reses,” papar Aning.

Menurut dia, kondisi tersebut membutuhkan inovasi pemerintah kota agar persoalan pengangguran tidak berhenti pada program, tetapi menghasilkan solusi di lapangan.

Keluhan lain yang muncul adalah BPJS Kesehatan warga yang tidak aktif. Aning menyebut berdasarkan data pemerintah pusat terdapat sekitar 50 ribu warga Surabaya yang kepesertaan BPJS-nya nonaktif.

“Banyaknya warga yang BPJS-nya tidak aktif juga menyusul rating keluhan warga, padahal mereka butuh untuk berobat serta penanganan segera,” tambahnya.

Aning meminta persoalan tersebut diantisipasi agar warga tidak mengalami keterlambatan memperoleh layanan kesehatan. 

Ia mengingatkan persoalan kepesertaan jangan sampai berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius.

Dalam reses bersama Kader Surabaya Hebat (KSH), warga juga menitipkan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesehatan. 

Salah satunya tensimeter yang dapat digunakan KSH saat melakukan pelayanan dari rumah ke rumah.

“Reses bersama KSH menitipkan pesan sarana prasarana pelengkap yang langsung terkait dengan kesehatan warga Surabaya, seperti tensi, harus menjadi perhatian Dinkes karena KSH sebagai ujung tombak yang langsung door to door,” beber Aning.

Pada sektor infrastruktur, warga meminta pemerintah kota tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Mereka juga menyoroti normalisasi saluran, terutama sedimentasi yang disebut menyebabkan banjir di sejumlah lokasi.

Permintaan bak sampah dan gerobak sampah turut mengemuka dalam reses. Warga menilai kebutuhan infrastruktur persampahan perlu mendapat perhatian seiring pembangunan kota.

Aspirasi mengenai balai RT dan balai RW juga masih disampaikan warga, Aning menilai fasilitas tersebut berkaitan dengan pelayanan publik di tingkat lingkungan.

“Pengajuan balai RT, balai RW juga tetap mewarnai reses karena balai ini menjadi simbol bergeraknya pelayanan publik di tingkat terendah sehingga tetap harus diperhatikan,” kata dia.

Program Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu juga masih menjadi salah satu aspirasi warga. Mereka meminta dukungan bagi warga yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperbaiki rumah yang kondisinya tidak layak huni.

Warga di sejumlah titik juga mengeluhkan pekerjaan drainase yang belum selesai. 

Menurut Aning, salah satu persoalan yang disampaikan warga berkaitan dengan pengiriman material yang terhambat akibat mekanisme kontrak payung.

Keluhan mengenai pelayanan air bersih disampaikan warga Wonorejo, Rungkut. Mereka mengeluhkan alat ukur meter air PDAM yang disebut kerap bermasalah dan dinilai merugikan pelanggan.

“Hal kecil, namun harusnya menjadi perhatian yang serius karena PDAM satu-satunya BUMD yang melayani kebutuhan air warga. Tidak seharusnya bekerja mengabaikan banyaknya keluhan warga di Wonorejo Rungkut ini,” ujar Aning.

Dari rangkaian aspirasi tersebut, Aning meminta penyusunan anggaran 2027 memperhatikan kebutuhan dasar warga. 

Prioritas itu antara lain rumah layak huni, fasilitas balai RT dan balai RW, sarana pendukung KSH, serta jaring pengaman sosial.

“Perlu betul-betul disolusikan anggaran prioritas untuk warga Kota Surabaya agar hak dasar berupa rumah yang layak, darurat tidak bocor, bisa dihuni, perlu ditambah signifikan,” katanya.

Selain itu, Aning mendorong pengkajian program untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok dan mengatasi pengangguran. 

Ia juga menyoroti anggaran Rp47 miliar untuk program yang menyasar Gen Z yang menurutnya masih perlu dilihat kembali dari sisi tujuan dan pola pelaksanaannya.

“JPS atau jaring pengaman sosial untuk pengendalian harga kebutuhan pokok serta inovasi pengentasan pengangguran tetap dikaji serius untuk dianggarkan pola dan metodenya di lapangan, karena anggaran Rp47 miliar untuk Gen Z juga masih belum signifikan goal-nya,” demikian Aning Rahmawati. (Roy/Yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat