Duh... Anak di Eks Lokalisasi Dolly Sulit Dapat Adminduk
Jatimupdate.id - Penutupan lokalisasi Dolly menyisakan persoalan. Di antaranya dialami 6 anak yang sulit mendapatkan akte kelahiran dan kartu keluarga (KK). Mereka diasuh di panti asuhan Bilyatini, Jl Dukuh Kupang XX nomor 40.
Nur Fadilah, pengasuh panti mengatakan, anak-anak eks lokalisasi Dolly yang tidak ber akte kelahiran dan KK, berusia 6 tahun hingga 14 tahun. Namun ada juga yang masih berusia 11 bulan.
Dikatakan, pihaknya sudah berupaya mengurus administrasi kependudukan. Namun selama dua tahun mengalami jalan buntu. "Mereka ndak ada orangtuanya sama sekali. Ada yang satu, ada orang tua. Tapi orang tuanya dipenjara, terus ibunya sendiri juga bingung ngasih makan," tuturnya, saat saat menerima kunjungan Imam Syafi'i anggota Komisi A DPRD Surabaya,
Fadilah menjelaskan, pihaknya sudah koordinasi dengan kelurahan, tapi dilimpahkan ke Dinsos. Kemudian diarahkan lagi ke Polrestabes. Di sana ungkapnya, di BAP dan malah dilimpahkan kembali ke Dinsos.
"Sampai sekarang belum ada keterangan dalam ngurus administrasi anak-anak ini." tegasnya.
Fadilah menjelaskan, karena tidak memiliki adminduk, anak-anak itu tidak tersentuh program bantuan pemerintah, seperti KIS, KIP dan bantuan sosial lainnya.
"Bahkan mereka juga kesulitan untuk sekolah." tuturnya.
Sementara, Imam Syafi'i mengaku kaget terhadap kasus ini. Bahkan, ia menyesalkan tidak ada intervensi dari pemerintah. Legislator Partai NasDem menegaskan, anak-anak harus punya administrasi kependudukan, agar mereka bisa mengenyam dunia pendidikan.
"Karena kalau anak itu tidak punya NIK, tidak punya akte, tidak bisa sekolah," ujarnya.
Namun, ia menegaskan, Dispendukcapil Kota Surabaya siap membantu agar anak-anak mendapatkan administrasi kependudukan. Kepastian ini, didapat setelah melakukan koordinasi dengan instansi tersebut.
"Sebelum kesini, saya telepon ke salah satu Kabid di Dispendukcapil, waktu itu saya mau ajak tapi enggak berani, karena itu wilayahnya kepala dinasnya." tutur Imam.
Imam menjabarkan, pihak panti sudah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya (dinas sosial) untuk mendapatkan bantuan permakanan. Tapi jumlahnya sedikit, hanya untuk 19 anak. Padahal sesal dia, penghuni panti asuhan lebih dari 19.
"Ternyata tidak bisa diintervensi karena mereka tidak tahu ini orang Surabaya atau bukan, karena mereka nggak punya surat-surat kependudukan," jelasnya. (roy)
Baca Juga: Legislator PKB Minta Permasalahan Adminduk Eks Warga Kampung 1001 Malam Dituntaskan
Editor : Ibrahim
